Ridwan Kamil Akan Surati Jokowi dan DPR soal Omnibus Law, Apa Isinya?

Kompas.com - 08/10/2020, 17:14 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menemui para demonstran yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kamis (8/10/2020). KOMPAS.COM/DENDI RAMDHANIGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menemui para demonstran yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kamis (8/10/2020).

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR.

Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari aspirasi buruh yang berdemo di tengah hujan di halaman Gedung Sate, Kamis (8/10/2020).

Baca juga: Ridwan Kamil Hujan-hujanan Temui Demonstran di Gedung Sate, Setuju Kirim Surat ke Jokowi

Apa isinya?

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato untuk ditayangkan dalam Sidang Majelis Umum ke-75 PBB secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/9/2020). Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin dunia untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi pandemi Covid-19.ANTARA FOTO/HO/KEMENLU Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato untuk ditayangkan dalam Sidang Majelis Umum ke-75 PBB secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/9/2020). Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin dunia untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Ridwan Kamil sebelumnya sempat beraudiensi dengan perwakilan buruh di Gedung Sate.

Surat itu dikirimkan untuk mewakili suara para buruh.

"Rekomendasi dari perwakilan buruh agar pemerintah provinsi mengirimkan surat kepada DPR dan Presiden," tutur Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

Dalam surat tersebut, Emil mengungkapkan penolakan para buruh terhadap omnibus law UU Cipta Kerja.

"Isinya menyampaikan aspirasi dari buruh untuk menolak UU Omnibus Law," kata Emil.

Surat itu juga berisi permintaan kepada Presiden untuk menerbitkan perppu.

"Kedua, meminta Presiden untuk minimal menerbitkan perppu karena proses UU ini masih ada 30 hari untuk direvisi oleh tanda tangan Presiden," kata dia.

Baca juga: Polisi: 209 Pedemo Diamankan di Bandung, Ada Pelajar, Mahasiswa, Pengangguran, bahkan dari Lampung

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bahar bin Smith Kembali Jadi Tersangka, Ini Kronologi Dugaan Kasusnya

Bahar bin Smith Kembali Jadi Tersangka, Ini Kronologi Dugaan Kasusnya

Regional
2 Santri Lombok Tengah Terseret Air Bah, 1 Tewas, 1 Hilang

2 Santri Lombok Tengah Terseret Air Bah, 1 Tewas, 1 Hilang

Regional
Jadi Pasien Covid-19 Pertama, Sekda Kabupaten Taliabu: Saya Sudah Sembuh Total...

Jadi Pasien Covid-19 Pertama, Sekda Kabupaten Taliabu: Saya Sudah Sembuh Total...

Regional
Kisah Perawat Pasien Covid-19, Dimarahi hingga Dilarang Pulang ke Rumah

Kisah Perawat Pasien Covid-19, Dimarahi hingga Dilarang Pulang ke Rumah

Regional
Pria Ini Jadikan Istri Siri PSK, Ditawarkan Via Twitter, Motifnya Tak Kuat Layani Hasrat

Pria Ini Jadikan Istri Siri PSK, Ditawarkan Via Twitter, Motifnya Tak Kuat Layani Hasrat

Regional
Kepala Dusun Diduga Gelapkan Bantuan Covid-19, Buat Surat Kuasa Palsu

Kepala Dusun Diduga Gelapkan Bantuan Covid-19, Buat Surat Kuasa Palsu

Regional
2 Warga Tewas akibat Longsor di Pangandaran

2 Warga Tewas akibat Longsor di Pangandaran

Regional
UMP 2021 Tidak Naik, Ini Kata Gubernur Banten

UMP 2021 Tidak Naik, Ini Kata Gubernur Banten

Regional
Sakit, Status Penahanan Mantan Wali Kota Kupang Dialihkan Jadi Tahanan Kota

Sakit, Status Penahanan Mantan Wali Kota Kupang Dialihkan Jadi Tahanan Kota

Regional
Komnas PA Bentuk Tim Advokasi atas Penganiayaan Sadis Balita di Medan

Komnas PA Bentuk Tim Advokasi atas Penganiayaan Sadis Balita di Medan

Regional
Bahar bin Smith Kembali Jadi Tersangka, Pengacara Siapkan Praperadilan

Bahar bin Smith Kembali Jadi Tersangka, Pengacara Siapkan Praperadilan

Regional
Libur Panjang, ASN Madiun Tak Dilarang ke Luar Kota, Harus Rapid Test Saat Kembali

Libur Panjang, ASN Madiun Tak Dilarang ke Luar Kota, Harus Rapid Test Saat Kembali

Regional
1,9 Juta KRTS di Jabar Mulai Terima Bansos Tahap Ketiga

1,9 Juta KRTS di Jabar Mulai Terima Bansos Tahap Ketiga

Regional
Pemprov DIY Kembali Perpanjang Status Tanggap Darurat Covid-19

Pemprov DIY Kembali Perpanjang Status Tanggap Darurat Covid-19

Regional
Bahar bin Smith Ditetapkan Tersangka atas Kasus Penganiayaan, Dilaporkan Korban Tahun 2018

Bahar bin Smith Ditetapkan Tersangka atas Kasus Penganiayaan, Dilaporkan Korban Tahun 2018

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X