Pandemi Sebabkan Lahan Tidur di PTPN VII, Manajemen Lirik Komoditas yang Menjanjikan

LAMPUNG, KOMPAS.com – Sejumlah komoditas agro yang mengalami krisis dan penurunan harga selama masa pandemi menjadi catatan krusial bagi PTPN VII untuk berbenah.

Direktur PTPN VII, Doni P Gandamihardja mengatakan, krisis harga komoditas agro yang melanda seluruh dunia sangat berimbas kepada PTPN VII.

“Harga komoditas agro di pasar internasional selama beberapa tahun terakhir tidak ada pergerakan berarti. Artinya, kami harus eksis dalam posisi harga saat ini. Opsinya adalah perbaikan ke dalam,” kata Doni dalam keterangan persnya, Senin (5/10/2020).

Salah satu yang dihadapi adalah keterlambatan investasi untuk penanaman ulang (replanting), yang akan memperpanjang periode stagnasi produksi, serta lahan yang tidak di-replanting jadi lahan tidur.

Lahan tidur ini hanya akan menambah beban perusahaan serta rawan diserobot oknum. 

Baca juga: 21 Karyawan PTPN V Riau Positif Covid-19, Ini Upaya Memutus Penyebarannya

Misalnya pada aset lahan milik PTPN VII yang berada di tiga provinsi, yakni Lampung, Sumsel, dan Bengkulu dengan luas lahan mencapai 130.000 hektar.

“Namun, karena kelesuan bisnis agro secara global sehingga perusahaan belum bisa investasi replanting, lahan yang saat ini tergarap hanya sekira 80.000 hektar,” kata Doni.

Bagaimana PTPN VII menyiasatinya?

Salah satunya dengan melihat opsi menanam komoditas yang menjanjikan. Misalnya komoditas kelapa sawit dan karet sebagai komoditas utama yang masih cukup menjanjikan.

“Komoditas tebu (gula kristal putih) adalah tanaman semusim yang sangat dinamis dengan demand dan harga yang cukup stabil. Sedangkan teh di Pagaralam masih punya masa depan,” kata Doni.

Dengan demikian, kata Doni, perlambatan kinerja korporasi akibat melemahnya harga komoditas agro pada beberapa tahun lalu akan teratasi dengan perbaikan akselerasi kinerja.

“Pilihan kepada operational excellence karena kita tidak bisa lagi berharap kepada kebaikan yang datang dari eksternal,” kata Doni.

Baca juga: Duduk Perkara Konflik Lahan PTPN II, hingga 170 Petani Sumut Nekat Jalan Kaki ke Jakarta