Demi Rasa Keadilan, Sejumlah Gubernur Desak Presiden Keluarkan Perppu Omnibus Law

KOMPAS.com - Sejumlah gubernur meminta Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) omnibus law.

Hal itu dilakukan untuk dapat meredam aksi unjuk rasa yang semakin masif dari elemen buruh dan mahasiswa.

Pasalnya, pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja yang dilakukan pemerintah bersama DPR itu dinilai tidak memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Terutama beberapa klausul dari klaster ketenagakerjaan yang mengatur tentang upah, pesangon, dan kontrak kerja.

Hal itu membuat para pekerja merasa mendapat diskriminasi dari adanya regulasi tersebut.

Berikut ini sejumlah gubernur yang mendesak Presiden segera mengeluarkan perppu.

Gubernur Kalimantan Barat

TRIBUNPONTIANAK/ANGGITA PUTRI Gubernur Kalbar Sutarmidji saat ditemui di ruang kerjanya.

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meminta Presiden untuk segera mengeluarkan perppu omnibus law.

"Saya Gubernur Provinsi Kalimantan Barat dengan ini mohon kepada Presiden untuk secepatnya mengeluarkan perppu yang menyatakan mencabut omnibus law," kata Sutarmidji dalam akun media sosial yang terkonfirmasi, Kamis (8/10/2020).

Menurut dia, perppu itu perlu dikeluarkan agar dapat menghindari pertentangan di tengah masyarakat semakin meluas.

Sebab, regulasi yang baik seharusnya dapat memberikan rasa keadilan kepada seluruh rakyat, bukan sebaliknya.

"Ini demi terhindarnya pertentangan di masyarakat dan tidak mustahil aksinya semakin meluas," ucap Sutarmidji.

Terkait dengan usulan permintaan perppu tersebut, ia mengaku akan segera mengirimkan surat kepada Presiden.

"Kita akan kirim surat usulan," ujar mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini.

Baca juga: Gubernur Kalbar: Saya Mohon Presiden Keluarkan Perppu Cabut Omnibus Law

Gubernur Jawa Barat

KOMPAS.COM/DENDI RAMDHANI Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menemui para demonstran yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kamis (8/10/2020).