Garut Darurat Covid-19, Ini Langkah yang Diambil Pemda

Kompas.com - 22/09/2020, 13:19 WIB
Bupati Garut Rudy Gunawan memantau pelaksanaan protokol kesehatan di kawasan Jalan Ahmad Yani Garut Kota bersama jajaran Muspida, Senin (21/09/2020) KOMPAS.COM/ARI MAULANA KARANGBupati Garut Rudy Gunawan memantau pelaksanaan protokol kesehatan di kawasan Jalan Ahmad Yani Garut Kota bersama jajaran Muspida, Senin (21/09/2020)

GARUT, KOMPAS.com – Lonjakan kasus positif Covid-19 di Garut dalam sepekan ini terbilang paling tinggi sejak pandemi melanda Indonesia pada Maret 2020 lalu.

Lima hari belakangan ini, ada tambahan 70 kasus positif Covid-19.

“Sehari rata-rata penambahan kasus Covid-19 bisa sampai 15 orang, peningkatan angka kematian mencapai 125 persen dalam dua pekan ini, kenaikannya sangat drastis dibanding bulan lalu,” jelas Bupati Garut Rudy Gunawan, Selasa (22/09/2020).

Hal ini terjadi menurut Rudy karena penyebaran corona di Garut disebabkan oleh transmisi lokal. Penularan sudah terjadi di antara warga Garut asli, bukan lagi dari pendatang.

Karenanya, Pemkab Garut pun menetapkan status darurat Covid-19.

Baca juga: Sehari Bertambah 21 Kasus, Garut Dinyatakan Darurat Corona

Penetapan status darurat Covid-19 ini akan diikuti oleh beberapa kebijakan, mulai dari pembatasan sosial berskala mikro (PSBM), penyediaan tempat pemakaman khusus bagi pasien Covid-19 yang meninggal dunia, tracing dan tracking massif hingga kebijakan work from home (WFH) di kantor-kantor pemerintahan yang berada di zona merah.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Asep Surahman yang ditemui terpisah mengungkapkan, PSBM perlu dilakukan di beberapa daerah yang terdapat kasus Covid-19 yang dianggap krusial.

Pemerintah daerah pun, menurut Asep, saat ini telah merancang Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) dalam penanganan Covid-19, terutama yang mengatur hal yang berhubungan dengan zona pembatasan wilayah, jam malam dan lain sebagainya.

Dihubungi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Pemkab Garut, Didit Fajar Putradi mengungkapkan, terhitung mulai tanggal 21 September 2020, Pemkab Garut kembali memberlakukan pembagian kerja secara fleksibel dengan dua pembagian, yaitu bekerja dari rumah (WFH) dan kerja dari kantor (WFO).

Untuk daerah yang tidak terdampak, menurut Didit, ASN boleh bekerja ke kantor 100 persen.

Namun, untuk daerah yang terdampak, yang diperbolehkan masuk kerja ke kantor minimal hanya 25 persen, maksimal 75 persen dari jumlah pegawai.

“Yang kerja di kantor, absensi sudah tidak lagi pakai fingerprint, tapi pakai sensor iris mata atau wajah, yang kerja di rumah, ada target kinerja harian yang ditandatangani atasannya dan tiap sore harus mengirimkan laporan harian lewat email atau WA ke verifikatur SKP online di BKD,” katanya.

Baca juga: 3 Hotel di Garut Ditutup karena Covid-19

Dengan dua sistem kerja tersebut, menurut Didit, pihaknya berupaya memastikan agar ASN memiliki risiko kecil terdampak Covid-19, namun fungsi pelayanan publik juga tetap bisa berjalan dengan baik.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota DPRD Dibacok gara-gara Knalpot Bising Adiknya, Ini Kronologinya

Anggota DPRD Dibacok gara-gara Knalpot Bising Adiknya, Ini Kronologinya

Regional
Geger, Bayi Baru Lahir di Palembang Ditemukan di Tempat Sampah

Geger, Bayi Baru Lahir di Palembang Ditemukan di Tempat Sampah

Regional
Jalan Tol Trans Lampung Ditemukan Banyak Lubang dan Bergelombang

Jalan Tol Trans Lampung Ditemukan Banyak Lubang dan Bergelombang

Regional
Eks TKI Alami Gangguan Jiwa, Hidup dengan 4 Anaknya yang Kurang Gizi, Popok Sampai Berulat

Eks TKI Alami Gangguan Jiwa, Hidup dengan 4 Anaknya yang Kurang Gizi, Popok Sampai Berulat

Regional
Perahu Wisata Terbalik di Bendungan Cikoncang, Banten, 3 Orang Tewas

Perahu Wisata Terbalik di Bendungan Cikoncang, Banten, 3 Orang Tewas

Regional
Oknum Polisi yang Todongkan Pistol ke Pengunjung Saat Ribut di Warung Tuak Diperiksa Propam

Oknum Polisi yang Todongkan Pistol ke Pengunjung Saat Ribut di Warung Tuak Diperiksa Propam

Regional
Perwira Polisi Bawa 16 Kg Sabu, Kapolda: Kita Harap Hakim Beri Hukuman Layak ke Pengkhianat Bangsa Ini

Perwira Polisi Bawa 16 Kg Sabu, Kapolda: Kita Harap Hakim Beri Hukuman Layak ke Pengkhianat Bangsa Ini

Regional
'Fun Bike' Diwarnai Joget, Ada Peserta Tak Bermasker, Polisi: Acara Tak Berizin, Kami Minta Bubarkan Diri

"Fun Bike" Diwarnai Joget, Ada Peserta Tak Bermasker, Polisi: Acara Tak Berizin, Kami Minta Bubarkan Diri

Regional
Adu Jotos di Warung Tuak, Polisi Todongkan Pistol ke Pengunjung, Ini Kronologinya

Adu Jotos di Warung Tuak, Polisi Todongkan Pistol ke Pengunjung, Ini Kronologinya

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 24 Oktober 2020

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 24 Oktober 2020

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 25 Oktober 2020

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 25 Oktober 2020

Regional
Kronologi 2 Satpam Divonis Bersalah atas Kasus Pembunuhan, Gegara Membela Diri Saat Diserang dengan Sajam

Kronologi 2 Satpam Divonis Bersalah atas Kasus Pembunuhan, Gegara Membela Diri Saat Diserang dengan Sajam

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 25 Oktober 2020

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 25 Oktober 2020

Regional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 25 Oktober 2020

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 25 Oktober 2020

Regional
Terlibat Perjudian, Oknum Kades di Grobogan Terancam 10 Tahun Penjara

Terlibat Perjudian, Oknum Kades di Grobogan Terancam 10 Tahun Penjara

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X