Bawaslu: Jambi Masuk 10 Besar Indeks Kerawanan Pemilu, Rawan Politik Uang Saat Pilkada

JAMBI, KOMPAS.com - Bawaslu merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020, Kota Sungaipenuh masuk dalam kategori paling rawan, tertinggi di Indonesia.

Selain itu, Provinsi Jambi masuk 10 besar, rawan klaster Pilkada dan daerah nomor dua paling rawan politik uang.

"Sungaipenuh tertinggi di Indonesia. Akan kita prioritaskan bersama polisi dan masing-masing timses, harus bersepakat pilkada damai," kata Anggota Bawaslu Jambi, Fahrul Rozi saat ditelepon, Rabu (23/9/2020).

Baca juga: Dua Paslon Bertarung di Pilkada Batam, Rudi-Amsakar Lawan Lukita-Abdul

Dia mengatakan IKP Pilkada ini, salah satu upaya untuk mencegah konflik pemilu, secara dini.

Ada beberapa faktor, kata pria yang akrab disapa Paul, yaitu, konteks penyelenggaraan pemilu bebas adil, lalu kontestasi dan partisipasi.

“Hampir semua dimensi Kota Sungaipenuh masuk dalam kategori rawan tertinggi. Ini untuk pemilu tingkat kabupaten/kota,” kata Paul menjelaskan.

Baca juga: Polri: Seluruh Daerah yang Gelar Pilkada 2020 Miliki Potensi Kerawanan

Rawan black campaign

Bahkan, Sungaipenuh juga masuk 10 besar, kerawanan penggunaan konten dengan unsur identitas SARA, ujaran kebencian, hoaks, dan kampanye hitam.

Sebanyak tujuh kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Sekadau, Kota Bukittinggi, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Halmahera Timur memiliki kerawanan tinggi dalam aspek materi kampanye.

Lebih jauh, Paul menjelaskan, untuk Provinsi Jambi masuk urutan ketiga kerawaanan tertinggi, setelah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sulawesi Utara.

Penyebabnya adalah Provinsi Jambi masuk lima daerah paling rawan politik uang. Di antaranya, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Tiga provinsi, yakni Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Jambi memperoleh skor 100 atau tingkat kerawanan paling tinggi terkait netralitas ASN.