Kompas.com - 08/10/2020, 16:45 WIB
Seribu lebih mahasiswa yang tergabung dalam PMII dan GMNI Pamekasan, berunjuk rasa ke DPRD Pamekasan menolak Undang-undang Omnibus Law, Kamis (8/10/2020). KOMPAS.COM/TAUFIQURRAHMANSeribu lebih mahasiswa yang tergabung dalam PMII dan GMNI Pamekasan, berunjuk rasa ke DPRD Pamekasan menolak Undang-undang Omnibus Law, Kamis (8/10/2020).

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Demonstrasi seribu lebih mahasiswa dari Pegerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswanya Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Pamekasan di depan Kantor DPRD Pamekasan, Kamis (8/10/2020), disambut puluhan polisi wanita (polwan) yang memegang bunga.

Sambil menggunakan hijab berwarna putih, para Polwan langsung menyambut mahasiswa dengan senyuman dan pemberian bunga.

Usai bunga dibagikan, para polwan kemudian ditarik mundur dari pengamanan paling depan digantikan pasukan Sabhara.

Seribu lebih mahasiswa yang sudah memadati jalan raya di depan Kantor DPRD Pamekasan, langsung berorasi secara bergantian.

Baca juga: Dosen Ini Liburkan Kuliah, Bebaskan Mahasiswa Ikut Aksi Tolak UU Cipta Kerja

Sekitar sejam berorasi, mahasiswa kemudian berganti bernyanyi. Mereka mengajak seluruh anggota DPRD Pamekasan ikut bernyanyi.

Beberapa anggota dewan mantan aktivis mahasiswa, ikut bernyanyi dan tidak canggung melebur dengan mahasiswa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Moh Lutfi, Ketua PMII Cabang Pamekasan mengatakan, kedatangan mahasiswa ke Kantor DPRD Pamekasan bukan untuk beradu argumen tentang Undang-Undang Omnibus Law yang baru saja disahkan oleh DPR.

Kedatangan mahasiswa hanya ingin mengatakan bahwa para wakil rakyat di DPR RI sudah kehilangan hati nuraninya dengan menyetujui RUU Omnibus Law.

"Argumentasi dari semua kalangan sudah disampaikan, mulai dari Ormas, akademisi, LSM, dan mahasiswa, aktivis buruh dan aktivis HAM terkait RUU Omnibus Law. Namun, kenyataannya, argumentasi itu tidak didengarkan oleh DPR," ujar Moh Lutfi.

Ketua GMNI Cabang Pamekasan, Baika Barok mengungkapkan, Undang-Undang Omnibus Law lebih banyak berpihak kepada kapitalis.

Rakyat, terutama kaum buruh dan kaum pekerja, akan semakin sengsara jika undang-undang itu tidak ditolak.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 di Luwu Utara Tinggi, Bupati Indah Instruksikan Kepala Wilayah Jadi Pemimpin Lapangan

Kasus Covid-19 di Luwu Utara Tinggi, Bupati Indah Instruksikan Kepala Wilayah Jadi Pemimpin Lapangan

Regional
Walkot Benyamin Pastikan Tangsel Tangani Pandemi di Hulu dan Hilir Secara Serampak

Walkot Benyamin Pastikan Tangsel Tangani Pandemi di Hulu dan Hilir Secara Serampak

Regional
Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Regional
Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Regional
Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Regional
Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Regional
Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Regional
Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Regional
UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

Regional
Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Regional
Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Regional
Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Regional
Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Regional
Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Regional
Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X