Kompas.com - 08/10/2020, 22:28 WIB

PULANG PISAU, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, di tahun 2020 ini program food estate di Provinsi Kalimantan Tengah mulai direalisasikan.

Program food estate akan dimulai dengan menanami lahan eks Proyek Lahan Gambut (PLG) di Kabupaten Pulang Pisau seluas 10 ribu hektare dan 20 hektare lagi di Kabupaten Kapuas. 

"Hingga totalnya di Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2020 adalah 30 ribu hektare," ujar Presiden Jokowi dalam siaran pers secara daring Desa Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, Kamis (8/10/2020). 

Baca juga: Gubernur Kalbar: Saya Mohon Presiden Keluarkan Perppu Cabut Omnibus Law

Kehadiran kedua kali Jokowi di Kalteng pada 2020 dalam rangka kick off program food estate di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai ini. 

Menurut orang nomor satu di Indonesia ini, total lahan di Kalteng yang dialokasi untuk proyek lumbung pangan nasional tersebut seluas 168 ribu hektare. 

Presiden tiba di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, sekitar pukul 09.10 WIB dengan pesawat kepresidenan.

Sesampainya di bandara terbesar di Kalteng ini, rombongan presiden langsung terbang menggunakan tiga helikopter Super Puma milik TNI AU ke Desa Gadabung, Kecamatan Pandih Batu, Pulang Pisau.

Setelah meninjau lahan rencana food estate di desa ini, rombongan melanjutkan perjalanan ke Desa Belanti Siam.  Di desa inilah kick off program food estate dilaksanakan dengan ditandai penanaman padi di salah satu blok eks PLG, yakni di Jalan Katingan 3 Blok B Rey 20.  

Urusan pengolahan lahan, kata Jokowi, semua akan menggunakan mesin-mesin mekanis  modern.

"Seperti yang kita lihat di sini, tadi misalnya, pemupukan memakai drone. Kemudian untuk membajak sawah memakai traktor apung. Satu hari bisa dua hektare. Karena yang akan kita kerjakan lahan yang sangat luas, hingga dibutuhkan mekanisasi alat-alat modern sehingga kecepatan itu benar-benar ada," terang Jokowi. 

Baca juga: Jokowi Tinjau Food Estate di Kalteng Saat Puncak Mogok Kerja Buruh

Selain ditanami padi, lahan food estate juga akan dikombinasikan dengan beragam komoditas lain, mulai dari jeruk, kelapa, bawang merah, hingga ikan dan itik. Model bisnis semacam ini akan dibangun setiap 1.000 hektare lahan.

"Jika hasilnya bagus, model bisnis ini juga akan diterapkan di daerah lain," tambah Jokowi. 

Dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi tampak didampingi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan Pelaksana Tugas Gubernur Kalteng Habib Ismail.

Tuai pro kontra

Pencanangan program lumbung pangan nasional dengan memanfaatkan lahan eks PLG di Kalteng tak urung menuai pro dan kontra.

Akademisi IAIN Palangkaraya Sabian Utsman mengaku optimistis program ini bisa menjawab kekhawatiran organisasi pangan dunia (FAO) yang menyebut akan ada krisis pangan dunia.

"Food estate akan menjadikan provinsi kita sebagai tempat strategis sebagai lumbung pangan. Dampaknya jelas akan mendongkrak kesejahteraan masyarakat Kalteng dan sekitarnya," terang Sabian yang merupakan Ketua Program Pascasarjana Hukum Keluarga IAIN Palangka Raya. 

Namun, Sabian menekankan, keberhasilan program food estate sangat ditentukan keseriusan pemerintah dalam melaksanakannya.

"Kajiannya harus betul-betul serius, mulai dari perencanaan sampai dengan potensi dampak yang ditimbulkan baik dari aspek sosial maupun lingkungan. Keseriusan ini harus dikedepankan agar tidak mengulang kegagalan PLG di masa lalu," paparnya. 

Sedangkan menurut Alma Adventi, seorang peneliti independen asal Palangkaraya yang meraih gelar Phd di bidang Kualitas Sumber Daya Air dari Universitas Manchester, Inggris, meyakini pelaksanaan program food estate di eks PLG hanya akan memperparah kerusakan ekosistem gambut Kalteng.

Terlebih, peta awal saat pertama kali program ini digulirkan berbeda dengan yang diumumkan dalam paparan konsultasi publik dalam rangka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Cepat Program Food Estate di Kalteng pada 29 September lalu.

"Awalnya di Juni 2020 dibilang cuma menyasar yang tanah alluvial dan gambut tipis seluas 165 ribu hektare. Tetapi, dalam paparan konsultasi publik rapid KLHS Program Food Estate 29 September, telah didelineasi area seluas 770.600 hektare untuk kawasan food estate," ungkap Alma. 

Baca juga: Mentan Targetkan Proyek Food Estate Jadi Pusat Industri Pangan

Padahal, sebagian besar area ini ternyata adalah kawasan hutan lindung dan kubah gambut, yakni areal gambut dalam dengan fungsi lindung.

Dia menilai kebijakan penggunaan lahan ini bisa berdampak lebih besar ketimbang proyek PLG 25 tahun lalu. Saat itu program PLG telah mencacah 1,4 juta hektare kawasan gambut di Kalteng. 

Dampak yang ditimbulkan bisa beragam, terutama oksidasi gambut dan subsidence atau penurunan permukaan tanah.

"Subsidence akan bikin permukaan tanah turun terus sehingga mudah kena banjir kaya di daerah Dadahup. Jadinya tata kelola air mahal. Sering tanaman padi petani siap panen di situ (Dadahup) kebanjiran dan gagal panen," terangnya. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gubernur Khofifah Optimistis Gelaran SPE 2022 Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Jatim

Gubernur Khofifah Optimistis Gelaran SPE 2022 Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Jatim

Regional
Bupati Jekek Minta Generasi Muda Beri Warna Baru untuk Dunia Pertanian

Bupati Jekek Minta Generasi Muda Beri Warna Baru untuk Dunia Pertanian

Regional
Ujaran Kebencian Jelang Pemilu 2024 Meningkat, Masyarakat Papua Diimbau Lakukan Hal Ini

Ujaran Kebencian Jelang Pemilu 2024 Meningkat, Masyarakat Papua Diimbau Lakukan Hal Ini

Regional
Cegah Penyebaran PMK, Bupati Wonogiri Perketat Pengawasan di Pasar Hewan

Cegah Penyebaran PMK, Bupati Wonogiri Perketat Pengawasan di Pasar Hewan

Regional
Patuh Sampaikan LHKPN, Gubernur Riau Syamsuar Dapat Apresiasi dari KPK

Patuh Sampaikan LHKPN, Gubernur Riau Syamsuar Dapat Apresiasi dari KPK

Regional
Mulai Juli 2022, Pemkab Wonogiri Cover Iuran BPJS Ketenagakerjaan Seluruh Perangkat RT dan RW

Mulai Juli 2022, Pemkab Wonogiri Cover Iuran BPJS Ketenagakerjaan Seluruh Perangkat RT dan RW

Regional
Lestarikan Lingkungan, Pemprov Papua Tanam 1.000 Pohon Sagu di Jayapura

Lestarikan Lingkungan, Pemprov Papua Tanam 1.000 Pohon Sagu di Jayapura

Regional
Melalui DD Farm, Dompet Dhuafa Sediakan Pakan Ternak untuk Warga Gunungkidul

Melalui DD Farm, Dompet Dhuafa Sediakan Pakan Ternak untuk Warga Gunungkidul

Regional
Sediakan Hewan Kurban di Sulteng, Dompet Dhuafa Berdayakan Peternak Lokal

Sediakan Hewan Kurban di Sulteng, Dompet Dhuafa Berdayakan Peternak Lokal

Regional
Peringati HUT Ke-104 Madiun, Walkot Maidi Paparkan Target dan Capaiannya

Peringati HUT Ke-104 Madiun, Walkot Maidi Paparkan Target dan Capaiannya

Regional
Gubernur Syamsuar Dukung Pebalap Asal Riau di Kejuaraan Dunia

Gubernur Syamsuar Dukung Pebalap Asal Riau di Kejuaraan Dunia

Regional
Jatim Distribusikan 1.000 Vaksin PMK Hewan Ternak, Khofifah Pantau Penyuntikannya di Sidoarjo

Jatim Distribusikan 1.000 Vaksin PMK Hewan Ternak, Khofifah Pantau Penyuntikannya di Sidoarjo

Regional
Gubernur Riau Minta Tenaga Honorer Diprioritaskan Jadi CPNS dan PPPK

Gubernur Riau Minta Tenaga Honorer Diprioritaskan Jadi CPNS dan PPPK

Regional
Pelantikan Menteri Baru, Gubernur Syamsuar: Alhamdulillah Putra Riau Terpilih Jadi Wamen ATR/BPN

Pelantikan Menteri Baru, Gubernur Syamsuar: Alhamdulillah Putra Riau Terpilih Jadi Wamen ATR/BPN

Regional
Akselerasi Penyelesaian PTSL di Jatim, Gubernur Khofifah Minta BPN Gelar Kembali Rakor dan Sinkronisasi GTRA

Akselerasi Penyelesaian PTSL di Jatim, Gubernur Khofifah Minta BPN Gelar Kembali Rakor dan Sinkronisasi GTRA

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.