Pengacara Sulit Beri Bantuan Hukum untuk Massa Aksi Omnibus Law yang Ditangkap

Kompas.com - 09/10/2020, 18:57 WIB
Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo saat hendak diwawancara wartawan di Mapolda Sulsel, Senin (21/9/2020). Dok IstimewaKabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo saat hendak diwawancara wartawan di Mapolda Sulsel, Senin (21/9/2020).

Polisi saat bentrok dengan pengunjuk rasa yang menolak omnibus law undang-undang cipta kerja di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Kamis (8/10/2020).KOMPAS.COM/HIMAWAN Polisi saat bentrok dengan pengunjuk rasa yang menolak omnibus law undang-undang cipta kerja di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Kamis (8/10/2020).

MAKASSAR, KOMPAS.com - Koalisi Bantuan Hukum Rakyat (KOBAR) Makassar kesulitan saat hendak memberi bantuan hukum kepada demonstran aksi menolak Omnibus Law yang ditangkap saat kericuhan di Makassar, Kamis (8/10/2020).

Salah satu advokat publik yang juga tergabung dalam KOBAR, Abdul Azis Dumpa mengatakan, polisi melakukan tindakan represif dan penangkapan sewenang-wenang terhadap massa aksi di sejumlah titik aksi.  

Menurutnya, KOBAR sudah menerima ratusan aduan dari keluarga dan kerabat dari massa aksi yang ditangkap polisi.

Baca juga: 3 Sepeda Motor Dibakar Saat Demo Tolak Omnibus Law di Makassar

Atas aduan ini, tim KOBAR, kata Azis, ingin masuk ke Polrestabes untuk memberi bantuan hukum tetapi ditolak oleh polisi.

Sepanjang Kamis malam, polisi tidak memperbolehkan tim KOBAR untuk mendampingi demonstran. 

"Tim KOBAR telah dipertemukan oleh ketua tim AKP Supriadi Anwar untuk merespons surat permohonan akses bantuan hukum. Namun tetap dilarang menemui peserta aksi yang ditangkap dengan alasan hanya boleh didampingi setelah 1x24 jam karena belum di-BAP, masih pendataan," kata Azis yang juga pengacara dari LBH Makassar, Jumat (9/11/2020).

Hingga kini, Azis mengaku pihaknya belum bisa menemui massa aksi.

Tindakan tertutup polisi tersebut, kata Azis, sangat bertentangan dengan KUHAP dan melanggar UU 18/2003 tentang Advokat dan UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum. 

Selain itu polisi juga melanggat UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil Politik.

"Penghalang-halangan akses bantuan hukum ini diduga kuat karena mereka yang ditangkap mengalami kekerasan atau penyiksaan saat proses penangkapan maupun di Kantor Polrestabes Makassar," kata Azis. 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Regional
Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi 'Landscape' Menarik

Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi "Landscape" Menarik

Regional
Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Regional
Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Regional
Hampir Rampung, Pembangunan Venue PON XX di Mimika Sudah 90 Persen

Hampir Rampung, Pembangunan Venue PON XX di Mimika Sudah 90 Persen

Regional
Beberapa Tempat di Medan Dijadikan Lokasi Isolasi, Walkot Bobby Protes Keras Gubernur Sumut

Beberapa Tempat di Medan Dijadikan Lokasi Isolasi, Walkot Bobby Protes Keras Gubernur Sumut

Regional
Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Regional
Ingin Warga'Survive' di Masa Pandemi, Dompet Dhuafa Kembangkan Budidaya Ikan Nila

Ingin Warga"Survive" di Masa Pandemi, Dompet Dhuafa Kembangkan Budidaya Ikan Nila

Regional
6 Kali Raih WTP, Pemkab Wonogiri Catat Penurunan Rekomendasi dalam LHP

6 Kali Raih WTP, Pemkab Wonogiri Catat Penurunan Rekomendasi dalam LHP

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X