Kompas.com - 01/10/2020, 07:26 WIB
Salah satu adegan dalam Film G 30 S PKI. KOMPAS.com/ HERU DHSalah satu adegan dalam Film G 30 S PKI.
Editor Setyo Puji

KOMPAS.com - Pakar sejarah Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Sri Margana menilai film G30S/PKI cacat fakta. 

Salah satunya terkait dengan adegan penyiksaan para jenderal sebelum dimasukkan ke Lubang Buaya.

Hal itu dianggap tidak benar dan hanya rekayasa yang dibuat oleh sutradara Arifin C Noer agar lebih dramatis.

"Film ini terbukti cacat fakta yang sudah diakui oleh sutradaranya sendiri. Misalnya soal penyiksaan para jenderal sebelum dimasukkan di Lubang Buaya itu terbukti dari arsip-arsip visum tidak ada, hanya dramatisasi," ungkapnya dalam keterangan tertulis Humas UGM, Rabu (30/9/2020).

Baca juga: Soal Film G30S/PKI, Ini Saran Sejarawan UGM untuk yang Belum Pernah Menonton

Menurut Sri, menjadikan peristiwa kelam yang terjadi pada 1965 sebagai pelajaran sejarah dianggap baik.

Dengan begitu, masyarakat bisa menjadikannya sebagai referensi agar tragedi tersebut tidak kembali terulang.

Hanya saja, ia meminta agar jangan sampai propaganda yang dilakukan saat ini justru dapat mewariskan dendam masa lalu pada generasi selanjutnya.

Pasalnya, konflik saat itu sebenarnya terjadi akibat dari adanya gesekan antarkelompok politik.

"Yang mengerikan itu hendak diwariskan pada semuanya yang tidak berkaitan dengan masalah itu. Jadi jangan wariskan dendam," ujarnya.

Baca juga: Fakta Acara Silaturahim KAMI Batal Digelar di Surabaya, Diblokade Massa hingga Dibubarkan Polisi

 

Meski film tersebut tidak obyektif, Sri menilai masyarakat saat ini sudah cerdas dan bisa menyaring mana yang benar dan salah.

Terlebih lagi, sudah banyak fakta baru terkait peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 tersebut.

"Masyarakat saat ini sudah cerdas. Sudah banyak beredar fakta-fakta baru terkait peristiwa G30S/PKI sehingga orang bisa membuat penilaian mana yang benar dan tidak di film itu," ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan sikap pemerintah yang tidak melarang atau mewajibkan masyarakat menonton film itu, kata Sri, juga dinilai sudah tepat.

Sebab, film tersebut dianggap masih kontroversi dan tidak menggambarkan realitas secara utuh pada masa itu.

"Kalau sampai diwajibkan ataupun dilarang nonton itu tidak benar," ujarnya.

Penulis : Kontributor Yogyakarta, Wijaya Kusuma | Editor : Khairina



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Amankan 3 Pengibar Bendera RMS di Saparua

Polisi Amankan 3 Pengibar Bendera RMS di Saparua

Regional
Wisatawan Membludak, Pantai Selatan Garut Ditutup, Polisi Lakukan Penyekatan

Wisatawan Membludak, Pantai Selatan Garut Ditutup, Polisi Lakukan Penyekatan

Regional
Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Regional
Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Regional
Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Regional
Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Regional
Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Regional
H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

Regional
12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

Regional
Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X