Mendagri Tolak Mutasi 611 Pejabat di Lingkungan Pemkab Jember

Selanjutnya, Gubernur mengirimkan surat pada Kemendagri pada 21 Februari 2020 tentang permohonan persertujuan tertulis pengukuhan pejabat pimpinan tinggi prata, administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Jember.

Namun, Mendagri menolak pengukuhan 611 pejabat tersebut.

“Itu tidak disetujui karena bupati belum menjalankan rekomendasi Kemendagri terkait pemeriksaan khusus pada 11 November 2011,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim kepada Kompas.com, via telepon, Senin (14/9/2020).

Menurut dia, rekomendasi Mendagri itu agar bupati mencabut 30 Perbut tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja (KSOTK) dan 15 SK bupati terkait pengangkatan dalam jabatan.

Halim menilai, mutasi yang dilakukan oleh bupati tidak sesuai dengan SOTK yang ada.

Akhirnya dianggap tidak sesuai oleh Kemendagri.

Baca juga: Diminta Blokir Rekening Bupati Jember, Bank Jatim: Tidak Bisa, Kalau Tak Ada Permintaan Pemilik

“Keluarnya surat itu menegaskan tentang tindak lanjut permasalahan di Jember, terutama SOTK,” terang dia.

Untuk itu, DPRD mendesak agar Kemendagri segera memberikan sanksi pada Bupati Jember.

Apalagi, Gubernur sudah memberikan sanksi karena keterlambatan APBD 2020.

"Sanksi bisa disekolahkan hingga diberhentikan,” tutur dia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jember Mirfano menambakan surat tentang penjelasan pelaksanaan mutasi pejabat struktural di lingkungan Pemkab Jember itu untuk gubenur.

Untuk itu, Gubernur Jawa Timur yang akan menindaklanjuti.

"Jadi gubernur yang harus tindaklanjuti,” ucap dia via WhatsApp.