Saat Buruh Tak Lagi Percaya dengan Mahkamah Konstitusi, Ini Alasannya

Kompas.com - 13/10/2020, 16:55 WIB
Massa dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di jalan Medan Merdeka Barat tepatnya depan Gedung Sapta Pesona mengarah ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020). Mereka menuntut pengesahan UU Cipta Kerja itu yang tidak mengakomodir usulan dari mitra perusahaan, Undang-undang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan sangat mendegradasi hak-hak dasar buruh serta mendesak soal kontrak kerja tanpa batas, outsourcing diperluas tanpa batas jenis usaha, upah dan pengupahan diturunkan dan besaran pesangon diturunkan. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGMassa dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di jalan Medan Merdeka Barat tepatnya depan Gedung Sapta Pesona mengarah ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020). Mereka menuntut pengesahan UU Cipta Kerja itu yang tidak mengakomodir usulan dari mitra perusahaan, Undang-undang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan sangat mendegradasi hak-hak dasar buruh serta mendesak soal kontrak kerja tanpa batas, outsourcing diperluas tanpa batas jenis usaha, upah dan pengupahan diturunkan dan besaran pesangon diturunkan.
Editor Setyo Puji

KOMPAS.com - Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) tidak berminat melakukan judicial review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi ( MK).

Pasalnya, upaya yang dilakukan dengan jalur konstitusi tersebut dinilai akan sia-sia dapat memperjuangkan aspirasi mereka.

Pasalnya, perekrutan hakim MK selama ini dianggap tidak independen dan sarat dengan kepentingan pemerintah serta DPR.

"Kita tidak berhasrat, karena hakim MK itu diajukan oleh presiden, diajukan DPR, diajukan Mahkamah Agung, dan ditetapkan oleh presiden," ungkap Ketua Presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) Dedi Sudrajat saat dihubungi melalui telepon, Selasa (13/10/2020).

"Logikanya yang kita lawan presiden sama DPR, mana bakal kita menang, percuma," tambahnya.

Baca juga: Tolak UU Cipta Kerja, 50.000 Buruh Banten Akan Kembali Berunjuk Rasa

Turun ke jalan desak Perppu

Karena pertimbangan itu, pihaknya lebih memilih untuk turun ke jalan dan mendesak Presiden Joko Widodo dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

"Harapannya presiden mengeluarkan Perppu, itu aja kita mah. Enggak melebar ke mana-mana. Diharapkan dengan adanya Perppu kan ada jeda tuh, kita harap ada dialog lagi," ujar Dedi.

Untuk mendesak presiden tersebut, pihaknya mengaku akan kembali melakukan aksi unjuk rasa pada 20-22 Oktober 2020 di Istana Negara.

Baca juga: Saat Penegak Hukum Tak Paham Hukum

Adapun jumlah massa yang akan dikerahkan dalam aksi tersebut sekitar 50.000 buruh dari Provinsi Banten.

"Tanggal 20, 21, 22 Oktober kita akan kembali menggelar aksi di depan Istana dengan masa sebanyak-banyaknya. Hampir 50.000 se Provinsi Banten. Nanti kita gabungan dengan DKI dan Jabar," terangnya.

Menurutnya, aksi unjuk rasa itu dilakukan sebagai bentuk perlawanan buruh terhadap pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja yang dinilai tidak berpihak kepada pekerja.

Penulis : Kontributor Serang, Rasyid Ridho | Editor : Farid Assifa



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terkait Polemik Kapal Isap Produksi di Babel, Gubernur Erzaldi Dukung Putusan RDP

Terkait Polemik Kapal Isap Produksi di Babel, Gubernur Erzaldi Dukung Putusan RDP

Regional
Banjir Bandang di Medan, 3 Orang Tewas hingga Imbauan Gubernur Edy

Banjir Bandang di Medan, 3 Orang Tewas hingga Imbauan Gubernur Edy

Regional
Permintaan Risma ke Warga Surabaya: Tolong Tidak Usah ke Mana-mana Dulu...

Permintaan Risma ke Warga Surabaya: Tolong Tidak Usah ke Mana-mana Dulu...

Regional
Jadi Zona Merah, Kota Bandung Terapkan PSBB

Jadi Zona Merah, Kota Bandung Terapkan PSBB

Regional
Guru MAN 22 Palmerah Positif Covid-19 Usai ke Yogya, PHRI: Jangan Kambing Hitamkan Pariwisata DIY

Guru MAN 22 Palmerah Positif Covid-19 Usai ke Yogya, PHRI: Jangan Kambing Hitamkan Pariwisata DIY

Regional
Ketinggian Banjir di Tanjung Selamat Medan hingga 6 Meter, Tim SAR Sulit Evakuasi Korban

Ketinggian Banjir di Tanjung Selamat Medan hingga 6 Meter, Tim SAR Sulit Evakuasi Korban

Regional
Erupsi Gunung Ile Lewotolok Masih Terjadi, Total 7.991 Warga Lembata Mengungsi

Erupsi Gunung Ile Lewotolok Masih Terjadi, Total 7.991 Warga Lembata Mengungsi

Regional
Penyebab Banjir di Kota Medan yang Merendam Hampir 3.000 Rumah

Penyebab Banjir di Kota Medan yang Merendam Hampir 3.000 Rumah

Regional
Cegah Penularan Covid-19, Pemprov DIY Larang Pertunjukan pada Malam Tahun Baru

Cegah Penularan Covid-19, Pemprov DIY Larang Pertunjukan pada Malam Tahun Baru

Regional
Longsor Jalan Medan-Berastagi, Satu Sopir Truk Tewas, Lalu Lintas Lumpuh Total

Longsor Jalan Medan-Berastagi, Satu Sopir Truk Tewas, Lalu Lintas Lumpuh Total

Regional
11 Petugas KPPS Positif Covid-19, Ketahuan Berawal dari Hasil Rapid Test Massal

11 Petugas KPPS Positif Covid-19, Ketahuan Berawal dari Hasil Rapid Test Massal

Regional
Banjir di Medan, 3 Orang Ditemukan Tewas

Banjir di Medan, 3 Orang Ditemukan Tewas

Regional
Banjir Parah di Medan, Diduga Luapan Sungai Deli

Banjir Parah di Medan, Diduga Luapan Sungai Deli

Regional
DPRD Jabar Digeledah KPK, Terkait Kasus Dugaan Korupsi Senilai Rp 8,5 Miliar

DPRD Jabar Digeledah KPK, Terkait Kasus Dugaan Korupsi Senilai Rp 8,5 Miliar

Regional
Perjalanan Pemuda Belasan Tahun Keroyok Anggota TNI hingga Divonis Penjara 3,5 Bulan

Perjalanan Pemuda Belasan Tahun Keroyok Anggota TNI hingga Divonis Penjara 3,5 Bulan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X