Tak Tunduk Partai, Bupati Semarang dan Anaknya Dipecat Megawati, Ini Penjelasan DPC Semarang

KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Cabang PDI-P Kabupaten Semarang menjelaskan, pemecatan Bupati Semarang Mundjirin dan anaknya Biena Munawa Hatta dari keanggotaan partai karena tak patuhi aturan partai.

Menurut Wakil Ketua DPC PDI-P Kabupaten Semarang Bidang Kehormatan Partai The Hok Hiong, Mundjirin dan Biena diangap melanggar perintah partai soal Pilkada 2020.

"Kita harus menjaga kehormatan partai yang berpedoman terhadap kode etik. Jika tidak tunduk pada perintah partai maka ada hukumannya, termasuk pemecatan," tegasnya.

Baca juga: Pembakaran Bendera di DPR RI Diduga Pemicu Pelemparan Bom Molotov PDIP Cileungsi

Istri didukung partai lain

Di Pilkada 2020, PDI-P Kabupaten Semarang bersama PKB, Partai Demokrat dan Hanura di Pilkada Kabupaten Semarang mengusung Ngesti Nugraha-Basari.

Namun, istri Mundjirin Bintang Narsasi, ternyata juga maju dan berpasangan dengan Gunawan Wibisono.

Pasangan ini diusung PKS, PPP, Gerindra, Golkar, Nasdem dan PAN.

Menurut Hok, hal itu dianggap partai sebagai pembangkangan atas perintah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri.

Baca juga: Istri Diusung Partai Lain, PDI-P Pecat Bupati Semarang dan Anaknya

"Karena tidak mendukung rekomendasi partai terkait pilkada maka ini termasuk pembangkangan berat dan pelanggaran terhadap disiplin partai," kata Hok.

Tambah Hok, surat pemecatan itu tertuang dalam keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P.

"SK No.53/KPTS/DPP/IX/2020 atas nama Biena Munawa Hatta dan SK No.54/KPTS/DPP/IX/2020 atas nama Mundjirin tertanggal 28 September 2020 ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen," jelasnya di kantor partai tersebut, Kamis (1/10/2020).

Baca juga: Detik-detik Menanti Rekomendasi PDIP di Pilkada Solo, Gibran dan Teguh yang Diundang, Siapa Terpilih?

Setelah pemecatan, PDI-P meminta Mundjirin dan Biena segera mengembalikan kartu anggota partai.

"Kalau tidak dikembalikan maka akan kita minta agar tidak disalahgunakan," jelasnya.

PDI-P siap hadapi gugatan

Sementara itu, terkait keputusan itu, Sekretaris DPC PDI-P Bondan Marutohening mengatakan, siap jika yang bersangkutan akan melakukan gugatan.

"Kita tidak serta merta memutuskan sanksi. Ini semua ada bukti-bukti pelanggarannya. Kalau merasa tidak terima dan akan mengajukan gugatan, kita siap menghadapi," kata Bondan.

(Penulis: Kontributor Ungaran, Dian Ade Permana | Editor: Teuku Muhammad Valdy Arief)