Demi Rasa Keadilan, Sejumlah Gubernur Desak Presiden Keluarkan Perppu Omnibus Law

Kompas.com - 09/10/2020, 12:11 WIB
Mahasiswa menuju Istana Negara, Jakarta untuk menggelar unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020). KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOMahasiswa menuju Istana Negara, Jakarta untuk menggelar unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020).
Editor Setyo Puji

KOMPAS.com - Sejumlah gubernur meminta Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( perppu) omnibus law.

Hal itu dilakukan untuk dapat meredam aksi unjuk rasa yang semakin masif dari elemen buruh dan mahasiswa.

Pasalnya, pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja yang dilakukan pemerintah bersama DPR itu dinilai tidak memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Terutama beberapa klausul dari klaster ketenagakerjaan yang mengatur tentang upah, pesangon, dan kontrak kerja.

Hal itu membuat para pekerja merasa mendapat diskriminasi dari adanya regulasi tersebut.

Berikut ini sejumlah gubernur yang mendesak Presiden segera mengeluarkan perppu.

Gubernur Kalimantan Barat

Gubernur Kalbar Sutarmidji saat ditemui di ruang kerjanya. TRIBUNPONTIANAK/ANGGITA PUTRI Gubernur Kalbar Sutarmidji saat ditemui di ruang kerjanya.

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meminta Presiden untuk segera mengeluarkan perppu omnibus law.

"Saya Gubernur Provinsi Kalimantan Barat dengan ini mohon kepada Presiden untuk secepatnya mengeluarkan perppu yang menyatakan mencabut omnibus law," kata Sutarmidji dalam akun media sosial yang terkonfirmasi, Kamis (8/10/2020).

Menurut dia, perppu itu perlu dikeluarkan agar dapat menghindari pertentangan di tengah masyarakat semakin meluas.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemuda Ini Gunakan Uang Bansos Prakerja Untuk Beli Ribuan Pil Koplo

Pemuda Ini Gunakan Uang Bansos Prakerja Untuk Beli Ribuan Pil Koplo

Regional
Usai Disuntik Vaksin Covid-19, Wali Kota Madiun: Baik-baik Saja, yang Ada Hanya Senang

Usai Disuntik Vaksin Covid-19, Wali Kota Madiun: Baik-baik Saja, yang Ada Hanya Senang

Regional
6 Lagi Pekerja Terjebak di Lubang Galian Tambang Ditemukan Meninggal,Tubuhnya Bengkak

6 Lagi Pekerja Terjebak di Lubang Galian Tambang Ditemukan Meninggal,Tubuhnya Bengkak

Regional
Seorang Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Tanah di Labuan Bajo Dijerat Pasal Pencucian Uang

Seorang Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Tanah di Labuan Bajo Dijerat Pasal Pencucian Uang

Regional
Waspada Angin Kencang di Jateng Selatan 2 Hari ke Depan, Kecepatan hingga 61 Km/Jam

Waspada Angin Kencang di Jateng Selatan 2 Hari ke Depan, Kecepatan hingga 61 Km/Jam

Regional
Polisi Selidiki Dugaan Korupsi Pajak Reklame 2 ASN Bakeuda Kota Tegal

Polisi Selidiki Dugaan Korupsi Pajak Reklame 2 ASN Bakeuda Kota Tegal

Regional
Dahlan Iskan Sudah Negatif Covid-19, Segera Pulang dari Rumah Sakit

Dahlan Iskan Sudah Negatif Covid-19, Segera Pulang dari Rumah Sakit

Regional
Ini Harapan Khofifah kepada Listyo Sigit Setelah Dilantik Jokowi Jadi Kapolri

Ini Harapan Khofifah kepada Listyo Sigit Setelah Dilantik Jokowi Jadi Kapolri

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 27 Januari 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 27 Januari 2021

Regional
Koleksi Benda Antik di Museum Sulawesi Tenggara Digondol Maling, Pelaku Jebol Kunci Penyimpanan

Koleksi Benda Antik di Museum Sulawesi Tenggara Digondol Maling, Pelaku Jebol Kunci Penyimpanan

Regional
Oknum Pendamping PKH Gelapkan Dana Bansos Rp 107 Juta Selama 2 Tahun,  Korban Tak Tahu Namanya Jadi Penerima

Oknum Pendamping PKH Gelapkan Dana Bansos Rp 107 Juta Selama 2 Tahun, Korban Tak Tahu Namanya Jadi Penerima

Regional
Ketua DPRD dan Sekda Pamekasan Gagal Disuntik Vaksin, Ini Penyebabnya...

Ketua DPRD dan Sekda Pamekasan Gagal Disuntik Vaksin, Ini Penyebabnya...

Regional
Napi Lapas Merah Mata Palembang Diduga Otak Jaringan Narkoba Internasional, Pasok Ratusan Kg Sabu ke Indonesia

Napi Lapas Merah Mata Palembang Diduga Otak Jaringan Narkoba Internasional, Pasok Ratusan Kg Sabu ke Indonesia

Regional
Vaksinasi Covid-19 Pejabat Majalengka Dilakukan Secara Terbuka pada 3 Februari

Vaksinasi Covid-19 Pejabat Majalengka Dilakukan Secara Terbuka pada 3 Februari

Regional
Kisruh Pilkada Bandar Lampung Selesai, MA Anulir Keputusan KPU yang Batalkan Paslon Pemenang

Kisruh Pilkada Bandar Lampung Selesai, MA Anulir Keputusan KPU yang Batalkan Paslon Pemenang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X