Kompas.com - 06/10/2020, 13:27 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pengesahan undang-undang Cipta Kerja pasti akan menuai pro dan kontra. Karena sudah disahkan, ia pun meminta seluruh pihak untuk ikut mengawal undang-undang baru itu.

"UU Cipta Kerja sudah disahkan, mari kita monitor. Sisi positifnya juga mungkin ada, dampak yang negatifnya juga. Pada dasarnya kita kita harus jangan kaku, yang namanya hal seperti ini pasti ada dinamika," kata Emil, sapaan akrabnya, Selasa (6/10/2020).

Emil pun menyarankan agar kebijakan baru itu diterima dulu. Jika dirasa ada kekurangan, bisa meminta untuk evaluasi.

"Responsnya juga belum tentu berhasil, belum tentu gagal, tergantung situasi. Saran saya kita terima dulu, kemudian evaluasi, dalam setahun dua tahun, apakah pelaksanaannya menyejahtarakan semua orang, mengadilkan ekonomi. Kalau kurang kita revisi kita evaluasi, kalau baik kita teruskan," paparnya.

Baca juga: Tolak UU Cipta Kerja, Ribuan Buruh Blokade Jalan Serang-Jakarta

Judicial review

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Taufik Garsadi berharap agar tak ada aksi mogok kerja dari para buruh. Ia lebih menyarankan agar serikat buruh mengajukan judical review terhadap poin-poin UU Cipta Kerja.

"Konsolidasi saja, ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, sekarang kalau unjuk rasa izinnya tidak dikeluarkan oleh polisi, dan Undang-Undang sudah ditetapkan oleh DPR,” katanya saat dihubungi lewat telepon seluler, Selasa (6/10/2020).

"Di Jabar ada serikat buruh yang mengajak mogok kerja dan unjuk rasa, ada yang menolak tidak ikut. Kami bersama Disnaker di daerah menghimbau jangan mogok dan unjuk rasa karena resikonya besar,” tambahnya.

Baca juga: Tak Ikut Demo, Buruh Bangka Belitung Ingin UU Cipta Kerja Diuji di MK

Risiko klaster baru dan PHK

Ia menambahkan, aksi unjuk rasa dikhawatirkan rentan menjadi klaster penyebaran Covid-19. Taufik menilai resiko ini berbahaya karena jika terjadi siapa pihak yang akan bertanggung jawab.

“Ketiga resiko pemecatan dari perusahaan, itu bisa jadi masalah. Kasihan masyarakat, mereka yang bukan pekerja bakal terkena dampak,” katanya.

Taufik memastikan pemerintah provinsi tak punya kewenangan menerima keluhan dan tuntutan dari buruh mengingat UU sudah disahkan oleh DPR bersama pemerintah pusat.

“Kita tidak punya kewenangan, gubernur saja tidak mungkin menolak Undang-Undang, jadi saran judicial review menurut kami bentuk win-win solution,” jelasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Temui Investor di Inggris, Jabar Jajaki Kerja Sama Pengembangan PLTB dan Ekraf

Ridwan Kamil Temui Investor di Inggris, Jabar Jajaki Kerja Sama Pengembangan PLTB dan Ekraf

Regional
Pastikan Calon Haji Terbang ke Tanah Suci, Dinkes Jabar Gulirkan Program “Jabar Nyaah ka Jamaah”

Pastikan Calon Haji Terbang ke Tanah Suci, Dinkes Jabar Gulirkan Program “Jabar Nyaah ka Jamaah”

Regional
3 Strategi Bupati Jekek untuk Cegah Endemi PMK di Wonogiri

3 Strategi Bupati Jekek untuk Cegah Endemi PMK di Wonogiri

Regional
Berdayakan Perempuan, PPLIPI Jabar Gelar Pelatihan Bisnis Berintegrasi

Berdayakan Perempuan, PPLIPI Jabar Gelar Pelatihan Bisnis Berintegrasi

Regional
Perkuat Kualitas Pola RKPD, Pemprov Jabar Gagas Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif

Perkuat Kualitas Pola RKPD, Pemprov Jabar Gagas Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif

Regional
Selamat, Jatim Berhasil Kumpulkan Total 11 Opini WTP dari BPK

Selamat, Jatim Berhasil Kumpulkan Total 11 Opini WTP dari BPK

Regional
Buka Turnamen Basket Antar Klub Se-Kaltara, Gubernur Zainal: Ini Merupakan Sejarah

Buka Turnamen Basket Antar Klub Se-Kaltara, Gubernur Zainal: Ini Merupakan Sejarah

Regional
Ganjar Siapkan Dua Langkah Jitu untuk Tangani Banjir Rob di Tanjung Emas

Ganjar Siapkan Dua Langkah Jitu untuk Tangani Banjir Rob di Tanjung Emas

Regional
Dishub Jabar Sebut Mudik Lebaran 2022 Berjalan Lancar meski Macet

Dishub Jabar Sebut Mudik Lebaran 2022 Berjalan Lancar meski Macet

Regional
Bantu UMKM di Tempat Wisata, Pemprov Jabar Upayakan Standardisasi Harga

Bantu UMKM di Tempat Wisata, Pemprov Jabar Upayakan Standardisasi Harga

Regional
Kangen: Kisah Antara Aku, Kau dan Yogya

Kangen: Kisah Antara Aku, Kau dan Yogya

Regional
Khofifah Jadi Pembina K3 Terbaik, Jatim 4 Kali Berturut-turut Raih Penghargaan K3 Nasional

Khofifah Jadi Pembina K3 Terbaik, Jatim 4 Kali Berturut-turut Raih Penghargaan K3 Nasional

Regional
Dani Ramdan Dilantik sebagai Pj Bupati Bekasi, Wagub Uu Sampaikan Pesan Ini

Dani Ramdan Dilantik sebagai Pj Bupati Bekasi, Wagub Uu Sampaikan Pesan Ini

Regional
Kasus Covid-19 di Jabar Mereda, Warga Diminta Waspadai Penyakit Emerging dan Re-emerging

Kasus Covid-19 di Jabar Mereda, Warga Diminta Waspadai Penyakit Emerging dan Re-emerging

Regional
Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Regional
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.