Kompas.com - 07/10/2020, 09:30 WIB
Ratusan buruh memblokir jalan nasional Bandung-Garut-Tasikmalaya saat melakukan aksi di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/10/2020). Aksi tersebut merupakan buntut dari penolakan buruh terhadap pengesahan UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR. ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISIRatusan buruh memblokir jalan nasional Bandung-Garut-Tasikmalaya saat melakukan aksi di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/10/2020). Aksi tersebut merupakan buntut dari penolakan buruh terhadap pengesahan UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR.

PADANG, KOMPAS.com - Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas mendesak pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk Undang-undang Cipta Kerja yang telah disahkan 5 Oktober lalu.

Pusako menilai ada 7 "dosa besar" dengan dibentuknya UU Cipta Kerja tersebut.

"Menuntut agar UU Cipta Kerja ditarik dan dibatalkan dengan membentuk Perppu sebagai bentuk pertanggungjawaban presiden yang mengusulkan UU ini," kata Direktur Pusako Feri Amsari dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/10/2020).

Feri mengatakan dosa pertama adalah kekuasaan yang sombong di mana UU Cipta Kerja jauh dari cita-cita reformasi dengan meletakkan kekuasaan sangat terpusat pada pemerintah pusat melalui pembentukan ratusan peraturan pemerintah, terutama dalam hal izin usaha hingga penyelenggaraan penataan ruang.

Baca juga: 7 Hal Penting di Balik Kericuhan Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja di Bandung, 10 Orang Ditangkap

Dosa kedua adalah ketamakan para pebisnis, di mana UU ini hanya memprioritaskan kemudahan bagi investor.

"Seluruh hal ditentukan pemerintah pusat, maka pebisnis cukup menggunakan pendekatan kepada pemerintah pusat maka mereka dapat menyelesaikan seluruh urusannya di mana saja di Indonesia," kata Feri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Feri, khas UU Cipta Kerja terkait kemudahan bagi para pemilik modal bisnis yang juga terjadi di negara-negara dunia ketiga.

Kemudian dosa ketiga adalah iri terhadap kuasa pemerintahan daerah.

UU ini memperlemah kuasa pemerintah daerah yang secara konstitusional menjalankan prinsip otonomi seluas-luasnya yang diatur dalam UUD 1945, termasuk izin usaha di daerah, tata ruang desa (Pasal 48 UU Penataan Ruang dalam UU Cipta Kerja), penentuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Pasal 7C, Pasal 16 UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulai-Pulau Kecil dalam UU Cipta Kerja).

Selanjutnya dosa keempat adalah rakus, di mana UU ini akan menimbulkan ketimpangan keuangan pusat dan daerah.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diundang ke Wamena, Ganjar: Impian Saya Sejak Lama

Diundang ke Wamena, Ganjar: Impian Saya Sejak Lama

Regional
UU Minerba Bikin Penghasilan Daerah Minim, Anggota DPD RI Minta Kewenangan Pertambangan Dikembalikan ke Daerah

UU Minerba Bikin Penghasilan Daerah Minim, Anggota DPD RI Minta Kewenangan Pertambangan Dikembalikan ke Daerah

Regional
Pakar Kebencanaan UGM: Jateng Sangat Peduli terhadap Kebencanaan Indonesia

Pakar Kebencanaan UGM: Jateng Sangat Peduli terhadap Kebencanaan Indonesia

Regional
Bupati Wonogiri Berharap Pemerintah Pusat Tak Bebankan Gaji P3K ke APBD

Bupati Wonogiri Berharap Pemerintah Pusat Tak Bebankan Gaji P3K ke APBD

Regional
Capaian Vaksinasi Wonogiri di Atas 90 Persen, Jekek Minta Masyarakat Tetap Taat Prokes

Capaian Vaksinasi Wonogiri di Atas 90 Persen, Jekek Minta Masyarakat Tetap Taat Prokes

Regional
Percepat Vaksinasi di Wonogiri, Bupati Jekek Siapkan Strategi Home Visit

Percepat Vaksinasi di Wonogiri, Bupati Jekek Siapkan Strategi Home Visit

Regional
Ada Guru Meninggal akibat Covid-19, Bupati Wonogiri Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

Ada Guru Meninggal akibat Covid-19, Bupati Wonogiri Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

Regional
Soal Penutupan Wisata pada Akhir Tahun, Pemkab Wonogiri Tunggu Kebijakan Pusat

Soal Penutupan Wisata pada Akhir Tahun, Pemkab Wonogiri Tunggu Kebijakan Pusat

Regional
Ganjar Kirim 50 Relawan untuk Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru

Ganjar Kirim 50 Relawan untuk Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru

Regional
Guru di Wonogiri Meninggal karena Covid-19, Bupati Jekek: Terpapar di Area Wisata, Bukan Sekolah

Guru di Wonogiri Meninggal karena Covid-19, Bupati Jekek: Terpapar di Area Wisata, Bukan Sekolah

Regional
Antisipasi Omicron Saat Nataru, Bupati Jekek Minta Perantau Tak Mudik

Antisipasi Omicron Saat Nataru, Bupati Jekek Minta Perantau Tak Mudik

Regional
Jadi Penyangga Borobudur, Wonogiri Siap Unggulkan Obyek Wisata Ini

Jadi Penyangga Borobudur, Wonogiri Siap Unggulkan Obyek Wisata Ini

Regional
Luwu Utara Rawan Bencana, Bupati IDP Beberkan Pentingnya Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana

Luwu Utara Rawan Bencana, Bupati IDP Beberkan Pentingnya Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana

Regional
Bupati Indah Berharap Pasar Smart Rakyat Salulemo Jadi Pasar Percontohan dan Pasar Sehat

Bupati Indah Berharap Pasar Smart Rakyat Salulemo Jadi Pasar Percontohan dan Pasar Sehat

Regional
Bupati Jekek Pastikan Pembangunan Waduk Pidekso Dipercepat

Bupati Jekek Pastikan Pembangunan Waduk Pidekso Dipercepat

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.