Kompas.com - 09/10/2020, 22:07 WIB
Puluhan mahasiswa dari organisasi HMI se Banten menggelar aksi menolak Omnibus Law di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten KOMPAS.com/RASYID RIDHOPuluhan mahasiswa dari organisasi HMI se Banten menggelar aksi menolak Omnibus Law di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten

SERANG, KOMPAS.com - Mahasiswa yang berunjuk rasa meminta Gubernur Banten Wahidin Halim untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR RI.

Permintaan itu disampaikan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Provinsi Banten saat berunjuk rasa di depan gerbang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Curug, Kota Serang, Jumat (9/10/2020).

"Menuntut kepada Gubernur Banten untuk mengeluarkan sikap menolak omnibus law UU Cipta Kerja seperti kepala daerah lain. Intinya, mempunyai sikap tegas menolak," kata Ketua Umum HMI Cabang Serang Faisal Dudayef kepada Kompas.com di lokasi, Jumat.

Baca juga: Gubernur Sumsel Fasilitasi Mahasiswa ke Jakarta, Menolak UU Cipta Kerja

Apalagi, menurut Faisal, Provinsi Banten menjadi daerah penyangga yang dekat dengan pemerintah pusat di Jakarta dan mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor industri.

Selain itu, HMI juga meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

"Kami juga meminta kepada Presiden untuk segera mengeluarkan Perppu, supaya omnibus law dibatalkan dan dikaji ulang oleh pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif," kata Faisal.

Baca juga: Menolak Tanda Tangan, Wagub Sumsel Dilempari Batu

Menurut mahasiswa, DPR terkesan sangat tergesa-gesa dalam mengesahkan undang-undang.

Akibatnya, terjadi kegaduhan di tengah masyarakat di masa pandemi Covid-19 saat ini.

"Jangan sampai mengeluarkan kebijakan yang membuat kegaduhan, sehingga masyarakat lupa akan protokol kesehatan," kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banten Alhamidi saat menemui masa aksi mengatakan, aspirasi mahasiswa akan disampaikan kepada Gubernur Banten.

"Aspirasi dari serikat buruh sudah ditampung, dari mahasiswa ditampung. Kita akan sampaikan ke Pak Gubernur," ujar Alhamidi.

Menurut Alhamdi, keputusan apakah menolak atau mendukung undang-undang, semua kewenangan ada di Gubernur Banten.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjar Targetkan Genjot Vaksinasi di Jateng Mulai Juli-Desember 2021

Ganjar Targetkan Genjot Vaksinasi di Jateng Mulai Juli-Desember 2021

Regional
Polisi Amankan 3 Pengibar Bendera RMS di Saparua

Polisi Amankan 3 Pengibar Bendera RMS di Saparua

Regional
Wisatawan Membludak, Pantai Selatan Garut Ditutup, Polisi Lakukan Penyekatan

Wisatawan Membludak, Pantai Selatan Garut Ditutup, Polisi Lakukan Penyekatan

Regional
Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Regional
Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Regional
Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Regional
Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Regional
Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Regional
H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

Regional
12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

Regional
Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X