Pembangunan Ibu Kota Baru Ditunda, Ini Respons Pemprov Kaltim

SAMARINDA, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima keputusan pemerintah pusat terkait penundaan pembangunan ibu kota negara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

“Kita ikuti arahan pusat saja,” ungkap Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Kamis (10/9/2020).

Respons senada juga disampaikan Pj Sekretaris Daerah Kalimantan Timur Muhammad Sabani.

Baca juga: Kepala Bappenas: Pemindahan Ibu Kota Ditunda, Perencanaan Tetap Berjalan

Hanya saja, Sabani mengatakan, persiapan untuk pembangunan ibu kota negara yang baru akan tetap berjalan.

“Persiapan tetap dilakukan. Seperti penyusunan tata ruang, master plan, backup (bangun) kawasan penyangga dan lainnya. Ya, kita ikuti saja pemerintah pusat,” kata Sabani saat dihubungi terpisah.

Sabani menuturkan pembangunan fisik pendukung ibu kota negara di kawasan penyangga saat ini sedang berjalan.

Seperti rencana pembangunan Bendung Gerak di Sungai Telake di Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser.

Baca juga: Pandemi Covid-19 Dinilai Jadi Kesempatan Baik Desain Ulang Ibu Kota Baru

Proyek senilai Rp 1,7 triliun itu tak lama lagi akan dilelang.

Lokasi proyek tersebut merupakan perbatasan antara Kabupaten Paser dan Kabupaten PPU, lokasi ibu kota negara.