Sejarawan UGM Tanggapi Kontroversi Penyiksaan Para Jenderal di Film G30S/PKI

Kompas.com - 01/10/2020, 07:26 WIB
Salah satu adegan dalam Film G 30 S PKI. KOMPAS.com/ HERU DHSalah satu adegan dalam Film G 30 S PKI.
Editor Setyo Puji

KOMPAS.com - Pakar sejarah Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Sri Margana menilai film G30S/ PKI cacat fakta. 

Salah satunya terkait dengan adegan penyiksaan para jenderal sebelum dimasukkan ke Lubang Buaya.

Hal itu dianggap tidak benar dan hanya rekayasa yang dibuat oleh sutradara Arifin C Noer agar lebih dramatis.

"Film ini terbukti cacat fakta yang sudah diakui oleh sutradaranya sendiri. Misalnya soal penyiksaan para jenderal sebelum dimasukkan di Lubang Buaya itu terbukti dari arsip-arsip visum tidak ada, hanya dramatisasi," ungkapnya dalam keterangan tertulis Humas UGM, Rabu (30/9/2020).

Baca juga: Soal Film G30S/PKI, Ini Saran Sejarawan UGM untuk yang Belum Pernah Menonton

Menurut Sri, menjadikan peristiwa kelam yang terjadi pada 1965 sebagai pelajaran sejarah dianggap baik.

Dengan begitu, masyarakat bisa menjadikannya sebagai referensi agar tragedi tersebut tidak kembali terulang.

Hanya saja, ia meminta agar jangan sampai propaganda yang dilakukan saat ini justru dapat mewariskan dendam masa lalu pada generasi selanjutnya.

Pasalnya, konflik saat itu sebenarnya terjadi akibat dari adanya gesekan antarkelompok politik.

"Yang mengerikan itu hendak diwariskan pada semuanya yang tidak berkaitan dengan masalah itu. Jadi jangan wariskan dendam," ujarnya.

Baca juga: Fakta Acara Silaturahim KAMI Batal Digelar di Surabaya, Diblokade Massa hingga Dibubarkan Polisi

 

Meski film tersebut tidak obyektif, Sri menilai masyarakat saat ini sudah cerdas dan bisa menyaring mana yang benar dan salah.

Terlebih lagi, sudah banyak fakta baru terkait peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 tersebut.

"Masyarakat saat ini sudah cerdas. Sudah banyak beredar fakta-fakta baru terkait peristiwa G30S/PKI sehingga orang bisa membuat penilaian mana yang benar dan tidak di film itu," ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan sikap pemerintah yang tidak melarang atau mewajibkan masyarakat menonton film itu, kata Sri, juga dinilai sudah tepat.

Sebab, film tersebut dianggap masih kontroversi dan tidak menggambarkan realitas secara utuh pada masa itu.

"Kalau sampai diwajibkan ataupun dilarang nonton itu tidak benar," ujarnya.

Penulis : Kontributor Yogyakarta, Wijaya Kusuma | Editor : Khairina



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DIY Siapkan Hotel Mutiara untuk Tampung Dokter dan Perawat Tambahan

Pemprov DIY Siapkan Hotel Mutiara untuk Tampung Dokter dan Perawat Tambahan

Regional
'Jadi Guru Honorer Itu Banyak Membatin, Tidak Tahan kalau Bukan Panggilan Jiwa'

"Jadi Guru Honorer Itu Banyak Membatin, Tidak Tahan kalau Bukan Panggilan Jiwa"

Regional
Kisah Khamdan, Terpilih Jadi Guru Inovatif meski Mengajar di Pedalaman NTT Tanpa Listrik dan Sinyal

Kisah Khamdan, Terpilih Jadi Guru Inovatif meski Mengajar di Pedalaman NTT Tanpa Listrik dan Sinyal

Regional
Cerita Guru Honorer David Berdayakan Lansia untuk Buat Pot Sabut Kelapa: Gaji Minus Tak Masalah

Cerita Guru Honorer David Berdayakan Lansia untuk Buat Pot Sabut Kelapa: Gaji Minus Tak Masalah

Regional
Bahar bin Smith Menolak Diperiksa Polisi, Ini Kata Pengacara

Bahar bin Smith Menolak Diperiksa Polisi, Ini Kata Pengacara

Regional
Seorang Pria Tembak Kepala Ayah Teman Anaknya hingga Tewas

Seorang Pria Tembak Kepala Ayah Teman Anaknya hingga Tewas

Regional
5 Fakta Bocah 8 Tahun Kleptomania di Nunukan, Dicekoki Susu Campur Sabu hingga Ibu Pernah Ditahan di Malaysia

5 Fakta Bocah 8 Tahun Kleptomania di Nunukan, Dicekoki Susu Campur Sabu hingga Ibu Pernah Ditahan di Malaysia

Regional
Kabupaten Cianjur Terancam Zona Merah Covid-19

Kabupaten Cianjur Terancam Zona Merah Covid-19

Regional
Gara-gara Pasien Covid-19 Menolak Diisolasi, Satu Kawasan Dikarantina

Gara-gara Pasien Covid-19 Menolak Diisolasi, Satu Kawasan Dikarantina

Regional
Ketua FPI Pekanbaru dan Seorang Anggotanya Jadi Tersangka

Ketua FPI Pekanbaru dan Seorang Anggotanya Jadi Tersangka

Regional
Suami Bupati dan 36 Pegawai Pemkab Brebes Positif Covid-19 Usai Tur ke Bromo, Ganjar: Kurangi Piknik

Suami Bupati dan 36 Pegawai Pemkab Brebes Positif Covid-19 Usai Tur ke Bromo, Ganjar: Kurangi Piknik

Regional
Gentar, Guru Asli Orang Rimba yang Tak Ingin Lagi Warga Pedalaman Ditipu

Gentar, Guru Asli Orang Rimba yang Tak Ingin Lagi Warga Pedalaman Ditipu

Regional
Ayah Angkat Ceritakan Kelamnya Masa Kecil Bocah Diduga Kleptomania

Ayah Angkat Ceritakan Kelamnya Masa Kecil Bocah Diduga Kleptomania

Regional
Aksara Bali di Proyek Rp 22 Miliar Alun-alun Gianyar Keliru

Aksara Bali di Proyek Rp 22 Miliar Alun-alun Gianyar Keliru

Regional
Cerita Dimas, Sukses Kembangkan Budidaya Tanaman Bonsai Kelapa Beromzet Jutaan Rupiah

Cerita Dimas, Sukses Kembangkan Budidaya Tanaman Bonsai Kelapa Beromzet Jutaan Rupiah

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X