Dugaan Teror KKB Menjelang Pilkada, TNI-Polri Kesulitan Menindak Penyandang Dana

JAYAPURA, KOMPAS.com - Polda Papua mencatat terdapat tujuh kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang masih aktif di Papua hingga saat ini. Lima di antaranya berkumpul di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Aktivitas KKB di Intan Jaya sempat membuat suasana kurang kondusif. Mereka disebut berkumpul di Distrik Hitadipa, Intan Jaya.

Sepanjang 2020, Polda Papua mencatat 46 tindakan kekerasan yang dilakukan KKB di Provinsi Papua.

Aksi kekerasan itu menyasar masyarakat sipil, polisi, dan TNI yang bertugas di sejumlah wilayah di Papua.

Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Kolonel Czi IGN Suriastawa mengatakan, tak jarang aksi para KKB juga dimanfaatkan sejumlah pihak menjelang pilkada.

"Kalau dilihat, semua yang ada kepentingan pasti memanfaatkan KKB, termasuk pilkada. Kalau KKB salah mengambil keputusan, dia bukan malah memajukan Papua," kata Suriastawa saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/9/2020).

Suriastawa khawatir eksistensi KKB justru menjerumuskan Papua karena terus menimbulkan konflik. Keberadaan mereka dinilai mengadang niat pemerintah membangun Papua.

"Sudah sedikit sekali (KKB) yang murni, kalau memang dia murni mau memajukan Papua bukan begitu caranya," kata Suriastawa.

Hal senada juga disampaikan, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw saat diwawancara Kompas.com di Jayapura pada akhir Juni 2020.

Baca juga: Perkembangan KKB di Papua, Kapolda: Tersisa Tujuh Kelompok yang Masih Aktif

Paulus mengatakan, awalnya KKB menggunakan senjata untuk menakut-nakuti masyarakat saat membutuhkan sesuatu, seperti logistik.

Menurut Paulus, keinginan merdeka yang disampaikan KKB merupakan kedok agar terhindar dari tuduhan kriminal.

"Saat mereka ingin makan mereka datang dan memintanya ke masyarakat, kadang mereka minta uang. Masyarakat takut karena mereka bawa senjata, jadi memang mereka pelaku kriminal, tapi saat mau ditangkap bahasa yang keluar adalah mereka kelompok yang mau merdeka," jelas Paulus.

Paulus menambahkan, seiring masuknya pembangunan, ada segelintir pihak yang lebih berpendidikan dan memiliki dana di Papua. Mereka melihat KKB sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu.

Bahkan, menurut Paulus, ada beberapa KKB di daerah tertentu yang diduga sengaja digerakkan untuk meraih kekuasaan politik.

Meski begitu, Paulus menolak menyebutkan nama daerah itu.

"Ada juga yang terindikasi dalam rangka pilkada, awal mula yang saya pahami dari hasil ungkapan yang lalu, itu memang dibentuk dalam rangka Pilkada," ujarnya.