6-8 Oktober, Ribuan Buruh di Sumedang Turun ke Jalan Tolak "Omnibus Law" UU Cipta Kerja

Kompas.com - 05/10/2020, 18:44 WIB
ilustrasi massa Getty Images/iStockphoto/champcilustrasi massa

SUMEDANG, KOMPAS.com - Ribuan buruh di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat akan ikut aksi mogok kerja nasional dengan turun ke jalan, besok, Selasa (6/10/2020).

Aksi mogok ini sebagai bentuk perlawanan buruh, menolak omnibus law atau disahkannya klaster ketenagakerjaan pada RUU Cipta Kerja.

Ketua DPC SPSI Kabupaten Sumedang Guruh Hudhyanto mengatakan, aksi yang akan dilakukan yaitu bergerak di jalan sepanjang jalur Jalan Raya Bandung-Garut atau di sekitar kawasan industri Kabupaten Sumedang.

Baca juga: Aksi Buruh di Banten, Dihadang ke Jakarta dan Rencana Mogok Nasional Tolak RUU Cipta Kerja

"Aksi akan dimulai besok (Selasa) dari pukul 07.00 WIB sampai tanggal 8 Oktober. Teknisnya nanti ada sebagian buruh membentangkan spanduk penolakan terhadap disahkannya RUU Cipta Kerja," ujar Guruh kepada Kompas.com melalui WhatsApp, Senin (5/10/2020) sore.

Guruh menuturkan, aksi menolak omnibus law RUU Cipta Kerja, Cabut Klaster Ketenagakerjaan ini sebagai bentuk perlawanan buruh.

Guruh menyebutkan, jika pemerintah dan DPR RI berpihak kepada peningkatan kesejahteraan buruh, maka seharusnya tidak mengurangi hak dan kesejahteraan yang sudah ada saat ini.

Namun, kata Guruh, dengan disahkannya RUU Cipta Kerja maka pemerintah dan DPR RI telah merampas hak dan kesejahteraan buruh saat ini.

"Pemerintah dan DPR ngotot mengesahkan RUU Cipta Kerja ini dengan dalih menarik investasi setelah langkah-langkah kebijakan ekonomi dinilai tidak mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara signifikan tapi di sisi lain akan mengorbankan buruh," tutur Guruh.

Baca juga: DPR Sahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja

Guruh mengatakan, disahkannya RUU Cipta Kerja bukan hanya akan merugikan buruh semata. Melainkan merugikan seluruh masyarakat Indonesia.

Hal ini, kata Guruh, tercermin dari sembilan alasan yang akan sangat merugikan jika RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan tetap disahkan oleh pemerintah.

Guruh menambahkan, sembilan alasan tersebut yaitu tenaga kerja asing (TKA) yang tidak memiliki skill akan sangat mudah masuk ke Indonesia, hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon, hilangnya hak cuti.

Kemudian, pekerja kontrak/PKWT outsourching bebas untuk semua jenis pekerjaan dan selamanya, pemutusan hak kerja (PHK) akan semakin mudah, eksploitasi waktu kerja, hilangnya sanksi pidana bagi pengusaha, dan jaminan sosial yang terancam hilang.

"Sembilan alasan ini yang mendorong kami melakukan aksi mogok nasional pada 6 sampai 8 Oktober mendatang. Kami menolak RUU Cipta Kerja ini disahkan," kata Guruh. 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi: Sebelum Dentuman Misterius di Bali, Warga Lihat Benda Bersinar di Langit

Polisi: Sebelum Dentuman Misterius di Bali, Warga Lihat Benda Bersinar di Langit

Regional
Kisah Tragis Seorang Istri, Tewas Dibunuh Suami Gegara Uang Habis untuk Belanja

Kisah Tragis Seorang Istri, Tewas Dibunuh Suami Gegara Uang Habis untuk Belanja

Regional
Soal Suara Dentuman Misterius yang Gemparkan Warga di Bali, Ini Penjelasan BMKG

Soal Suara Dentuman Misterius yang Gemparkan Warga di Bali, Ini Penjelasan BMKG

Regional
Menghilang Setahun, Seorang Pria Dilaporkan Mertua Saat Hendak Temui Anak Istrinya

Menghilang Setahun, Seorang Pria Dilaporkan Mertua Saat Hendak Temui Anak Istrinya

Regional
2.094 Tenaga Kesehatan di Manado dan Tomohon Sudah Divaksin Covid-19

2.094 Tenaga Kesehatan di Manado dan Tomohon Sudah Divaksin Covid-19

Regional
Ridwan Kamil Gagas Pasar Terapung di Green Canyon Pangandaran

Ridwan Kamil Gagas Pasar Terapung di Green Canyon Pangandaran

Regional
Kewajiban Berjilbab di Sekolah Negeri Dinilai Bertentangan dengan Bhineka Tunggal Ika

Kewajiban Berjilbab di Sekolah Negeri Dinilai Bertentangan dengan Bhineka Tunggal Ika

Regional
Salatiga Terima 4.960 Dosis Vaksin Covid-19, 2.480 Nakes Disuntik Besok

Salatiga Terima 4.960 Dosis Vaksin Covid-19, 2.480 Nakes Disuntik Besok

Regional
Histeris hingga Hentakkan Kaki Saat Disuntik, Awaludin: Bukan karena Takut Vaksin

Histeris hingga Hentakkan Kaki Saat Disuntik, Awaludin: Bukan karena Takut Vaksin

Regional
Dua Remaja Kembalikan Dus Minuman dari Truk yang Terguling di Tawangmangu: Ini Bukan Hak Saya

Dua Remaja Kembalikan Dus Minuman dari Truk yang Terguling di Tawangmangu: Ini Bukan Hak Saya

Regional
Kesal Uang Habis Dipakai untuk Belanja, Pria Ini Bunuh Istrinya

Kesal Uang Habis Dipakai untuk Belanja, Pria Ini Bunuh Istrinya

Regional
Wabup Kebumen Jadi yang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19 Besok

Wabup Kebumen Jadi yang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19 Besok

Regional
Berharap Indonesia Bebas dari Bencana, Ganjar Gelar Doa Lintas Agama

Berharap Indonesia Bebas dari Bencana, Ganjar Gelar Doa Lintas Agama

Regional
Sergei Kosenko, Turis Rusia yang Ceburkan Diri ke Laut bersama Motor Dideportasi dari Indonesia

Sergei Kosenko, Turis Rusia yang Ceburkan Diri ke Laut bersama Motor Dideportasi dari Indonesia

Regional
Warga Sempat Dengar Teriakan 'Ya Allah' Sebelum Tarmin Tewas Diserang Kawanan Tawon

Warga Sempat Dengar Teriakan "Ya Allah" Sebelum Tarmin Tewas Diserang Kawanan Tawon

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X