Kompas.com - 05/10/2020, 18:44 WIB
ilustrasi massa Getty Images/iStockphoto/champcilustrasi massa

SUMEDANG, KOMPAS.com - Ribuan buruh di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat akan ikut aksi mogok kerja nasional dengan turun ke jalan, besok, Selasa (6/10/2020).

Aksi mogok ini sebagai bentuk perlawanan buruh, menolak omnibus law atau disahkannya klaster ketenagakerjaan pada RUU Cipta Kerja.

Ketua DPC SPSI Kabupaten Sumedang Guruh Hudhyanto mengatakan, aksi yang akan dilakukan yaitu bergerak di jalan sepanjang jalur Jalan Raya Bandung-Garut atau di sekitar kawasan industri Kabupaten Sumedang.

Baca juga: Aksi Buruh di Banten, Dihadang ke Jakarta dan Rencana Mogok Nasional Tolak RUU Cipta Kerja

"Aksi akan dimulai besok (Selasa) dari pukul 07.00 WIB sampai tanggal 8 Oktober. Teknisnya nanti ada sebagian buruh membentangkan spanduk penolakan terhadap disahkannya RUU Cipta Kerja," ujar Guruh kepada Kompas.com melalui WhatsApp, Senin (5/10/2020) sore.

Guruh menuturkan, aksi menolak omnibus law RUU Cipta Kerja, Cabut Klaster Ketenagakerjaan ini sebagai bentuk perlawanan buruh.

Guruh menyebutkan, jika pemerintah dan DPR RI berpihak kepada peningkatan kesejahteraan buruh, maka seharusnya tidak mengurangi hak dan kesejahteraan yang sudah ada saat ini.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, kata Guruh, dengan disahkannya RUU Cipta Kerja maka pemerintah dan DPR RI telah merampas hak dan kesejahteraan buruh saat ini.

"Pemerintah dan DPR ngotot mengesahkan RUU Cipta Kerja ini dengan dalih menarik investasi setelah langkah-langkah kebijakan ekonomi dinilai tidak mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara signifikan tapi di sisi lain akan mengorbankan buruh," tutur Guruh.

Baca juga: DPR Sahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja

Guruh mengatakan, disahkannya RUU Cipta Kerja bukan hanya akan merugikan buruh semata. Melainkan merugikan seluruh masyarakat Indonesia.

Hal ini, kata Guruh, tercermin dari sembilan alasan yang akan sangat merugikan jika RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan tetap disahkan oleh pemerintah.

Guruh menambahkan, sembilan alasan tersebut yaitu tenaga kerja asing (TKA) yang tidak memiliki skill akan sangat mudah masuk ke Indonesia, hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon, hilangnya hak cuti.

Kemudian, pekerja kontrak/PKWT outsourching bebas untuk semua jenis pekerjaan dan selamanya, pemutusan hak kerja (PHK) akan semakin mudah, eksploitasi waktu kerja, hilangnya sanksi pidana bagi pengusaha, dan jaminan sosial yang terancam hilang.

"Sembilan alasan ini yang mendorong kami melakukan aksi mogok nasional pada 6 sampai 8 Oktober mendatang. Kami menolak RUU Cipta Kerja ini disahkan," kata Guruh. 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Regional
Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Regional
Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Regional
Jalankan Program 'Sarjana Mengajar', Bupati Luwu Utara Rekrut SDM Berkualitas

Jalankan Program "Sarjana Mengajar", Bupati Luwu Utara Rekrut SDM Berkualitas

Regional
Tinjau Ujian Sekolah di Daerah Terpencil, Bupati Luwu Utara: Alhamdulilah Berjalan dengan Baik

Tinjau Ujian Sekolah di Daerah Terpencil, Bupati Luwu Utara: Alhamdulilah Berjalan dengan Baik

Regional
Bupati IDP Resmikan 'SPBU Satu Harga' di Seko, Masyarakat Kini Bisa Beli BBM Murah

Bupati IDP Resmikan "SPBU Satu Harga" di Seko, Masyarakat Kini Bisa Beli BBM Murah

Regional
Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Regional
100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

Regional
Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Regional
Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Regional
Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Regional
Penanganan Covid-19 di Kota Medan Dinilai Sudah “On the Track”, Pengamat Kesehatan Puji Kinerja Bobby

Penanganan Covid-19 di Kota Medan Dinilai Sudah “On the Track”, Pengamat Kesehatan Puji Kinerja Bobby

Regional
Ada 499 Pasien Covid-19 dari Luar Semarang, Walkot Hendi Siapkan Hotel untuk Karantina

Ada 499 Pasien Covid-19 dari Luar Semarang, Walkot Hendi Siapkan Hotel untuk Karantina

Regional
Apresiasi Penanganan Covid-19  di Luwu Utara, Kapolda Sulsel: Protokol Kesehatan Jangan Kendor

Apresiasi Penanganan Covid-19 di Luwu Utara, Kapolda Sulsel: Protokol Kesehatan Jangan Kendor

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X