Gubernur Sulsel Bantah Terlibat Tambang Pasir di Perairan Pulau Kodingareng

MAKASSAR, KOMPAS.com – Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, membantah dirinya maupun keluarganya terlibat dalam proyek penambangan pasir laut di perairan Pulau Kodingareng, Makassar.

Bantahan tersebut ditegaskan karena beredar isu proyek penambangan pasir yang menjadi polemik dengan masyarakat nelayan Pulau Kodingareng terkait dengan Nurdin Abdullah dan keluarganya.

“Terkait siapa yang melakukan penambangan, saya tidak tahu. Sama sekali kami tidak punya perusahaan tambang, termasuk saya atau anak dan keluarga saya tidak punya perusahaan tambang. Kita tidak tahu siapa yang melakukan penambangan,” tegas Nurdin Abdullah, ketika dikonfirmasi wartawan, Jumat (18/9/2020).

Baca juga: Didatangi Polisi, Nelayan Tinggalkan Pulau Kodingareng Makassar

Nurdin Abdullah pun meminta pihak yang menudingnya terlibat dalam proyek penambangan pasir itu untuk memeriksa secara langsung.

“Kalau mau cek, ya tentu cek kepada perusahaan penambangan itu. Apakah kami ada di dalam atau tidak. Yang pasti, saya tidak ada kaitan sama sekali,” katanya.

Meski demikian, Nurdin menyatakan, polemik hingga situasi terus memanas dengan masyarakat nelayan Pulau Kodingareng karena dirinya hanya ingin mengamankan proyek strategis nasional.

Pasir yang ditambang di sekitar Pulau Kodingareng itu digunakan untuk pembangunan proyek Makassar New Port (MNP).

“Kalau pun yang menambang ini melanggar aturan, sampaikan adatanya. Kami akan cabut izinnya. Kalau selama ini ada demo dan sebagainya, mereka (warga Pulau Kodingareng) tidak membawa data,” tuturnya.

Baca juga: Polisi Tangguhkan Penahanan 2 Nelayan Makassar Setelah Ditahan Beberapa Pekan

Nurdin Abdullah juga menuturkan, tidak mempunyai bakat sebagai penambang.

“Saya tidak ada bakat itu, ngapain jauh-jauh menambang. Kalau mau terlibat proyek, banyak proyek-proyek di Provinsi. Itu pun saya larang keluargaku, karena harus jaga integritas kita,” tegasnya.

Nurdin Abdullah menuding, terjadi polemik hingga situasi terus memanas dengan masyarakat nelayan Pulau Kodingareng karena adanya provokator.

“Kita tahu, siapa yang kompori nelayan ini. Bisa ditanya kepada aparat penegak hukum,” tandasnya.

Nurdin Abdullah juga mempertanyakan kepada kelompok yang menolak penambangan pasir itu, mengapa saat pihak swasta yang menambang tidak ada yang ribut.

Baca juga: Saat Ibu-ibu Nelayan Protes Kapal Keruk di Tengah Laut, Perahu Ditabrak Speedboat Polisi dan Nyaris Jatuh

Ketika proyek strategis nasional MNP dibangun malah ribut.

“Kita lihat penambangan pasir di laut mulai dari proyek swasta Center Point of Indonesia (CPI) yang dilakukan di Galesong, Kabupaten Takalar. Kemudian mendapat komplain dari masyarakat Takalar, karena penambangan dilakukan di dekat bibir pantai sehingga terjadi abrasi," sebut Nurdin.

"Di masa kepemimpinan saya, kemudian diusulkan ke DPRD untuk dibuatkan Perda Zonasi. Agar penambangan tidak boleh terjadi lagi dekat bibir pantai dan dilakukan minimal 8 mil di tengah laut,” sambungnya.