Soal Pencemaran Danau Toba, Wagub Sumut Sebut KJA Jadi Sorotan

Kompas.com - 17/09/2020, 23:13 WIB
Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah memimpin rapat solusi penanganan limbah perairan Danau Toba, Kamis (17/9/2020) Dok: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provinsi SumutWakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah memimpin rapat solusi penanganan limbah perairan Danau Toba, Kamis (17/9/2020)

MEDAN, KOMPAS.com - Sejak Danau Toba ditetapkan sebagai Unesco Global Geopark, semangat baru dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga kelestarian kawasan menjadi perhatian semua pihak.

Berbagai permasalahan dan kekurangan harus diperbaiki. Salah satunya pencemaran limbah di perairan Danau Toba yang disebabkan keramba jaring apung (KJA).

"KJA banyak menjadi sorotan. Dilemanya adalah itu juga menjadi mata pencaharian utama masyarakat. Artinya harus ada alternatif atau solusi," kata Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah dalam rapat solusi penanganan limbah perairan Danau Toba di rumah dinasnya, Kamis (17/9/2020).

Baca juga: Todongkan Senjata ke Pengendara, Pengamen di Medan Dihajar Massa

Musa meminta agar segera dilakukan kajian yang benar-benar komprehensif dengan turun ke lapangan yang melibatkan berbagai pihak, baik Dewan Riset Daerah (DRD), perguruan tinggi dan dinas terkait.

Kajian dan data yang diperoleh nantinya didiskusikan dengan kabupaten di lingkar Danau Toba.

"Saya yakin, kalau tujuannya baik, mereka akan setuju karena untuk kepentingan masyarakat di sekitar Danau Toba," ucap dia.

Kajian yang dimaksud, menurut Musa, tidak hanya fokus pada KJA, tetapi meliputi faktor lain yang menyumbang pencemaran lingkungan.

Baca juga: Apa Kabar Danau Toba Setelah Diakui Unesco Sebagai Global Geopark?

Selain itu, juga ada kajian pendekatan masyarakat, supaya kebijakan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan masyarakat.

"Saya minta kajian segera dilaksanakan, libatkan para ahli dan tentukan jadwalnya. Dalam waktu dekat kita tindak lanjuti kembali," kata Musa.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut Binsar Situmorang menambahkan bahwa aspek sosialisasi, kesadaran masyarakat, sinergi dengan kabupaten kawasan, serta sikap tegas menjadi yang harus diutamakan.

"Selain KJA, limbah peternakan, pertanian, rumah tangga dan hotel juga perlu ditertibkan. Masalahnya kompleks. Untuk itu, seperti kata Pak Wagub, perlu kajian komprehensif," tutur Binsar.

Wakil Ketua II DRD Tohar Suhartono mendukung kajian yang akan dilakukan.

Pihaknya akan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk membantu mengkaji dan mencari solusi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X