Dishub: 70 Persen Jalan Provinsi Jabar Tak Dilengkapi Fasilitas Lalu Lintas

BANDUNG, KOMPAS.com - Mayoritas jalan milik Provinsi Jawa Barat belum dilengkapi fasilitas lalu lintas (faslalin).

Dari data Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dari total 2.360 kilometer jalan milik provinsi, 1.652 kilometer atau sekitar 70 persennya belum dilengkapi fasilitas seperti penerangan jalan umum, marka jalan dan rambu lalu lintas.

"Secara kuantitas ini yang harus menjadi perhatian bersama, karena kita masih punya pekerjaan rumah. Dari kurang lebih 2.360 kilometer jalan provinsi sekitar 70 persen nya masih belum terlengkapi fasilitas lalu lintas," ujar Kepala Dishub Jabar Hery Antasari di Bandung, Kamis (17/9/2020).

Baca juga: Mahfud MD: Polanya Selalu Sama, Ada Kemungkinan Penusuk Syekh Ali Jaber Terorganisir

Hery menjelaskan, titik jalan yang belum dilengkapi faslalin tersebut mayoritas berada di wilayah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan (Ciayumajakuning).

Ia menambahkan, kelengkapan faslalin ini sangat penting karena menyangkut dengan keselamatan pengendara. Meskipun sembilan titik rawan kecelakaan di Jawa Barat sudah dilengkapi dengan roller barrier.

"Kemarin di Cikidang (Sukabumi) kan berfungsi ya, ada truk yang menabrak tapi dia tidak fatal karena terbantu oleh fungsinya roller barrier ini. Nah, hal hal seperti itu harus dilanjutkan dan saat ini tugas kita masih panjang," ujarnya.

Baca juga: Video Viral di Medsos, Empat Ibu di Sumedang Gunting Bendera Merah Putih

Terhambatnya pemenuhan faslalin tak luput dari rasionalisasi anggaran selama pandemi Covid-19. Ia menyebut pembangunan faslalin di Jabar ditunda hingga tahun 2021.

Hery mengatakan, anggaran Dishub Jabar kena refocusing sebesar 73 persen.

Anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp 61 miliar, Rp 42 miliar di antaranya merupakan fixed cost untuk dukungan kantor wilayah dan UPTD se-Jabar.

"Jadi yang non-fixed cost-nya itu Rp. 19 miliar saja, untuk pelayanan transportasi satu tahun. Saya paham bahwa refocusing ini diperlukan untuk penanganan wabah, tetapi kalau bicara anggaran untuk menambah satu persen faslalin, itu butuh Rp 16 miliar," ujarnya.

Baca juga: Beberapa Pasar Musiman di Tasikmalaya Akan Ditutup gegara Kasus Corona Terus Naik

Ia memperkirakan butuh anggaran hingga Rp 200 miliar untuk memenuhi faslalin di seluruh jalan milik Pemprov Jabar.

Anggaran tersebut belum termasuk revitalisasi terminal, pelabuhan dan kajian origin destination (OD).

"Belum lagi kita bicara transportasi masal. Saya dibebani tugas oleh pak gubernur harus mengembangkan transportasi masal yang memadai, murah, dan terjangkau. Dan saat ini kan kita sedang menggarap perkeretaapian Bandung Raya untuk mengkoneksikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Memang masih on-track, tapi itu juga butuh dukungan anggaran," jelasnya.