Saat Anggota DPRD Berorasi di Tengah Pedemo dan Disebut Mirip Jokowi

KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com - Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyatakan secara tegas menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan oleh DPR RI.

Pernyataan itu disampaikan menindaklanjuti aspirasi puluhan serikat buruh yang menggelar demo di Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Setidaknya ada tujuh anggota DPRD dari dua fraksi yang getol menolak UU Cipta Kerja tersebut, yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Baca juga: Marzuki Alie Fasilitasi dan Beri Uang Makan Mahasiswanya yang Demo

Tak hanya menolak, para politikus dari dua fraksi tersebut juga ambil bagian di tengah-tengah para demonstran buruh sambil menyampaikan orasi penolakan dan keprihatinan terhadap para buruh.

"Kami berdiri di sini untuk ikut aksi menolak UU omnibus law, karena cacat proses," teriak salah satu anggota DPRD dari Fraksi PKS, Teguh Widodo dalam orasinya di hadapan para buruh.

Baca juga: Demo Mahasiswa di Lampung, Pakai Gaya Milenial Menyindir DPR

Hal senada dikatakan Wakil Ketua DPRD Agus Salim. Dia menilai, ada beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat dan para buruh.

Selain itu, menurut Agus, UU Cipta Kerja ini berbahaya terhadap nasib generasi pekerja di masa depan.

"Hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup rakyat. Saudara-saudaraku, hari ini nurani kita tercederai omnibus law karena tidak berpihak dengan rakyat. Maka DPRD mengapresiasi aksi para buruh," ujar Agus Salim dari Fraksi PKS, Kamis (8/10/2020).

Namun, kata-kata anggota DPRD itu dibalas para demonstran dengan cibiran.

"Mirip Jokowi, huhu," teriak seorang demonstran.

Aksi unjuk rasa ini sendiri diikuti oleh gabungan dari sejumlah serikat di wilayah Kabupaten Bogor.

Mereka menggelar aksi longmars dari setiap kecamatan menuju titik pusat pemerintahan Kabupaten Bogor.

Para buruh ini pun bahkan mengajak karyawan berunjuk rasa saat melewati pabrik yang ada di berbagai kawasan industri di wilayah timur Kabupaten Bogor.

Selanjutnya, tujuh anggota DPRD Kabupaten Bogor ini berjanji menandatangani penolakan omnibus law, kemudian akan mengirimkan surat itu kepada DPR RI.

Para buruh ini juga sebelumnya juga sempat beraudiensi dengan Wakil Ketua DPRD.

Ketika dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (9/10/2020), Agus Salim mengatakan bahwa dalam surat tersebut tentang penolakan para buruh terhadap omnibus law UU Cipta Kerja.

Surat yang ditandatangani tiga rangkap itu juga berisi permintaan kepada Presiden untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

"Kita sebagai wakil rakyat di daerah ingin menyampaikan ke pusat, ini loh jeritan masyarakat," kata Agus.