Bawaslu Tutup Kasus Pj Wali Kota Makassar Mutasi Pejabat Jelang Pilkada

Kompas.com - 18/09/2020, 11:30 WIB
Pejabat (Pj) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin Humas Pemkot MakassarPejabat (Pj) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin

MAKASSAR, KOMPAS.com –Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menghentikan investigasi terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Pejabat Wali Kota Makassar Rudy DJamaluddin.

Rudy sempat diduga melanggar Undang-undang Pilkada karena memutasi 32 pejabat di Pemerintah Kota Makassar jelang pendaftaran pasangan calon dalam Pilkada ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua Bawaslu Makassar Nursari mengatakan, dari hasil investigasi, tidak ada pelanggaran yang dilakukan Rudy.

“Pertama, mutasi dan pergantian pejabat itu ada izinnya. Kedua adanya dugaan kelebihan pejabat yang dilantik dari 32 orang menjadi 34 orang itu tidak betul juga. Ketiga, isu yang beredar bahwa dari 32 nama yang tercantum dalam izin Mendagri ada beberapa tidak sesuai itu juga tidak betul,” kata Nursari saat dihubungi, Jumat (18/9/2020).

Baca juga: Pj Wali Kota Makassar Diduga Salahi Surat Izin Mendagri Terkait Mutasi Jelang Pilkada

Dengan tidak adanya dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan surat izin dari Mendagri, Nursari menegaskan, kasus tersebut ditutup.

“Sudah selesai semua dan sudah jelas tidak ada pelanggaran dan dugaan penyalahgunaan surat izin Mendagri, sehingga kasus itu ditutup,” katanya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya telah diberitakan, Bawaslu Makassar menerima laporan terkait mutasi dan pergantian jabatan 32 orang di lingkup Pemerintah Kota Makassar jelang Pilkada Makassar 2020.

Dimana, Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin memutasi pejabat pada 3 September 2020 yang hampir bertepatan dengan pendaftaran pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.

Baca juga: Dianggap Langgar UU Pemilu, Pj Wali Kota Makassar Terancam 6 Bulan Penjara

Nursari mengatakan, ada aturan yang melarang adanya mutasi dan pelantikan terhitung enam bulan sebelum pendaftaran pasangan calon di KPU.

Aturan tersebut telah tertuang dalam Undang-undang Pilkada Pasal 71 Ayat 2.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Regional
Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Regional
Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Regional
Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Regional
Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Regional
Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Regional
Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Regional
Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Regional
Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Regional
Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Regional
Jalankan Program 'Sarjana Mengajar', Bupati Luwu Utara Rekrut SDM Berkualitas

Jalankan Program "Sarjana Mengajar", Bupati Luwu Utara Rekrut SDM Berkualitas

Regional
Tinjau Ujian Sekolah di Daerah Terpencil, Bupati Luwu Utara: Alhamdulilah Berjalan dengan Baik

Tinjau Ujian Sekolah di Daerah Terpencil, Bupati Luwu Utara: Alhamdulilah Berjalan dengan Baik

Regional
Bupati IDP Resmikan 'SPBU Satu Harga' di Seko, Masyarakat Kini Bisa Beli BBM Murah

Bupati IDP Resmikan "SPBU Satu Harga" di Seko, Masyarakat Kini Bisa Beli BBM Murah

Regional
Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X