Menkominfo Sebut 12.548 Desa dan Kelurahan di Indonesia Belum Dapatkan Layanan 4G

KUPANG, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate mengatakan, terdapat 12.548 dari 83.500 desa dan kelurahan di Indonesia yang belum mendapatkan layanan sinyal 4G.

Hal itu kata Johnny, terungkap dari hasil monitoring kualitas cakupan layanan internet di Indonesia yang dilakukan Kementerian Kominfo dan sejumlah operator seluler.

Johnny menjelaskan, sebanyak 9.113 desa dan kelurahan berada di kawasan 3T atau terdepan, terluar dan tertinggal, termasuk di NTT.

Sedangkan sebanyak 3.435 desa atau kelurahan berada di wilayah komersial, termasuk ibu kota negara.

"Setelah Kemkominfo melakukan monitoring cakupan layanan frekuensi, ada satu titik di ibu kota negara yang belum tersedia jaringan 4G," ungkap Johnny dalam rilis yang diterima Kompas.com, Jumat (25/9/2020) malam.

Johnny menyampaikan hal itu saat berkunjung ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Baca juga: Khofifah Tunjuk 6 Penjabat Sementara Gantikan Kepala Daerah yang Cuti Kampanye

Khusus NTT, kata Johnny, terdapat 645 desa atau kelurahan blank spot atau belum ada sinyal 4G.

Sebanyak 645 desa dan kelurahan itu terdiri dari dua kategori yaitu 542 desa/kelurahan yang menjadi tugas Badan Aksesibilitas Tekhnologi dan Informasi (BAKTI) Kominfo.

Dan, 103 desa yang menjadi wilayah kerja mitra Kemenkominfo yaitu operator seluler termasuk Telkomsel.

"Tahun 2020 ini, kita akan bangun 121 titik BTS di seluruh NTT. Agar BTS bisa berfungsi dan ada sinyalnya, kita akan kolaborasi dengan operator seluler," jelas Johnny.

Kemenkominfo, kata dia, berupaya keras agar 9.113 desa atau kelurahan itu mendapatkan layanan sinyal 4G pada akhir 2022.

Komitmen ini didukung oleh pembiayaan dari APBN, penerimaan utang pajak Kemenkominfo, dan universal service obligation (USO) atau kewajiban pelayanan universal yang disediakan melalui tarif operator seluler.

"Untuk NTT kita akan bagi dalam dua tahap. Tahun depan kita akan selesaikan 421 desa atau kelurahan dan sisanya tahun 2022," kata Johnny.

Menurut politikus Nasdem tersebut, lisensi yang diberikan negara kepada operator seluler adalah membangun infrastruktur.

Namun, mengingat tantangan wilayah yang luar biasa berat, pembangunan infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika (TIK) operator seluler tidak bisa cakup seluruh wilayah di Indonesia.

Di situlah, kata dia, akan hadir BAKTI untuk mengisi ruang kosong terutama di wilayah 3T. Hal ini tak cukup jika dibiayai melalui skema USO.

Menurutnya, perlu terobosan sumber pembiayaan baru yang kali ini ditampung dalam APBN dan penerimaan negara bukan pajak.

" Khusus Manggarai Barat ada 24 BTS yang sudah dibangun oleh operator seluler. Juga ada pilot project super wifi dengan jangkauan radius 500 meter. Ini pertama kali di ujicobakan di Indonesia,"ujarnya.

Baca juga: WN Swiss Mengamuk di Rumah Sakit, Tak Terima Istrinya yang Suspek Covid-19 Diisolasi

"Bukan satu saja tetapi 20 titik yang sudah aktif dan sudah menghasilkan sinyal paling kurang 4MB/detik dan bisa sampai 30 MB/detik. Tiga super wifi akan selesai akhir Oktober sehingga totalnya menjadi 23 super wifi," sambungnya.

Kominfo akan berupaya memenuhi layanan sinyal di seluruh Tanah Air setidaknya di pusat layanan publik, yang jumlahnya 500.000 di seluruh Indonesia.

Saat ini, masih tersisa 150.000 yang belum bisa dilayani dengan wifi, sehingga Kominfo menyiapkan satu satelit multifungsi yang akan ditempatkan di orbit satelit 146 bujur timur.

"Mudah-mudahan pada kuartal ketiga tahun 2023 satelit ini akan melayani seluruh titik layanan publik di Indonesia," jelasnya.

Johnny mengungkapkan, dengan pengembangan infrastruktur jaringan telekomunikasi ini, pemerintah berharap ruang digital dapat dimanfaatkan secara cerdas untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat.

"Jangan isi ruang digital dengan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti hoaks, hate speech dan disinformasi," pungkas Johnny.