2 Paslon Pilkada Wonogiri Belum Gelar Kampanye Virtual, Ini Alasannya

WONOGIRI, KOMPAS.com - Dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Wonogiri belum menggelar kampanye secara virtual.

Kedua paslon tersebut yakni Joko Sutopo-Setyo Sukarno (Josss) dan Hartanto-Joko Purnomo (Harjo).

Calon bupati paslon Josss, Joko Sutopo yang akrab disapa Jekek mengatakan, pelaksanaan kampanye secara daring sulit dilakukan karena adanya batasan orang yang diundang.

“Kami tidak mau berspekulasi apalagi pemahaman SDM itu beragam. Nanti kami mengundang 50, yang lain tidak diundang dipikir diskriminasi nanti kami malah yang repot,” ujar Jekek saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/11/2020).

Baca juga: Saat Dua Paslon di Wonogiri Berebut Kata Nyawiji untuk Slogan Mereka

Selain belum menggelar kampanye secara virtual, kata dia, paslon Josss juga belum menggelar kampanye tatap muka.

Hal itu dilakukan untuk mencegah klaster baru penyebaran Covid-19.

Menurut dia, tim pemenangan masih menyesuaikan dengan kondisi perkembangan sosial masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

“Sampai hari ini ketua tim pemenangan belum menentukan jadwal kampanye. Karena kami mencermati akan sangat sulit untuk bagaimana mematuhi regulasi tersebut. Ada batasan-batasan yang menjadi prasyarat agar kampanye itu bisa diselenggarakan dengan sebaik-baiknya,” ungkap Jekek.

Baca juga: Gegara Kata Nyawiji, Deklarasi Kampanye Damai Pilkada Wonogiri Gagal

Kendati belum menggelar kampanye tatap muka dan virtual, Jekek mengaku, mesin partai pendukung, partai pengusung dan tim pemenangan sudah berjalan dengan mengedukasi politik warga sejak awal.

Edukasi itu terkait capaian kinerja selama dia memimpin yang divisualisasikan melalui media sosial dan ruang publik.

Sementara itu, calon wakil bupati dari Paslon Harjo, Joko Purnomo mengatakan, persoalan sinyal telekomunikasi menjadi kendala saat menggelar kampanye virtual.

“Kami juga masih menghitung efektivitas model kampanye seperti itu,” jelas Joko.

Menurut Joko, respons masyarakat untuk mengikuti kampanye virtual juga sangat kurang.

Pasalnya, orang yang mengikuti harus memiliki paket data dan sinyal yang bagus.

Sementara kampanye tatap muka sudah berulang kali dilakukan tim dengan maksimalkan peserta sebanyak 50 orang sesuai peraturan KPU.

Hanya saja, kampanye dilakukan model silaturahmi yang diikuti tiga hingga empat orang.