Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/10/2020, 06:39 WIB
Farid Assifa

Editor

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi meminta Kementerian Pertanian untuk mengubah pola subsidi pupuk dari kimia ke organik.

Sebab, dalam jangka waktu panjang, tanah di Indonesia akan mengalami titik jenuh akibat seringnya penggunaan pupuk kimia.

"Salah satu tradisi pertanian di Indonesia adalah kalau padi tak hijau itu tak puas. Agar hijau dosis pupuk ditambah sehingga unsur hara di dalam tanah akan mengalami penurunan tajam dari waktu ke waktu. Maka dalam pandangan saya nanti akan ada titik jenuh dan tanah nantinya jadi tak produktif," kata Dedi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Selasa (6/10/2020).

Dedi mengatakan, pada era Soeharto, pola pertanian diubah dari pertanian tradisi menjadi mekanik dan pestisida.

Sekarang dunia terbalik lagi. Pertanian pestisida itu adalah ancaman bagi kehidupan ekosistem dan petani dalam jangka panjang.

"Kementan harus mengubah polanya. Kalau saat ini pupuk kimia dapat subsidi besar, sekarang secara harus secara memaksa rakyat untuk menggunakan pupuk organik," tandasnya.

Menurut Dedi, penggunaan pupuk organik itu dapat membuat petani mandiri. Sebab, filosofi dasar dari pupuk organik itu adalah petani mampu membuat pupuk sendiri dengan memuliakan unsur kehidupan tanah, mulai dari cacing, belut dan berbagai mikroorganisme di dalamnya.

Baca juga: Pupuk Organik, Solusi Petani Hemat Biaya Produksi di Masa Pandemi

 

Kemudian pupuk organik itu juga dapat membangun siklus ekologi yang berkelanjutan, yaitu dengan mengembangkan pola pupuk hijau dan pupuk kandang.

Dengan pola pupuk hijau, seluruh potensi yang ada di sawah, mulai jerami dan sejenisnya akan menjadi bagian terpenting dalam siklus kehidupan petani yang selama ini disia-siakan.

Lalu pupuk kandang menjadikan sektor peternakan menjadi bagian terpenting pertanian. Belum ditambah lagi pola mina padi yang memanfaatkan sawah untuk perikanan. Maka di sana ada siklus ekonomi.

"Sehingga ketika petani memelihara kerbau, sapi dan domba, maka kebutuhan pokoknya adalah kotoran dan air seni. Itu produk utama untuk pupuk. Sedangkan daging itu adalah tambahan," kata Dedi.

Kemudian, lanjut Dedi, petani juga menggunakan seluruh produk daun di sekelilingnya, mulai jerami dan berbagai dedaunan lainnya. Itu menjadi produksi konsumsi peternakannya, sehingga siklus ekonomi berputar hanya pada diri petani.

"Apalagi kalau nanti dikembangkan menjadi bio energi untuk gas dan listrik, itu dihasilkan dari pertanian," katanya.

Dengan pola pertanian organik ini, kata Dedi, meski petani hanya punya lahan sedikit, misalnya seperempat atau setengah hektar, tapi itu terbukti berhasil membangun kemandirian petani. Menurutnya, pengalaman ini sudah ditunjukkan oleh orangtua kita dulu.

"Orangtua kita dulu punya sawah hanya seperempat hektar dan sapi 3 ekor, tetapi dia mampu membangun siklus ekomomi sehingga anak-anaknya bisa pada sekolah, dan sekolah waktu itu tak ada subsidi. Ini yang disebut dengan kemandirian petani," tandasnya.

Baca juga: Petani Karawang Terpaksa Beli Pupuk Non-subsidi, Biaya Produksi Naik 3 Kali Lipat

Terkait pupuk kimia, Dedi mengatakan, petani Indonesia harus mengubah pola pikir. Ia mengatakan bahwa pupuk kimia itu berhubungan dengan bisnis, yaitu impor bahan baku.

"Inilah yang harus diubah mindset bangsa kita, khususnya tentang pertanian. Ada kepentingan besar (dari pupuk kimia), yaitu bahan baku," katanya.

"Orang selalu berpikir impor karena ya kita jujur-juran saja, di impor itu banyak 'gulanya'," ujar Dedi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Banjir Bandang di Humbang Hasundutan dan Kerusakan DTA Danau Toba

Banjir Bandang di Humbang Hasundutan dan Kerusakan DTA Danau Toba

Regional
Pemkab Bandung Raih Penghargaan Zona Integritas WBK, Kang DS: Semakin Memotivasi Kami

Pemkab Bandung Raih Penghargaan Zona Integritas WBK, Kang DS: Semakin Memotivasi Kami

Regional
Soal Revitalisasi Pasar Anyar, Pengamat: Bukti Keberpihakan Pemerintah pada Pedagang dan Masyarakat

Soal Revitalisasi Pasar Anyar, Pengamat: Bukti Keberpihakan Pemerintah pada Pedagang dan Masyarakat

Regional
Serahkan Realisasi SHU PT HMBP, Wagub Kalteng Harap Kesejahteraan Masyarakat Meningkat

Serahkan Realisasi SHU PT HMBP, Wagub Kalteng Harap Kesejahteraan Masyarakat Meningkat

Regional
Demi Hilirisasi Komoditas Kakao, Pemkab Jembrana Bangun Pabrik Cokelat

Demi Hilirisasi Komoditas Kakao, Pemkab Jembrana Bangun Pabrik Cokelat

Regional
Lombok Tengah Punya Prevalensi Stunting Tertinggi di NTB, Pemkab Setempat Sasar Calon Pengantin dan PUS

Lombok Tengah Punya Prevalensi Stunting Tertinggi di NTB, Pemkab Setempat Sasar Calon Pengantin dan PUS

Regional
IPM Jatim di Atas Nasional, Ini Strategi Gubernur Khofifah 

IPM Jatim di Atas Nasional, Ini Strategi Gubernur Khofifah 

Regional
Tuntas Tunaikan Kegiatan APBD 2023, Pemprov Riau Ucapkan Terima Kasih pada Kejati Riau

Tuntas Tunaikan Kegiatan APBD 2023, Pemprov Riau Ucapkan Terima Kasih pada Kejati Riau

Regional
Kabupaten Bandung Raih 3 Penghargaan Top Digital Awards 2023

Kabupaten Bandung Raih 3 Penghargaan Top Digital Awards 2023

Regional
Kabupaten Jembrana Boyong 2 Penghargaan dari BPS RI, Bupati Tamba: Hasil Kerja Keras Bersama

Kabupaten Jembrana Boyong 2 Penghargaan dari BPS RI, Bupati Tamba: Hasil Kerja Keras Bersama

Regional
Pemkab Tanah Bumbu Luncurkan MC Tanbu, Aplikasi Media Informasi dan Layanan Publik 

Pemkab Tanah Bumbu Luncurkan MC Tanbu, Aplikasi Media Informasi dan Layanan Publik 

Regional
Pemkot Semarang Klarifikasi Soal Pengadaan Sepeda Motor untuk Lurah Sebesar Rp 8 Miliar

Pemkot Semarang Klarifikasi Soal Pengadaan Sepeda Motor untuk Lurah Sebesar Rp 8 Miliar

Regional
Tingkat Inflasi Sulsel di Bawah Nasional, Pengamat Ekonomi: Bravo Pemprov Sulsel

Tingkat Inflasi Sulsel di Bawah Nasional, Pengamat Ekonomi: Bravo Pemprov Sulsel

Regional
Hadiri Milad Ke-111 Muhammadiyah, Gubernur Riau: Bersama Kita Hadapi Tantangan

Hadiri Milad Ke-111 Muhammadiyah, Gubernur Riau: Bersama Kita Hadapi Tantangan

Regional
Pemkot Tangsel Buka Lelang Barang Milik Daerah, Catat Tanggal dan Cara Daftarnya!

Pemkot Tangsel Buka Lelang Barang Milik Daerah, Catat Tanggal dan Cara Daftarnya!

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com