Forum Buruh Lampung: Pemerintah Seharusnya Fokus Atasi Pandemi

Kompas.com - 06/10/2020, 14:18 WIB
Sejumlah anggota DPR fraksi Partai Demokrat meninggalkan ruang sidang (walk out) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK ASejumlah anggota DPR fraksi Partai Demokrat meninggalkan ruang sidang (walk out) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang.

LAMPUNG, KOMPAS.com – Pengesahan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (UU Ciptaker) di masa pandemi Covid-19 dinilai sebagai langkah ‘keblinger’ dari DPR RI dan pemerintah.

Ketua Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Lampung, Rifky Indrawan mengatakan, saat ini ada persoalan yang lebih nyata dan ada di depan dibandingkan wacana alasan pengesahan UU Cipta Kerja itu, yakni pandemi virus corona.

“Pemerintah seharusnya fokus mengatasi virus, lindungi keselamatan kaum buruh dan rakyat Indonesia,” kata Rifky saat dihubungi, Selasa (6/10/2020).

Baca juga: Minta UU Cipta Kerja Dicabut, 200.000 Buruh di Karawang Ikut Aksi Mogok Nasional

Rifky menilai, ancaman Covid-19 jauh lebih nyata dibandingkan wacana yang dibangun pemerintah terkait perlunya UU Cipta Kerja tersebut.

Menurut Rifky, logika yang dipakai oleh pemerintah bahwa jika omnibus law RUU Cipta Kerja disahkan, maka akan mengurangi pengangguran karena akan banyak investor yang masuk ke Indonesia.

“Ini logika berpikir yang sesat. Pertanyaannya, investor mana yang masuk ke Indonesia? Sedangkan seluruh negara saat ini dalam situasi krisis menghadapi Covid-19,” kata Rifky.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: DPR Sahkan UU Cipta Kerja, Ridwan Kamil: Kalau Kurang Kita Revisi, Kalau Baik Kita Teruskan...

Jika pun berpijak pada investasi, kata Rifky, hal itu tidak serta merta mendorong penciptaan lapangan kerja.

Menurut Rifky, dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sejak tahun 2013 hingga 2019 investasi yang masuk ke Indonesia terus meningkat.

“Namun, hal itu justru berkolerasi negatif dengan penyerapan tenaga kerja,” kata Rifky.

Sebagai gambaran, pada tahun 2016, investasi sebanyak 28,96 miliar dolar AS menyerap 951.939 tenaga kerja. Tetapi, pada triwulan I 2019, investasi sebanyak 29,31 miliar dolar AS hanya menyerap 490.368 tenaga kerja.

“Bersama aliansi buruh di Lampung, kami akan aksi massa pada 8 Oktober 2020 besok,” kata Rifky.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terobosan Walkot Bobby Dorong UMKM Naik Kelas di Medan

Terobosan Walkot Bobby Dorong UMKM Naik Kelas di Medan

Regional
Bantu Sumut Vaksinasi Pelajar SMA, Pemkot Medan Siapkan Logistik Vaksin

Bantu Sumut Vaksinasi Pelajar SMA, Pemkot Medan Siapkan Logistik Vaksin

Regional
Pemkot Jabar Sambut Baik Vaksinasi Covid-19 Massal yang Diselenggarakan PT MUJ

Pemkot Jabar Sambut Baik Vaksinasi Covid-19 Massal yang Diselenggarakan PT MUJ

Regional
Bobby Berhasil Percepat Pemulihan Ekonomi Medan, Akademisi USU Berikan Pujian

Bobby Berhasil Percepat Pemulihan Ekonomi Medan, Akademisi USU Berikan Pujian

Regional
Komisi III DPRD Kalsel Setuju Kewenangan Pajak Pertambangan Dikendalikan Pemda

Komisi III DPRD Kalsel Setuju Kewenangan Pajak Pertambangan Dikendalikan Pemda

Regional
Lewat 'Wonderful Rongkong', Luwu Utara Perkenalkan Potensi Pariwisata kepada Investor

Lewat "Wonderful Rongkong", Luwu Utara Perkenalkan Potensi Pariwisata kepada Investor

Regional
Bupati Jekek Optimistis Pembangunan 14.142 RTLH Wonogiri Selesai pada 2024

Bupati Jekek Optimistis Pembangunan 14.142 RTLH Wonogiri Selesai pada 2024

Regional
 Dorong Perputaran Ekonomi, Kang Emil Targetkan Seluruh Desa Miliki BUMDes pada 2023

Dorong Perputaran Ekonomi, Kang Emil Targetkan Seluruh Desa Miliki BUMDes pada 2023

Regional
Luncurkan Kredit Tanpa Agunan untuk Ibu-ibu Pedagang, Ganjar: Bunga Hanya 2 Persen Per Tahun

Luncurkan Kredit Tanpa Agunan untuk Ibu-ibu Pedagang, Ganjar: Bunga Hanya 2 Persen Per Tahun

Regional
Dikunjungi Gus Halim, Ketua Adat Tidung Minta Salimbatu Dijadikan Desa Religi

Dikunjungi Gus Halim, Ketua Adat Tidung Minta Salimbatu Dijadikan Desa Religi

Regional
Cegah Jual Beli Jabatan, Bupati Wonogiri Optimalkan Penerapan Sistem Meritokrasi

Cegah Jual Beli Jabatan, Bupati Wonogiri Optimalkan Penerapan Sistem Meritokrasi

Regional
Walkot Bobby Ajak HMI Sumut Berkolaborasi Dukung Program Pembangunan

Walkot Bobby Ajak HMI Sumut Berkolaborasi Dukung Program Pembangunan

Regional
Panen Raya, Pimpinan DPRD Kota Bogor Turun ke Sawah Bersama Petani

Panen Raya, Pimpinan DPRD Kota Bogor Turun ke Sawah Bersama Petani

Regional
Wonogiri Juara Satu IDSD, Bupati Jekek: Berkat Semangat Reformasi Pemangku Kepentingan

Wonogiri Juara Satu IDSD, Bupati Jekek: Berkat Semangat Reformasi Pemangku Kepentingan

Regional
Tunjukkan Kinerja Baik Bangun Kota Semarang, Walkot Hendi Dapat Penghargaan Pembangunan Daerah 2021

Tunjukkan Kinerja Baik Bangun Kota Semarang, Walkot Hendi Dapat Penghargaan Pembangunan Daerah 2021

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.