Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Bupati Muna Dilaporkan Polisi gara-gara Umumkan Rival Politiknya Positif Covid-19: Tak Ada Unsur Politik

Kompas.com - 12/09/2020, 09:55 WIB

Rachmawati

Editor

Lihat Foto

Bakal calon bupati dan wakil bupati Muna, LM Rajiun Tumada-La Pili saat mendaftarkan diri di kantor KPU Muna (istimewa)(KOMPAS.COM/KIKI ANDI PATI)

Bupati Muna Barat, La Ode Muhamad Rajiun Tumada (baju putih), melakukan orasi di depan pendukungnya usai mendaftar di KPU Muna Barat, Jumat (4/9/2020).

KOMPAS.com - Bupati Muna LM Rusman Emba dilaporkan ke Polda Sulawesi Tenggara gara-gara mengumumkan Bupati Muna Barat LM Rajiun Tumada (50) positif Covid-19.

Pelapor yaitu Bupati Muna Barat adalah rival Bupati Muna di Pilkada 2020. Mereka berdua sama-sama mendaftarkan diri ke KPU Muna pada Jumat (4/9/2020).

Selain sebagai Bupati Muna, Rusman Emba juga menjadi Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Muna.

Sarifuddin kuasa hukum Rajiun Tumada mengatakan pihaknya membaca media online pada 7 September 2020 jika Rusman Emba mengumumkan kliennya positif Covid-19.

Sarifudin menyebut Rusman Emba tak punya kewenangan untuk mengumumkan nama Rajiun Tumada.

Menurutnya, data pasien harus dirahasiakan dan jika diumumkan harus da izin dari yang bersangkutan atau pihak keluarga.

"Kami membaca lewat media online pada tanggal 7 September 2020. Pertanyaannya, kenapa sampai beredar seperti itu, itu bukan kewenangan mereka untuk mem-publish," kata Syarifuddin.

"Aneh, kenapa mereka yang umumkan, gugus tugas provinsi pun kalau mau umumkan harus ada izin dari yang bersangkutan atau pihak keluarga. Kami laporkan Ketua Gugus Tugas Kabupaten Muna (Rusman Emba) karena mempublikasikan tentang data pasien yang harusnya dirahasiakan," ujarnya.

Ia menyebut, pengumuman tersebut sarat akan kepentingan politik karena sebelumnya Rusman Emba tak pernah mempublikasikan identitas pasien positif Covid-19.

"Kami menduga itu dipolitisasi. Dia menyebut nama lengkap, itu menjadi keberatan klien kami," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Sultra Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan, pihaknya telah menerima laporan Bupati Muna Barat LM Rajiun Tumada terhadap Bupati Muna LM Rusman Emba terkait dugaan pelanggaran UU ITE.

“Terkat pencemaran nama baik dan membuka identitas orang terkena Covid-19. Dia (Rajiun Tumada) melaporkan (Bupati Muna) melalu kuasa hukumnya,” singkat Ferry melalui WhatsApp.

Untuk proses penyelidikan kasus ini, kata dia, tergantung dari penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Sultra.

Bupati Muna tegaskan tak ada unsur politik

KOMPAS.com/DEFRIATNO NEKE Bupati Muna Barat, La Ode Muhamad Rajiun Tumada (baju putih), melakukan orasi di depan pendukungnya usai mendaftar di KPU Muna Barat, Jumat (4/9/2020).

Sementara itu dikonfirmasi terpisah. Bupati Muna Rusman Emba mengatakan keputusannya mengumumkan Bupati Muna Barat LM Rajiun Tumada positif Covid-19 sama sekali tak ada unsur politik.

Sebagai bupati, Rusma mengatakan dirinya berhak atas keselamatan warganya.

"Karena virus ini sifatnya sangat berbahaya, jadi tidak ada unsur politik. Saya sebagai bupati berhak melindungi masyarakat Muna dari bahaya virus ini," kata Rusman.

Ia menjelaskan status Rajiun terpapar Covid-19 berdasarkan hasil laboratorium Rumah Sakit Bahteramas yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Provinsi Sultra.

"Sebagai bupati kita jujurlah pada diri sendiri. Jangan justru memicu masyarakat tidak percaya kepada pihak medis atau gugus tugas provinsi," tegasnya.

Sementara itu Pili, bakal calon wakil bupati pasangan Rajiun mengatakan kuada dugaan ada yang sengaja bermain dengan status Covid-19 Rajiun.

Ia mengatakan seharusnya hasil swab mandiri hanya menjadi pegangan individu yang bersangkutan.

"Kalau bagi bakal calon cukup diperlihatkan saat daftar di KPUD. Menjadi aneh kalau kemudian hasilnya secara vulgar difoto dan sudah diupload oleh orang lain," terangnya.

Selain itu, kesesuaian identitas dalam surat hasil tes swab yang beredar juga patut dipertanyakan karena penulisan nama Rajiun yang tidak familiar yakni Ld Muh Rajiun M. Padahal yg benar adalah La Ode M. Rajiun Tumada.

"Bisa saja ini bukan sampel yg diambil dari La Ode M.Rajiun Tumada yang calon Bupati Muna saat ini, tapi dari orang lain," ujar Pili.

Ia juga mengaku heran, sebab rapid tes terbaru yang bersangkutan maupun beberapa kali sebelumnya selalu hasilnya non reaktif. Dan Rajiun sendiri pun nampak sehat bugar tak kurang suatu apapun juga.

"Saya menyaksikan beliau malah sangat ketat memperlakukan protokol kesehatan pada dirinya, jadi wajar kalau hasil swab tersebut banyak menimbulkan pertanyaan," katanya.

Rajiun daftar ke KPU tanpa bawa hasil swab

SHUTTERSTOCK Ilustrasi rapid test Covid-19.

Sementara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna Kubais mengatakan Rajiun Tamuda dan wakilnya, La Pili mendaftar ke KPU pada Jumat (4/9/2020).

Saat mendaftar, Rajiun tidak membawa surat hasil swab mandiri karena hasil tes dari RS Bahteramas Kendari belum keluar. Sementara calon wakilnya membawa hasil swab dan dinyatakan negatif.

Saat mendaftar, berkas persyaratan pencalonan Rajiun - La Poli belum lengkap sehingga KPU Muna mengembalikan berkas untuk dilengkapi.

Sabtu (5/9/2020) atau hari kedua pendaftaran, berkas persyaratan diserahkan ke KPU oleh LO. Saat itu, Rajiun - La Pili tidak datang.

Alasannya, Rajiun sedang tidak sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari RSUD Mubar, bukan hasil swab.

"Yang bersangkutan (Rajiun Tumada) terkonfirmasi positif Covid-19, surat tembusan dari Dinkes Sultra," kata Kubais melalui sambungan telepon, Senin (7/9/2020).

Kubais menyayangkan Satgas Covid-19 karena tidak segera memberitahu tentang hasil swab positif salah satu bakal calon kepada daerah di Muna. Padahal hasilnya keluar pada 4 September 2020.

Sementara itu Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sultra, dr Muhammad Ridwan tak mengelak jika Bupati Muna Barat itu terinfeksi virus corona. Namun pihaknya tidak berwenang untuk mengumumkan hasil swab-nya.

“Yang berhak adalah orang itu sendiri, atau diwakili berdasarkan persetujuan yang bersangkutan,” ungkap Ridwan saat dihubungi, Senin (7/9/2020).

Ia menegaskan, mengumumkan kondisi kesehatan seseorang tanpa izin yang bersangkutan melanggar etika.

"Orang yang terkonfirmasi positif secara psikologis dia pasti oleng, mungkin nanti dia sudah stabil baru dia izinkan orang untuk umumkan. Kayak Pak Wagub toh, kan dua hari baru dia suruh kepala dinas umumkan karena sudah stabil diumumkan mi," kata Ridwan.

Komisioner dan staf KPU Muna rapid test

KOMPAS.COM/KIKI ANDI PATI Bakal calon bupati dan wakil bupati Muna, LM Rajiun Tumada-La Pili saat mendaftarkan diri di kantor KPU Muna (istimewa)

Terkait kejadian tersebut, sebanyak 44 orang di KPU yang terlibat dalam pendaftaran bakal calon kepala daerah akan menjalani rapid test.

Menurut Ketua KPU Muna Kubais rapid test itu akan dilakukan pada 14 September nanti, dengan pertimbangan agar hasilnya lebih akurat.

"Dokter RSUD Muna memberitahu kami rapid tes satu Minggu setelah hari ini, biar lebih teliti hasilnya," ujar Kubais.

Ia menjelaskan 44 orang yang akan menjalin tes Covid-19 itu ikut menjadi bagian saat pendaftaran bakal calon kepala daerah Rajiun Tumada- La Pili termasuk mahasiswa dan siswa SMA yang tengah PPL di kantor KPU Muna.

"Ya mau diapa, demi menjaga kesehatan semua komisioner dan staf yang akan bekerja untuk pilkada tahun ini," terangnya.

Sementara itu sebelum mendaftar, pasangan Rajiun - La Pili menghadiri deklarasi akbar di posko pemenangan di Raha, ibu kota Kabupaten Muna yang dihadiri ribuan simpatisan dan para pengurus partai pengusungnya.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Kiki Andi Pati | Editor: Dony Aprian, Khairina)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.