Bupati Jember Tak Risau dengan Sanksi dari Khofifah: Saya Biasa Jadi Pejuang Sosial

KOMPAS.com - Bupati Jember Faida akan mempelajari sanksi administratif yang diterbitkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Hal itu perlu dilakukan sebelum menentukan langkah untuk menanggapi sanksi itu.

Faida mengaku tak risau dengan sanksi pencabutan hak keuangan tersebut.

"Saya sudah biasa menjadi pejuang sosial. Jadi, bagi saya, bukan soal ada atau tidak ada. Tapi yang saya inginkan adalah satu keadilan," kata Faida usai menjalani tes psikologi selaku calon petahana Pilkada Kabupaten Jember, di RSSA Kota Malang, Rabu (9/9/2020).

Baca juga: Bupati Jember Heran Sanksi Khofifah Hanya untuk Dirinya, Sedangkan DPRD Tidak

"Dan bagi saya fokus saya adalah masyarakat. Selama APBD itu bisa untuk masyarakat, hal-hal yang lain saya tidak merisaukan," tambah dia.

Sanksi itu tertuang dalam surat nomor 700/1713/060/2020 tentang penjatuhan sanksi administratif kepada Bupati Jember yang ditandatangani oleh Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur.

Akibat sanksi itu, Faida tak menerima hak keuangan selama enam bulan. Ia tak mendapatkan gaji, tunjangan, dan honor.

Heran hanya dirinya yang dapat sanksi

Faida heran hanya dirinya yang mendapatkan sanksi administratif dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa karena terlambat membahas Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

"Karena rekomendasi dari Mendagri keterlambatan itu tanggung jawab bupati dan DPRD," kata dia.