Kompas.com - 02/10/2020, 17:50 WIB
Ilustrasi virus corona, Covid-19 ShutterstockIlustrasi virus corona, Covid-19

MAKASSAR, KOMPAS.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menolak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Pemerintah Kota Makassar.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Makassar Mario David mengatakan, penolakan tersebut dikarenakan tak ada kesepahaman dan kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif.

Selain itu, Pemerintah kota (Pemkot) Makassar dinilai tidak serius menangani pandemi Covid-19.

“Banyak pembangunan yang direncanakan oleh pemkot dalam APBD Perubahan yang memakan biaya besar, tapi tidak memiliki hubungan dengan penanganan Covid-19. Tak diprioritaskannya Covid-19 dalam APBD Perubahan juga bisa dilihat dari anggaran Covid-19 yang hanya Rp 98 miliar,” jelasnya, Jumat (2/10/2020).

Baca juga: Bawaslu Makassar: Kumpulkan Massa Saat Kampanye Langsung Dibubarkan

Menurut dia, Pemkot Makassar memaksakan kehendaknya untuk membuat kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan Covid-19.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sehingga, lanjut Mario David, Badan Anggaran DPRD Kota Makassar menolak dengan tegas.

“Kita bertanya ada apa Pemkot Makassar memaksakan ini semua? Kami akan membuat hak angket di mana sisa anggaran penanganan Covid-19 yang harusnya untuk masyarakat, dan kenapa hanya Rp 98 miliar untuk penanganan Covid-19. Padahal 200-an miliar itu kita sudah atur dari awal. Jadi ke mana keberadaan anggaran sekitar Rp 102 miliar yang menjadi selisih dari total anggaran yang digunakan menangani Covid-19 yang hanya Rp 98 miliar,” tegasnya.

Baca juga: 13 Mahasiswi di Makassar Diteror Video Call Seks, Korban: Saya Trauma Pegang HP

DPRD Makassar juga menyoroti soal keputusan penganggaran parsial Pemerintah Kota Makassar terkait penanganan Covid-19 kurang lebih Rp 263 miliar.

Anggaran tersebut disebut tidak digunakan secara maksimal dan sepenuhnya untuk penanganan Covid-19.

“Kebijakan pemerintah kota pada penganggaran parsial justru mengalihkan anggaran Rp 30 miliar ke anggaran pegawai dan belanja tidak langsung yang dirasa tidak bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak Covid-19,” bebernya.

DPRD Makassar juga mempertanyakan anggaran pengadaan truk sampah yang menelan anggaran Rp 60 miliar, pengadaan lahan parkir senilai Rp 33 miliar, anggaran pedestrian di kawasan Tanjung Bunga senilai Rp 120 miliar.

“Penganggaran yang tidak masuk akal, jelas kita menolak tegas dan tidak akan dilanjutkan dalam rapat paripurna. Harusnya jika ada anggaran besar ini, lebih bagus dialokasi untuk pembangunan dua rumah sakit yakni di RS Batua dan RS Ujung Pandang Baru,” katanya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Regional
100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

Regional
Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Regional
Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Regional
Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Regional
Penanganan Covid-19 di Kota Medan Dinilai Sudah “On the Track”, Pengamat Kesehatan Puji Kinerja Bobby

Penanganan Covid-19 di Kota Medan Dinilai Sudah “On the Track”, Pengamat Kesehatan Puji Kinerja Bobby

Regional
Ada 499 Pasien Covid-19 dari Luar Semarang, Walkot Hendi Siapkan Hotel untuk Karantina

Ada 499 Pasien Covid-19 dari Luar Semarang, Walkot Hendi Siapkan Hotel untuk Karantina

Regional
Apresiasi Penanganan Covid-19  di Luwu Utara, Kapolda Sulsel: Protokol Kesehatan Jangan Kendor

Apresiasi Penanganan Covid-19 di Luwu Utara, Kapolda Sulsel: Protokol Kesehatan Jangan Kendor

Regional
Bupati IDP Harap Kedatangan Pangdam XIV Hasanuddin dan Rombongan Bisa Bantu Pulihkan Luwu Utara

Bupati IDP Harap Kedatangan Pangdam XIV Hasanuddin dan Rombongan Bisa Bantu Pulihkan Luwu Utara

Regional
Antisipasi Kerumunan, Wali Kota Hendi Batasi Kuota Vaksinasi 'Drive Thru'

Antisipasi Kerumunan, Wali Kota Hendi Batasi Kuota Vaksinasi "Drive Thru"

Regional
Pemkab Luwu Utara Genjot Pembangunan 1.005 Huntap Bagi Korban Banjir Bandang

Pemkab Luwu Utara Genjot Pembangunan 1.005 Huntap Bagi Korban Banjir Bandang

Regional
Pastikan Luwu Utara Bebas BAB Sembarangan, Bupati IDP Harap Hasil Verifikasi Kabupaten ODF Valid

Pastikan Luwu Utara Bebas BAB Sembarangan, Bupati IDP Harap Hasil Verifikasi Kabupaten ODF Valid

Regional
Tercatat 217 UMKM Ajukan Surat PIRT, Bupati Lampung Timur: Jangan Dipersulit

Tercatat 217 UMKM Ajukan Surat PIRT, Bupati Lampung Timur: Jangan Dipersulit

Regional
Dua Bangunan di Kota Metro Jadi Cagar Budaya, Walkot Wahdi: Bisa Jadi Referensi Penelitian

Dua Bangunan di Kota Metro Jadi Cagar Budaya, Walkot Wahdi: Bisa Jadi Referensi Penelitian

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X