Paslon Pilkada Sulut Wajib Berikan Uang Transport ke Peserta Kampanye

Kompas.com - 09/10/2020, 07:24 WIB
Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara KPU Sulut Yessy Momongan saat diwawancara di aula kantor KPU Sulut, Kamis (8/10/2020) pukul 18.27 Wita KOMPAS.com/SKIVO MARCELINO MANDEYKomisioner Divisi Teknis Penyelenggara KPU Sulut Yessy Momongan saat diwawancara di aula kantor KPU Sulut, Kamis (8/10/2020) pukul 18.27 Wita

MANADO, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara tidak melarang adanya pemberian uang transport kepada peserta kampanye Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) 2020.

Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara KPU Sulawesi Utara, Yessy Momongan mengatakan, besaran uang transport tersebut maksimal Rp 250.000.

"Pemberian uang transport kepada peserta kampanye bukan merupakan pelanggaran tetapi kewajiban bagi pasangan calon," ujarnya kepada wartawan, Kamis (8/10/2020).

Baca juga: Kemendagri: Dukcapil Tetap Buka Layanan Kependudukan di Hari Pencoblosan Pilkada 2020

Hanya saja, kata Yessy, jumlah peserta dalam kampanye dibatasi hanya 50 orang.

"Bukan hanya uang transport saja, mereka juga wajib mendapatkan konsumsi, souvenir. Tapi uang transportasi disesuaikan dengan kemampuan paslon. Tapi, maksimal Rp 250.000 untuk tingkat provinsi, karena untuk kabupaten dan kota beda," kata Yessy.

Mantan Ketua KPU Minahasa itu juga mengingatkan terkait regulasi sanksi dana kampanye yang tertuang di PKPU Nomor 12 Tahun 2020 perubahan atas PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang dana kampanye peserta pilkada.

"Saksinya, kalau tidak patuh terhadap pelaporan dana kampanye, peserta bisa didiskualifikasi atau pembatalan pasangan calon. Ada Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan ada akuntan yang siap mengaudit dana kampanye. Kami (KPU) siap mengeksekusi pembatalan jika ada yang melakukan pelanggaran terhadap dana kampanye ini," tegas Yessy.

Baca juga: Cerita Kampanye di Pilkada Mojokerto, Edukasi Protokol Kesehatan Jadi Materi Wajib

Dia menegaskan, diskualifikasi calon bukan tidak mungkin terjadi, karena sudah ada pengalaman saat pilkada tahun 2015 di Kota Bitung, satu pasangan calon didiskualifikasi karena tidak patuh melaporkan laporan akhir dana kampanye.

"Padahal calon itu sudah turun berkampanye," ungkapnya.

KPU berharap peserta pilkada jujur dalam laporan dana kampanye.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pantau Penerapan Protokol Kesehatan di Pasar, Pemkab Sidoarjo Pasang CCTV

Pantau Penerapan Protokol Kesehatan di Pasar, Pemkab Sidoarjo Pasang CCTV

Regional
Debat Pilkada Wonogiri, Paslon Harjo Soroti soal Investasi

Debat Pilkada Wonogiri, Paslon Harjo Soroti soal Investasi

Regional
Dicekoki Pacar Miras hingga Mabuk, Gadis di Bawah Umur Dicabuli 5 Temannya

Dicekoki Pacar Miras hingga Mabuk, Gadis di Bawah Umur Dicabuli 5 Temannya

Regional
Pelajar yang Jadi Tersangka Saat Demo Tolak UU Cipta Kerja di Jember Dibebaskan

Pelajar yang Jadi Tersangka Saat Demo Tolak UU Cipta Kerja di Jember Dibebaskan

Regional
Gelar Sekolah Tatap Muka, Disdikpora Bantul Tunggu Izin Bupati dan Orangtua

Gelar Sekolah Tatap Muka, Disdikpora Bantul Tunggu Izin Bupati dan Orangtua

Regional
Jengah dengan Pandemi, Emak-emak Petani Ciptakan Batik Tulis Bermotif Corona

Jengah dengan Pandemi, Emak-emak Petani Ciptakan Batik Tulis Bermotif Corona

Regional
Kronologi KKB Serang Pasukan TNI yang Sedang Patroli di Nduga, 3 Prajurit Terluka

Kronologi KKB Serang Pasukan TNI yang Sedang Patroli di Nduga, 3 Prajurit Terluka

Regional
Pasien Covid-19 Meninggal di Salatiga Bertambah, Razia Protokol Kesehatan Digencarkan

Pasien Covid-19 Meninggal di Salatiga Bertambah, Razia Protokol Kesehatan Digencarkan

Regional
Kondisi 3 Prajurit TNI yang Terluka dalam Kontak Senjata dengan KKB di Nduga

Kondisi 3 Prajurit TNI yang Terluka dalam Kontak Senjata dengan KKB di Nduga

Regional
Kata BPOM Soal Uji Klinis Vaksin Covid-19: Dalam Sebulan Aspek Khasiatnya Hasilnya Baik

Kata BPOM Soal Uji Klinis Vaksin Covid-19: Dalam Sebulan Aspek Khasiatnya Hasilnya Baik

Regional
Kontak Senjata TNI dengan KKB di Nduga, 3 Prajurit Terluka

Kontak Senjata TNI dengan KKB di Nduga, 3 Prajurit Terluka

Regional
Mayoritas Wali Murid Ingin Sekolah Dibuka Kembali, Ini Sikap Wali Kota Probolinggo...

Mayoritas Wali Murid Ingin Sekolah Dibuka Kembali, Ini Sikap Wali Kota Probolinggo...

Regional
3 Petugas Tracing Dinkes Jember Positif Covid-19, Kantor Ditutup

3 Petugas Tracing Dinkes Jember Positif Covid-19, Kantor Ditutup

Regional
Di Tengah Pandemi Covid-19, Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak Menonjol di Sulteng

Di Tengah Pandemi Covid-19, Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak Menonjol di Sulteng

Regional
Calon Bupati Bantul Dipanggil Bawaslu, Terkait Video Bagi-bagi Uang

Calon Bupati Bantul Dipanggil Bawaslu, Terkait Video Bagi-bagi Uang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X