Pemkot Tasikmalaya Kekurangan Rp 10 Miliar untuk Menangani Covid-19

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, mengalami kekurangan anggaran penanganan Covid-19 sekitar Rp 10 miliar.

Jumlah itu hasil hitungan untuk penyewaan 2 hotel yang akan dijadikan rumah sakit darurat dan kontrak tenaga perawat hingga dokter spesialis yang baru.

"Setelah melakukan rapat beberapa kali, kita kekurangan biaya untuk penanganan Covid-19 sebanyak Rp 14 miliar. Kita ada sisa anggaran Rp 4 miliar dan kurangnya Rp 10 miliar. Soalnya kalau dicanangkan di APBD sudah enggak bisa," ujar Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman kepada wartawan, Jumat (2/10/2020).

Baca juga: Wali Kota Tasikmalaya: Anggaran Kami Minim dan Tenaga Medis Kewalahan

Budi mengatakan, Kota Tasikmalaya telah kehabisan tempat isolasi, karena semua rumah sakit termasuk ruang isolasi di Rusunawa Universitas Negeri Siliwangi (UNS) telah penuh.

Sementara itu, pasien positif corona dari klaster pesantren masih terus bertambah dari hasil tracing.

Budi mengatakan, pihaknya akan segera menyediakan RS darurat di dua hotel yang selama ini sedang proses negosiasi.

Jika nantinya dua hotel tersebut masih penuh, maka Budi akan mengaktifkan Gelanggang Olahraga (GOR) Komplek Dadaha untuk dijadikan RS darurat selanjutnya.

"Kenapa kita fokus hotel, karena sudah berbentuk kamar-kamar dan fasilitas sanitasinya sudah lengkap untuk dijadikan ruang isolasi," kata Budi.

Baca juga: Wagub Jabar Ditolak Masuk Pesantren Saat Bawa Tim Pemeriksa Covid-19

Budi mengatakan, hari ini pihaknya telah melayangkan surat permohonan dukungan anggaran penanganan Covid-19 kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Pihaknya berharap bantuan itu akan cepat direalisasikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat untuk memperlancar proses penanganan Covid-19.