Wakill Ketua DPRD Jember: Bupati Tidak Memahami Regulasi Tata Kelola Pemerintahan

Kompas.com - 10/09/2020, 16:02 WIB
Wakil ketua DPRD Jember Ahmad Halim  BAGUS SUPRIADI/KOMPAS.COMWakil ketua DPRD Jember Ahmad Halim

JEMBER, KOMPAS.com – DPRD Jember menilai Bupati Jember tidak memahami aturan yang berlaku.

Sebab, menilai sanksi gubernur tidak diberikan pada DPRD, tapi hanya dirinya.

Padahal, sanksi itu sudah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, sanksi tersebut sudah berdasarkan Pasal 312 Ayat 3 UU Nomor 23 Tahun 2014.

Baca juga: Bupati Jember Heran Sanksi Khofifah Hanya untuk Dirinya, Sedangkan DPRD Tidak

Yakni sanksi tidak dapat dikenakan pada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh kepala daerah, terlambat menyampaikan Raperda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kami melihat bupati tidak memahami regulasi aturan main tata kelola pemerintahan,” kata dia pada Kompas.com via telepon, Kamis (10/9/2020).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia, sanksi yang diterapkan juga tidak dilakukan secara mendadak. Namun, melalui telaah dan investigasi yang dilakukan oleh Pemprov Jatim melalu inspektorat.

Inspektorat Jawa Timur turun ke Jember melakukan pemeriksaan dan fasilitasi pada 25 Juni 2020 lalu.

Tujuannya menyelesaikan APBD Jember yang terlambat. Ada kesepakatan yang tertulis dalam berita acara pertemuan tersebut.

Yakni Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember tidak siap membahas penyusunan Perda APBD Jember tahun 2020 bersama Badan Anggaran DPRD.

Karena belum mendapat persetujuan bupati sampai rapat selesai.

“Sekda memberikan opsi untuk menyelesaikan APBD 2020, tapi bupati tidak berkenan,” ucap politisi Gerindra ini.

Selain itu, Halim juga menepis jika sanksi tersebut karena proses politik jelang Pilkada 2020.

Sebab, jabatan bupati merupakan jabatan politik yang dihasilkan oleh proses politik.

“Ketika sudah menjadi pejabat politik, mereka terikat regulasi undang-undang,” ujar dia.

Halim membalik alasan bupati bila sanksi tersebut karena proses Pilkada. Dia menyebut, Perkada APBD yang dibuat hanya untuk kepentingan politik bupati sendiri.

“Contoh anggaran Covid-19 yang sangat besar hanya untuk pencitraan bupati melalui bantuan sosial,” pungkas dia.

Baca juga: Khofifah Stop Hak Keuangan Bupati Jember Selama 6 Bulan, Ini Faktanya

Sebelumnya diberitakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan sanksi pada Bupati Jember Faida.

Penjatuhan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama enam bulan.

Khofifah beralasan penjatuhan sanksi tersebut karena keterlambatan upati Jember dalam proses pembentukan Raperda Kabupaten Jember tentang APBD Jember tahun anggaran 2020 .

“Hak-hak keuangan tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya,” kata Khofifah dalam surat tersebut.

Selain itu, juga honorarium, biaya penunjang operasional, dan hak-hak keuangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Keputusan sanksi tersebut berlaku sejak ditetapkan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Regional
Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Regional
Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Regional
25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Regional
Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Regional
Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Regional
Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Regional
Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Regional
Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Regional
Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Regional
Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Regional
Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X