"DPRD Harus Bersama Rakyat Menolak Omnibus Law agar Tidak Dicap Tuli"

Kompas.com - 08/10/2020, 16:45 WIB
Seribu lebih mahasiswa yang tergabung dalam PMII dan GMNI Pamekasan, berunjuk rasa ke DPRD Pamekasan menolak Undang-undang Omnibus Law, Kamis (8/10/2020). KOMPAS.COM/TAUFIQURRAHMANSeribu lebih mahasiswa yang tergabung dalam PMII dan GMNI Pamekasan, berunjuk rasa ke DPRD Pamekasan menolak Undang-undang Omnibus Law, Kamis (8/10/2020).

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Demonstrasi seribu lebih mahasiswa dari Pegerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswanya Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Pamekasan di depan Kantor DPRD Pamekasan, Kamis (8/10/2020), disambut puluhan polisi wanita (polwan) yang memegang bunga.

Sambil menggunakan hijab berwarna putih, para Polwan langsung menyambut mahasiswa dengan senyuman dan pemberian bunga.

Usai bunga dibagikan, para polwan kemudian ditarik mundur dari pengamanan paling depan digantikan pasukan Sabhara.

Seribu lebih mahasiswa yang sudah memadati jalan raya di depan Kantor DPRD Pamekasan, langsung berorasi secara bergantian.

Baca juga: Dosen Ini Liburkan Kuliah, Bebaskan Mahasiswa Ikut Aksi Tolak UU Cipta Kerja

Sekitar sejam berorasi, mahasiswa kemudian berganti bernyanyi. Mereka mengajak seluruh anggota DPRD Pamekasan ikut bernyanyi.

Beberapa anggota dewan mantan aktivis mahasiswa, ikut bernyanyi dan tidak canggung melebur dengan mahasiswa.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Moh Lutfi, Ketua PMII Cabang Pamekasan mengatakan, kedatangan mahasiswa ke Kantor DPRD Pamekasan bukan untuk beradu argumen tentang Undang-Undang Omnibus Law yang baru saja disahkan oleh DPR.

Kedatangan mahasiswa hanya ingin mengatakan bahwa para wakil rakyat di DPR RI sudah kehilangan hati nuraninya dengan menyetujui RUU Omnibus Law.

"Argumentasi dari semua kalangan sudah disampaikan, mulai dari Ormas, akademisi, LSM, dan mahasiswa, aktivis buruh dan aktivis HAM terkait RUU Omnibus Law. Namun, kenyataannya, argumentasi itu tidak didengarkan oleh DPR," ujar Moh Lutfi.

Ketua GMNI Cabang Pamekasan, Baika Barok mengungkapkan, Undang-Undang Omnibus Law lebih banyak berpihak kepada kapitalis.

Rakyat, terutama kaum buruh dan kaum pekerja, akan semakin sengsara jika undang-undang itu tidak ditolak.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Regional
Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Regional
Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Regional
Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Regional
25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Regional
Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Regional
Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Regional
Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Regional
Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Regional
Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Regional
Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Regional
Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X