Saat Buruh Tak Lagi Percaya dengan Mahkamah Konstitusi, Ini Alasannya

Kompas.com - 13/10/2020, 16:55 WIB
Massa dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di jalan Medan Merdeka Barat tepatnya depan Gedung Sapta Pesona mengarah ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020). Mereka menuntut pengesahan UU Cipta Kerja itu yang tidak mengakomodir usulan dari mitra perusahaan, Undang-undang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan sangat mendegradasi hak-hak dasar buruh serta mendesak soal kontrak kerja tanpa batas, outsourcing diperluas tanpa batas jenis usaha, upah dan pengupahan diturunkan dan besaran pesangon diturunkan. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGMassa dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di jalan Medan Merdeka Barat tepatnya depan Gedung Sapta Pesona mengarah ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020). Mereka menuntut pengesahan UU Cipta Kerja itu yang tidak mengakomodir usulan dari mitra perusahaan, Undang-undang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan sangat mendegradasi hak-hak dasar buruh serta mendesak soal kontrak kerja tanpa batas, outsourcing diperluas tanpa batas jenis usaha, upah dan pengupahan diturunkan dan besaran pesangon diturunkan.
Editor Setyo Puji

KOMPAS.com - Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) tidak berminat melakukan judicial review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi ( MK).

Pasalnya, upaya yang dilakukan dengan jalur konstitusi tersebut dinilai akan sia-sia dapat memperjuangkan aspirasi mereka.

Pasalnya, perekrutan hakim MK selama ini dianggap tidak independen dan sarat dengan kepentingan pemerintah serta DPR.

"Kita tidak berhasrat, karena hakim MK itu diajukan oleh presiden, diajukan DPR, diajukan Mahkamah Agung, dan ditetapkan oleh presiden," ungkap Ketua Presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) Dedi Sudrajat saat dihubungi melalui telepon, Selasa (13/10/2020).

"Logikanya yang kita lawan presiden sama DPR, mana bakal kita menang, percuma," tambahnya.

Baca juga: Tolak UU Cipta Kerja, 50.000 Buruh Banten Akan Kembali Berunjuk Rasa

Turun ke jalan desak Perppu

Karena pertimbangan itu, pihaknya lebih memilih untuk turun ke jalan dan mendesak Presiden Joko Widodo dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

"Harapannya presiden mengeluarkan Perppu, itu aja kita mah. Enggak melebar ke mana-mana. Diharapkan dengan adanya Perppu kan ada jeda tuh, kita harap ada dialog lagi," ujar Dedi.

Untuk mendesak presiden tersebut, pihaknya mengaku akan kembali melakukan aksi unjuk rasa pada 20-22 Oktober 2020 di Istana Negara.

Baca juga: Saat Penegak Hukum Tak Paham Hukum

Adapun jumlah massa yang akan dikerahkan dalam aksi tersebut sekitar 50.000 buruh dari Provinsi Banten.

"Tanggal 20, 21, 22 Oktober kita akan kembali menggelar aksi di depan Istana dengan masa sebanyak-banyaknya. Hampir 50.000 se Provinsi Banten. Nanti kita gabungan dengan DKI dan Jabar," terangnya.

Menurutnya, aksi unjuk rasa itu dilakukan sebagai bentuk perlawanan buruh terhadap pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja yang dinilai tidak berpihak kepada pekerja.

Penulis : Kontributor Serang, Rasyid Ridho | Editor : Farid Assifa



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Suara Dentuman Misterius yang Gemparkan Warga di Bali, Ini Penjelasan BMKG

Soal Suara Dentuman Misterius yang Gemparkan Warga di Bali, Ini Penjelasan BMKG

Regional
Menghilang Setahun, Seorang Pria Dilaporkan Mertua Saat Hendak Temui Anak Istrinya

Menghilang Setahun, Seorang Pria Dilaporkan Mertua Saat Hendak Temui Anak Istrinya

Regional
2.094 Tenaga Kesehatan di Manado dan Tomohon Sudah Divaksin Covid-19

2.094 Tenaga Kesehatan di Manado dan Tomohon Sudah Divaksin Covid-19

Regional
Ridwan Kamil Gagas Pasar Terapung di Green Canyon Pangandaran

Ridwan Kamil Gagas Pasar Terapung di Green Canyon Pangandaran

Regional
Kewajiban Berjilbab di Sekolah Negeri Dinilai Bertentangan dengan Bhineka Tunggal Ika

Kewajiban Berjilbab di Sekolah Negeri Dinilai Bertentangan dengan Bhineka Tunggal Ika

Regional
Salatiga Terima 4.960 Dosis Vaksin Covid-19, 2.480 Nakes Disuntik Besok

Salatiga Terima 4.960 Dosis Vaksin Covid-19, 2.480 Nakes Disuntik Besok

Regional
Histeris hingga Hentakkan Kaki Saat Disuntik, Awaludin: Bukan karena Takut Vaksin

Histeris hingga Hentakkan Kaki Saat Disuntik, Awaludin: Bukan karena Takut Vaksin

Regional
2 Remaja Kembalikan Dus Minuman dari Truk yang Terguling di Tawangmangu: Ini Bukan Hak Saya

2 Remaja Kembalikan Dus Minuman dari Truk yang Terguling di Tawangmangu: Ini Bukan Hak Saya

Regional
Kesal Uang Habis Dipakai untuk Belanja, Pria Ini Bunuh Istrinya

Kesal Uang Habis Dipakai untuk Belanja, Pria Ini Bunuh Istrinya

Regional
Wabup Kebumen Jadi yang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19 Besok

Wabup Kebumen Jadi yang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19 Besok

Regional
Berharap Indonesia Bebas dari Bencana, Ganjar Gelar Doa Lintas Agama

Berharap Indonesia Bebas dari Bencana, Ganjar Gelar Doa Lintas Agama

Regional
Sergei Kosenko, Turis Rusia yang Ceburkan Diri ke Laut bersama Motor Dideportasi dari Indonesia

Sergei Kosenko, Turis Rusia yang Ceburkan Diri ke Laut bersama Motor Dideportasi dari Indonesia

Regional
Warga Sempat Dengar Teriakan 'Ya Allah' Sebelum Tarmin Tewas Diserang Kawanan Tawon

Warga Sempat Dengar Teriakan "Ya Allah" Sebelum Tarmin Tewas Diserang Kawanan Tawon

Regional
Suara Dentuman Misterius Gegerkan Warga Bali, Sumber Suara Belum Teridentifikasi

Suara Dentuman Misterius Gegerkan Warga Bali, Sumber Suara Belum Teridentifikasi

Regional
Kronologi Wartawan Dianiaya Kontraktor, Diduga Soal Berita Proyek Gedung Puskesmas

Kronologi Wartawan Dianiaya Kontraktor, Diduga Soal Berita Proyek Gedung Puskesmas

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X