Kisruh Lahan Sirkuit MotoGP Mandalika, Warga yang Bertahan dan Mereka yang Terus Membangun

Kompas.com - 21/09/2020, 20:34 WIB
Warga menolak penggusuran di kawasan Sirkuit MotoGP karena merasa belum dibayar KOMPAS.COM/IDHAM KHALIDWarga menolak penggusuran di kawasan Sirkuit MotoGP karena merasa belum dibayar

 

Burhanudi, kuasa hukum Masrup mengatakan, Masrup sempat dituduh melakukan tindakan pidana karena penggeregahan atas lahannya sendiri.

Namun, di persidangan pada Februari  2020, dia terbukti tidak bersalah.

"Masrup dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan pidana penggeregehan lahannya sendiri. Itu artinya pengadilan mengakui lahan tersebut sebagai milik Masrup, dan land clearing kemarin adalah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan aparat. Ada putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang menyatakan Masrup tidak bersalah dan berhak atas lahan itu," ujar Burhan, Ketua Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH) Mataram.

Kata Burhan, ITDC tidak bisa memaksa pemilik lahan meninggalkan lahannya karena tidak ada dasar hak dari ITDC.

Apalagi dalam kasus tipiring yang dilaporkan ITDC atas Masrup, ITDC justru kalah di Pengadilan Tinggi Mataram.

"Jadi seharusnya kalau keluarga Masrup mau diusir dari lahannya, ITDC harus menggugat dulu Masrup secara perdata. Jika ITDC menang bisa mengambil alih lahan itu, tapi kalau tidak melakukan gugatan dan langsung melakukan land clearing, itu perbuatan melawan hukum atau perbuatan semena-mena. Dalam persidangan di PT Mataram, Masrup berhasil menunjukkan bukti kepemilikannya," ujar Burhan.

Sementara Ikhsan, pengacara negara yang ditunjuk menjadi kuasa hukum ITDC mengatakan, masyarakat diminta untuk melakukan gugatan jika merasa memiliki bukti sah atas tanah tersebut.

"Wargalah yang mestinya menggugat, bukan ITDC. Jika ada bukti kepemilikan, silakan ke pengadilan mengunggat secara perdata," katanya.

Melalui siaran persnya, ITDC menyebutkan telah menyiapkan lahan hunian sementara seluas lebih kurang 2,5 ha yang berada di HPL 94 milik ITDC, di Desa Mertak, Lombok Tengah.

"Penggunaan lahan milik ITDC ini bersifat pinjam pakai atas dasar surat dari Bupati Lombok Tengah kepada ITDC untuk peminjaman lahan tersebut," Kata Miranti N Rendranti, Corporate Secretary Head ITDC.

Miranti mengatakan, lahan tersebut dipersiapkan bagi sekitar 121 KK yang selama ini menempati area di sekitar Jalan Khusus Kawasan (JKK) The Mandalika, tapi terbukti tidak memiliki surat kepemilikan tanah yang sah sesuai hasil verifikasi

"Masyarakat nanti akan menempati kavling seluas lebih kurang 100 m2 untuk digunakan sebagai tempat tinggal dan untuk menjalankan penghidupannya," kata Miranti.

Masrup tidak sendiri

Selain Masrup, ada Gema Lazuardi yang mengklaim memiliki 60 are atau 6.000 meter persegi lahan yang disebut warga sebagai jantung sirkuit. Ini karena lokasinya merupakan titik start sirkuit.

Lazuardi mengklaim lahannya masuk sebagai lahan inclave, dan harus dibayar sesuai harga  jual beli, bukan ganti rugi.

Lazuardi juga mengalami nasib serupa dengan Masrup dilaporkan melakukan tipiring, penggeregahan lahan HPL milik ITDC pada Februari 2020.

Namun, Lazuardi dinyatakan memenangkan perkara atas laporan ITDC di Pengadilan Tinggi Mataram, putusan nomer 15/PID/2020/PT.MTR.

"Saya menang dalam gugatan pidana itu, dan dinyatakan bebas atas tudigan tersebut, " katanya

Lazuardi juga heran mengapa ITDC begitu yakin bisa menguasai lahan miliknya tanpa melakukan pembayaran. Padahal 24 Oktober 2016, ITDC bersurat untuk melakukan penawaran nilai harga tanah incalve tanah miliknya seluas 60 are dengan harga Rp 44.650.000 per are atau total Rp 2,7 miliar untuk seluruh tanah milik Lazuardi.

Surat tersebut ditandatangani I Gst Lanang Bratasuta, selaku Ketua Tim Pembebasan Tanah Inclave.

Surat yang menguatkan mereka juga adanya surat Sekretaris Daerah (Setda) NTB nomor 120/320/Pem/2018, tanggal 29 Oktober 2018 yang ditandatangani Rosiady Husaenei Sayuti selaku Setda NTB, tentang penyelesaian tanah masyarakat di KEK Mandalika.

Surat Setda tersebut merujuk pada surat Gubernur NTB,  Zainul Majedi (TGB), 17 Juli  2018 tekait penyelesaian lahan tersebut.

Dalam surat tersebut tertulis secara rinci 49 nama pemilik lahan dengan luas 98 hektar, tremasuk bukti bukti kepemilikan mereka. Nama masrup dan Gema Lazuardi masuk dalam surat tersebut.

Belakangan pihak ITDC justru tidak mengakui surat yang ditandatangani Setda itu, dan mendorong Pemerintah Daerah NTB menganulir surat tersebut.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Resmikan Alun-alun Majalengka, Kang Emil: Silakan Berekspresi di Sini

Resmikan Alun-alun Majalengka, Kang Emil: Silakan Berekspresi di Sini

Regional
798 Tempat Penyokong Wisata Tersertifikasi CHSE, Jabar Siap Sambut Wisatawan Libur Lebaran

798 Tempat Penyokong Wisata Tersertifikasi CHSE, Jabar Siap Sambut Wisatawan Libur Lebaran

Regional
Peringati Hari Kartini, Wali Kota Madiun Minta Perempuan di Pemerintahan Berjiwa Melayani

Peringati Hari Kartini, Wali Kota Madiun Minta Perempuan di Pemerintahan Berjiwa Melayani

Regional
PPKM Diperpanjang, Wali Kota Medan Nyatakan Siap Ikuti Aturan

PPKM Diperpanjang, Wali Kota Medan Nyatakan Siap Ikuti Aturan

Regional
Tinjau Pengolahan Sampah Plastik, Kang Emil Imbau Masyarakat Gunakan “Octopus”

Tinjau Pengolahan Sampah Plastik, Kang Emil Imbau Masyarakat Gunakan “Octopus”

Regional
Selama Larangan Mudik, Wagub Uu Optimis Dapat Tekan Mobilitas Warga Jabar

Selama Larangan Mudik, Wagub Uu Optimis Dapat Tekan Mobilitas Warga Jabar

Regional
Terapkan Prokes dan PPKM di Kesawan City Walk, Pemkot Medan Lakukan Ini

Terapkan Prokes dan PPKM di Kesawan City Walk, Pemkot Medan Lakukan Ini

Regional
Ganjar Nilai Sistem Resi Gudang Grobogan Jadi Teladan Nasional, Mengapa?

Ganjar Nilai Sistem Resi Gudang Grobogan Jadi Teladan Nasional, Mengapa?

Regional
Anggap Warga Sudah Teredukasi Covid-19, Pemkab Wonogiri Longgarkan Kegiatan Ekonomi

Anggap Warga Sudah Teredukasi Covid-19, Pemkab Wonogiri Longgarkan Kegiatan Ekonomi

Regional
Diminta Khofifah Desain Masjid di Surabaya, Kang Emil: Alhamdulillah, Jadi Ladang Ibadah

Diminta Khofifah Desain Masjid di Surabaya, Kang Emil: Alhamdulillah, Jadi Ladang Ibadah

Regional
Pulihkan Ekonomi Jabar, Wagub Uu Dorong UMKM Manfaatkan Program Pemerintah

Pulihkan Ekonomi Jabar, Wagub Uu Dorong UMKM Manfaatkan Program Pemerintah

Regional
Mukhtar, Mantan Bomber Kantor Unicef Aceh Kini Jadi Petani Pepaya dan Porang

Mukhtar, Mantan Bomber Kantor Unicef Aceh Kini Jadi Petani Pepaya dan Porang

Regional
Lewat Produk UKM, Ganjar dan Dubes Ceko Diskusikan Sejumlah Potensi Kerja Sama

Lewat Produk UKM, Ganjar dan Dubes Ceko Diskusikan Sejumlah Potensi Kerja Sama

Regional
Serahkan Sertifikasi SNI ke Masker Ateja, Emil Akui Sedang Buat Kain Antivirus

Serahkan Sertifikasi SNI ke Masker Ateja, Emil Akui Sedang Buat Kain Antivirus

Regional
Bongkar Bangunan Bermasalah di Medan, Wali Kota Bobby: Mari Tingkatkan PAD

Bongkar Bangunan Bermasalah di Medan, Wali Kota Bobby: Mari Tingkatkan PAD

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X