Pengacara Sulit Beri Bantuan Hukum untuk Massa Aksi Omnibus Law yang Ditangkap

Kompas.com - 09/10/2020, 18:57 WIB
Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo saat hendak diwawancara wartawan di Mapolda Sulsel, Senin (21/9/2020). Dok IstimewaKabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo saat hendak diwawancara wartawan di Mapolda Sulsel, Senin (21/9/2020).

Polisi saat bentrok dengan pengunjuk rasa yang menolak omnibus law undang-undang cipta kerja di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Kamis (8/10/2020).KOMPAS.COM/HIMAWAN Polisi saat bentrok dengan pengunjuk rasa yang menolak omnibus law undang-undang cipta kerja di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Kamis (8/10/2020).

MAKASSAR, KOMPAS.com - Koalisi Bantuan Hukum Rakyat (KOBAR) Makassar kesulitan saat hendak memberi bantuan hukum kepada demonstran aksi menolak Omnibus Law yang ditangkap saat kericuhan di Makassar, Kamis (8/10/2020).

Salah satu advokat publik yang juga tergabung dalam KOBAR, Abdul Azis Dumpa mengatakan, polisi melakukan tindakan represif dan penangkapan sewenang-wenang terhadap massa aksi di sejumlah titik aksi.  

Menurutnya, KOBAR sudah menerima ratusan aduan dari keluarga dan kerabat dari massa aksi yang ditangkap polisi.

Baca juga: 3 Sepeda Motor Dibakar Saat Demo Tolak Omnibus Law di Makassar

Atas aduan ini, tim KOBAR, kata Azis, ingin masuk ke Polrestabes untuk memberi bantuan hukum tetapi ditolak oleh polisi.

Sepanjang Kamis malam, polisi tidak memperbolehkan tim KOBAR untuk mendampingi demonstran. 

"Tim KOBAR telah dipertemukan oleh ketua tim AKP Supriadi Anwar untuk merespons surat permohonan akses bantuan hukum. Namun tetap dilarang menemui peserta aksi yang ditangkap dengan alasan hanya boleh didampingi setelah 1x24 jam karena belum di-BAP, masih pendataan," kata Azis yang juga pengacara dari LBH Makassar, Jumat (9/11/2020).

Hingga kini, Azis mengaku pihaknya belum bisa menemui massa aksi.

Tindakan tertutup polisi tersebut, kata Azis, sangat bertentangan dengan KUHAP dan melanggar UU 18/2003 tentang Advokat dan UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum. 

Selain itu polisi juga melanggat UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil Politik.

"Penghalang-halangan akses bantuan hukum ini diduga kuat karena mereka yang ditangkap mengalami kekerasan atau penyiksaan saat proses penangkapan maupun di Kantor Polrestabes Makassar," kata Azis. 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Imbas Ardi Dipenjara karena Pakai Uang Salah Transfer, Anaknya Tak Bisa Dibawa Berobat

Imbas Ardi Dipenjara karena Pakai Uang Salah Transfer, Anaknya Tak Bisa Dibawa Berobat

Regional
Teriakan “Adikku… Adikku…” Sambut Kedatangan Jenazah Korban Penembakan di Kafe RM Cengkareng

Teriakan “Adikku… Adikku…” Sambut Kedatangan Jenazah Korban Penembakan di Kafe RM Cengkareng

Regional
Bayi 6 Bulan Tinggal Bersama Ibunya di Tahanan, Karutan Lhoksukon Dihubungi Sejumlah Politikus

Bayi 6 Bulan Tinggal Bersama Ibunya di Tahanan, Karutan Lhoksukon Dihubungi Sejumlah Politikus

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 27 Februari 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 27 Februari 2021

Regional
Kisah Mbok Jainem, Warga Miskin yang Rumahnya Longsor akibat Luapan Sungai

Kisah Mbok Jainem, Warga Miskin yang Rumahnya Longsor akibat Luapan Sungai

Regional
Menkes Targetkan 38 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 pada Akhir Juni 2021

Menkes Targetkan 38 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 pada Akhir Juni 2021

Regional
Cabuli Remaja Keterbelakangan Mental, Seorang Pria di Agam Ditangkap

Cabuli Remaja Keterbelakangan Mental, Seorang Pria di Agam Ditangkap

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 27 Febuari 2021

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 27 Febuari 2021

Regional
Diterjang Puting Beliung, Kapal Berisi Pemancing Tenggelam, 1 Tewas

Diterjang Puting Beliung, Kapal Berisi Pemancing Tenggelam, 1 Tewas

Regional
Pemilik Toko di Blitar Ditemukan Tewas dengan Terikat, Pernah Kehilangan Rp 1 Miliar

Pemilik Toko di Blitar Ditemukan Tewas dengan Terikat, Pernah Kehilangan Rp 1 Miliar

Regional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 27 Februari 2021

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 27 Februari 2021

Regional
RSUD dan Gedung DPRD Rusak Akibat Gempa Dangkal di Halmahera Selatan

RSUD dan Gedung DPRD Rusak Akibat Gempa Dangkal di Halmahera Selatan

Regional
Biaya Sewa Hotel untuk Isolasi Pasien Covid-19 di Bali Belum Dibayar Pemerintah

Biaya Sewa Hotel untuk Isolasi Pasien Covid-19 di Bali Belum Dibayar Pemerintah

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 27 Februari 2021

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 27 Februari 2021

Regional
Kebakaran di Kampus UII, 7 Mobil Pemadam Diterjunkan

Kebakaran di Kampus UII, 7 Mobil Pemadam Diterjunkan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X