Siap-siap, Pelanggar Disiplin Covid-19 di Pamekasan Disanksi Rp 500.000

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Pelanggar protokol kesehatan di Kabupaten Pamekasan perlu waspada.

Sebab, bagi yang melanggar akan dikenakan denda administratif mulai Rp 100.000 sampai Rp 500.000.

Aturan ini dituangkan di dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 50 Tahun 2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Dalam Perbup ini, sanksi diberikan kepada perseorangan, pelaku usaha, penanggungjawab dan penyelenggara fasilitas umum.

Baca juga: Kontak Erat dengan Plt Bupati Kutai Timur, Seorang Anggota Timses Positif Covid-19

Untuk sanksi administratif perseorangan, paling besar Rp 100.000.

Sedangkan untuk pelaku usaha dan penanggung jawab fasilitas umum, setinggi-tingginya Rp 500.000.

Kepal Bidang Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Pamekasan Yusuf Wibiseno menuturkan, selama 4 hari Perbup diterapkan, pelanggaran masih didominasi oleh perseorangan karena tidak menggunakan masker.

Sedangkan untuk pelaku usaha, masih minim.

"Warga yang ditegur secara tertulis dan lisan cukup banyak. Yang sanksi administratif masih nihil, baik yang personal maupun yang pelaku usaha," ujar Yusuf Wibiseno, melalui telepon seluler, Jumat (11/9/2020).

Menurut Yusuf, sanksi lain bagi pelanggar Perbup dalam pasal 7 yakni menyanyikan tiga jenis lagu nasional, penyitaan KTP, kerja sosial membersihkan tempat umum.

Sedangkan untuk pelaku usaha, bisa penghentian sementara operasional usaha hingga pencabutan izin usaha.

"Penindakan nanti bersama-sama antara Pol PP, TNI dan Polri," imbuh Yusuf.

Baca juga: Sanksi untuk Warga Ogan Komering Ilir yang Tidak Pakai Masker

Sanksi-sanksi tersebut, menurut Yusuf bukan semata-mata penerapan hukum belaka.

Namun, untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih besar, terutama berkaitan dengan kesehatan masyarakat.

"Uang Rp 500.000 mungkin dianggap besar oleh orang yang tidak paham tujuannya. Namun, kesehatan masyarakat umum agar tidak tertular Covid-19 lebih mahal dari uang sanksi," ungkap Yusuf.