Menyoal Penangkapan Dosen di Makassar, Mengaku Dianiaya hingga Babak Belur karena Dikira Demonstran Halaman 2

Kompas.com - 13/10/2020, 10:30 WIB

Rachmawati

Editor

Lihat Foto

Para mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Sultan Alauddin Makassar, Rabu (7/10/2020).(KOMPAS.COM/HIMAWAN)

Polisi saat bentrok dengan pengunjuk rasa yang menolak omnibus law undang-undang cipta kerja di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Kamis (8/10/2020).

Sejumlah mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar membakar ban bekas saat berunjuk rasa, di depan kampus UIN Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (6/10/2020). Dalam aksi unjuk rasa tersebut mereka menolak Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada Senin (5/10/2020) karena dinilai merugikan para pekerja dan hanya menguntungkan bagi pengusaha.

AM pun sempat dibawa ke Polrestabes untuk diperiksa.

Setelah pemeriksaan selama 1x24 jam, dia dipulangkan karena tidak terbukti menjadi bagian dari massa aksi yang bentrok dengan aparat kepolisian.

AM berani membuktikan jika ia bukan pengunjuk rasa dengan bukti kamera CCTV di tiang listri lampu jalan dekat dirinya ditangkap.

ia juga memastikan tak sedikit pun menginjak lokasi unjuk rasa.

Melaporkan kasus secara etik dan pidana

Sementara itu Kepala Divisi Advokasi Bantuan Hukum Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sulsel Syamsumarlin mengatakan, pihaknya akan mendampingi AM untuk mendapatkan keadilan.

Menurutnya kasus yang dialami AM akan dilaporkan secara etik dan pidana.

"Kita bisa pastikan korban ini mengalami salah tangkap aparat kepolisian yang telah mengalami tindakan penganiayaan, pengeroyokan dan tindakan pemukulan secara brutal dan membabi buta," kata Syamsumarlin saat konferensi pers.

Ia menjelaskan tindakan yang dialami oleh AM sangat tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia.

Selain melapor ke kepolisian, PBHI Sulsel juga akan menyurati Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Syamsumarlin mengatakan bahwa aparat kepolisian yang melakukan tindakan represif tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selain itu, dia juga menyebut aparat tidak mematuhi Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

"Korban ini sama sekali tidak terlibat dalam massa aksi tanggal 8 Oktober itu. Ini sangat kejam, bahkan korban tidak hanya mengalami kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan verbal yang dialami yang perkataan sangat tidak wajar dilontarkan aparat kepolisian," kata Syamsumarlin.

Polisi sebut sesuai prosedur

ANTARA FOTO/ABRIAWAN ABHE Sejumlah mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar membakar ban bekas saat berunjuk rasa, di depan kampus UIN Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (6/10/2020). Dalam aksi unjuk rasa tersebut mereka menolak Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada Senin (5/10/2020) karena dinilai merugikan para pekerja dan hanya menguntungkan bagi pengusaha.

Sementara itu Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo menanggapi insiden pemukulan dan penangkapan yang dialami dosen berinisial AM

Ia mengatakan ikut prihatin dengan insiden tersebut.

Namun ia berdalih aparat yang melakukan penangkapan sudah melakukan tindakan sesuai prosedur.