Plt Bupati Kudus soal Sanksi Masuk Kamar Mayat dan Keranda: Masih Wacana

Kompas.com - 11/09/2020, 16:56 WIB
Plt Bupati Kudus Hartopo (kiri) memberikan surat keterangan negatif COVID-19 kepada salah satu pasien di RSUD Loekmono Hadi, Kudus, Jawa Tengah, Kamis (14/5/2020). Sebanyak empat pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 yakni pemudik dan tenaga kesehatan dinyatakan sembuh setelah menjalani perawatan. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/aww. ANTARA FOTO/YUSUF NUGROHOPlt Bupati Kudus Hartopo (kiri) memberikan surat keterangan negatif COVID-19 kepada salah satu pasien di RSUD Loekmono Hadi, Kudus, Jawa Tengah, Kamis (14/5/2020). Sebanyak empat pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 yakni pemudik dan tenaga kesehatan dinyatakan sembuh setelah menjalani perawatan. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/aww.

KUDUS, KOMPAS.com - Plt Bupati Kudus HM Hartopo menjelaskan pemberian sanksi masuk kamar mayat dan keranda bagi pelanggar protokol kesehatan tak akan diterapkan dalam waktu dekat.

"Belum, masih wacana," kata Hartopo saat dihubungi Kompas.com melalui ponsel, Jumat (11/9/2020).

Hartopo menjelaskan, ide sanksi menyeramkan tersebut seketika mencuat menyusul status Kabupaten Kudus masih berstatus zona merah dengan banyak ditemukannya para pelanggar protokol Covid-19.

Meski demikian, Pemkab Kudus masih harus berkoordinasi ke Pemprov Jateng untuk realisasinya.

"Sanksi tersebut ada di daerah lain dan ada efek jera. Namun, kita harus minta petunjuk Pemprov Jateng, jika tidak diperbolehkan Pak Gubernur ya tidak berani," ungkap Hartopo.

Baca juga: Langgar Protokol Kesehatan di Kudus Bakal Disanksi Masuk Kamar Mayat dan Keranda, Ganjar: Bahaya

Terlepas hal tersebut, Hartopo optimistis penerapan sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan Covid-19 merujuk Perbup Nomor 41/2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 akan terlaksana dengan baik.

Berdasarkan peraturan yang sudah berlangsung pada awal September ini dijelaskan bahwa sanksi denda yang diberikan untuk perorangan sebesar Rp 50.000.

Sedangkan untuk pelaku usaha dengan tingkat mikro dendanya sebesar Rp 200.000, usaha kecil sebesar Rp 400.000, usaha menengah sebesar Rp 1 juta dan usaha besar sebesar Rp 5 juta.

"Insha Allah bisa dievaluasi dan dikaji lagi Perbup Nomor 41," pungkas Hartopo.

Baca juga: 5 Bulan Tak Bekerja, Ratusan Pedangdut di Kudus Demo Sambil Berjoget

Sebelumya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk berhati-hati dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Baliho Rizieq Shihab, Tokoh Masyarakat: Sekarang Sudah Dipasang karena Ini di Kampung Saya...

Soal Baliho Rizieq Shihab, Tokoh Masyarakat: Sekarang Sudah Dipasang karena Ini di Kampung Saya...

Regional
Fakta di Balik Guguran Lava Sisa Erupsi Merapi Tahun 1954, Terekam CCTV dan Penjelasan BPPTKG

Fakta di Balik Guguran Lava Sisa Erupsi Merapi Tahun 1954, Terekam CCTV dan Penjelasan BPPTKG

Regional
Ratusan Rumah di 4 Kecamatan di Merangin Diterjang Banjir

Ratusan Rumah di 4 Kecamatan di Merangin Diterjang Banjir

Regional
Fenomena Hujan Es di Bali dan Lombok, Ini Hal Penting yang Perlu Diketahui

Fenomena Hujan Es di Bali dan Lombok, Ini Hal Penting yang Perlu Diketahui

Regional
BMKG Ingatkan Waspada Gelombang Tinggi di Perairan Kepri

BMKG Ingatkan Waspada Gelombang Tinggi di Perairan Kepri

Regional
'Jadi yang Menolak Itu Masyarakat Secara Umum Kampung Taliwang, bukan FPI'

"Jadi yang Menolak Itu Masyarakat Secara Umum Kampung Taliwang, bukan FPI"

Regional
Belajar Tatap Muka Dimulai Tahun Depan, Ini Sikap Para Kepala Daerah

Belajar Tatap Muka Dimulai Tahun Depan, Ini Sikap Para Kepala Daerah

Regional
Pemuda di Gunungkidul Buat Miniatur Kapal Pesiar dari Bambu, Harganya hingga Rp 12 Juta

Pemuda di Gunungkidul Buat Miniatur Kapal Pesiar dari Bambu, Harganya hingga Rp 12 Juta

Regional
386 Narapidana di Riau Masih Positif Covid-19, Polisi Beri Bantuan

386 Narapidana di Riau Masih Positif Covid-19, Polisi Beri Bantuan

Regional
Warga Tolak Penertiban Baliho Rizieq Shihab, Satpol PP: Mereka Minta Dipasang Kembali

Warga Tolak Penertiban Baliho Rizieq Shihab, Satpol PP: Mereka Minta Dipasang Kembali

Regional
[POPULER NUSANTARA] Kisah Bocah Kleptomania yang Bikin Balai Rehabilitasi Menyerah | Pesta Pernikahan Anak Kepala BPBD Dibubarkan Polisi

[POPULER NUSANTARA] Kisah Bocah Kleptomania yang Bikin Balai Rehabilitasi Menyerah | Pesta Pernikahan Anak Kepala BPBD Dibubarkan Polisi

Regional
Fakta Napi Kendalikan Rumah Pabrik Sabu di Lombok Timur

Fakta Napi Kendalikan Rumah Pabrik Sabu di Lombok Timur

Regional
BKSDA Yogyakarta Lepasliarkan 1.000 Ekor Tukik di Pantai Trisik Kulon Progo

BKSDA Yogyakarta Lepasliarkan 1.000 Ekor Tukik di Pantai Trisik Kulon Progo

Regional
Kasus Covid-19 Kota Tegal Capai 1.043, 49 di Antaranya Meninggal Dunia

Kasus Covid-19 Kota Tegal Capai 1.043, 49 di Antaranya Meninggal Dunia

Regional
Unggah Program Salah Satu Paslon di Twitter, KPU Sleman Dilaporkan Bawaslu ke DKPP

Unggah Program Salah Satu Paslon di Twitter, KPU Sleman Dilaporkan Bawaslu ke DKPP

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X