[POPULER NUSANTARA] Rumah Warga Jadi Masuk Malaysia, Terpaksa Pindah | Sanksi Bupati Jember 6 Bulan Tak Digaji

Kompas.com - 10/09/2020, 06:15 WIB
Papan peringatan batas negara RI - Malaysia terpasang tepat di depan kantor camat Sebatik Utara (Sabri) Papan peringatan batas negara RI - Malaysia terpasang tepat di depan kantor camat Sebatik Utara (Sabri)

KOMPAS.com- Di Jember, Bupati Faida mendapatkan sanksi dari Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Ia tidak akan mendapatkan gaji dan tunjangan sebagai bupati selama enam bulan.

Sedangkan di Kecamatan Sebatik Utara, rumah warga menjadi masuk ke wilayah Malaysia usai dilakukan pengukuran ulang.

Berikut lima berita populer nusantara yang menjadi fokus pembaca Kompas.com:

Baca juga: Duduk Perkara Bupati Jember Disanksi Khofifah Tak Dapat Gaji dan Tunjangan 6 Bulan

1. Duduk perkara Bupati Jember disanksi tak dapat gaji selama 6 bulan oleh Khofifah

Bupati Jember, Faida yang maju lagi di Pilkada Kabupaten Jember dari jalur perseorangan usai menjalani tes psikologi di RSSA Kota Malang, Rabu (9/9/2020)KOMPAS.COM/ANDI HARTIK Bupati Jember, Faida yang maju lagi di Pilkada Kabupaten Jember dari jalur perseorangan usai menjalani tes psikologi di RSSA Kota Malang, Rabu (9/9/2020)
Bupati Jember Faida mendapatkan sanksi tegas lantaran terlambat memproses pembentukan Raperda Kabupaten Jember tentang APBD Jember 2020.

Oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Bupati Faida disanksi tak mendapatkan hak-hak keuangan selama enam bulan.

Hak tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, honorarium dan hak lainnya.

"Sanksi itu untuk kepala daerah yang terlambat menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (8/9/2020).

Menurut Khofifah, sanksi sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Adapun awal permasalahannya ketika Faida belum melaksanakan rekomendasi Mendagri terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

DPRD Jember pun tidak berani membahas APBD jika rekomendasi Mendagri belum dilaksanakan.

Bupati Jember Faida mengaku heran dengan saksi tersebut. Seharusnya, sanksi itu juga diberikan pada DPRD Jember, bukan hanya padanya.

"Ada yang saya herankan. Karena rekomendasi dari Mendagri keterlambatan itu tanggungjawab bupati dan DPRD. Tapi, sanksi yang turun hanya untuk bupati, tidak digaji. Ya saya paham soal itu. Saya kira akan ada hikmah yang besar," kata Faida.

Baca juga: Bupati Jember Heran Sanksi Khofifah Hanya untuk Dirinya, Sedangkan DPRD Tidak

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

172 Tahun Hilang, Burung Pelanduk Kalimantan Kembali Ditemukan Warga, Difoto Lalu Dilepaskan

172 Tahun Hilang, Burung Pelanduk Kalimantan Kembali Ditemukan Warga, Difoto Lalu Dilepaskan

Regional
Gegara Suara Klakson, Devian Basry Dipukul Oknum TNI hingga Babak Belur

Gegara Suara Klakson, Devian Basry Dipukul Oknum TNI hingga Babak Belur

Regional
Tersinggung Ditanyai Kunci Motor, Seorang Kakek Aniaya Pekerja Bangunan Hingga Tewas

Tersinggung Ditanyai Kunci Motor, Seorang Kakek Aniaya Pekerja Bangunan Hingga Tewas

Regional
Rakor Bersama Jajaran Pemkab Luwu Utara, Bupati IDP Paparkan Program Prioritas

Rakor Bersama Jajaran Pemkab Luwu Utara, Bupati IDP Paparkan Program Prioritas

Regional
Dinkes Kota Padang Targetkan 700.000 Warga Menerima Vaksin Covid-19

Dinkes Kota Padang Targetkan 700.000 Warga Menerima Vaksin Covid-19

Regional
Gubernur Kalbar Geram karena Lahan Konsesi Sengaja Dibakar: Mereka Pikir Saya Takut

Gubernur Kalbar Geram karena Lahan Konsesi Sengaja Dibakar: Mereka Pikir Saya Takut

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 1 Maret 2021

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 1 Maret 2021

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 1 Maret 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 1 Maret 2021

Regional
Diduga Korupsi Dana Rehabilitasi SD, Eks Pejabat Disdik Bantaeng Ditahan

Diduga Korupsi Dana Rehabilitasi SD, Eks Pejabat Disdik Bantaeng Ditahan

Regional
Tambak Dipasena Dibangun Ulang, Bupati Tulang Bawang Berikan Apresiasi kepada Jokowi

Tambak Dipasena Dibangun Ulang, Bupati Tulang Bawang Berikan Apresiasi kepada Jokowi

Regional
Gubernur: Agar Orang Mau Berkunjung ke Bali, Pandemi Harus Dikendalikan

Gubernur: Agar Orang Mau Berkunjung ke Bali, Pandemi Harus Dikendalikan

Regional
Bali Siapkan Zona Hijau Covid-19 untuk Wisatawan Asing dan Domestik

Bali Siapkan Zona Hijau Covid-19 untuk Wisatawan Asing dan Domestik

Regional
Terduga Pembunuh Pemilik Toko di Blitar Disebut Paham Lokasi, Polisi: Sebagian CCTV Ditutup Lakban

Terduga Pembunuh Pemilik Toko di Blitar Disebut Paham Lokasi, Polisi: Sebagian CCTV Ditutup Lakban

Regional
2.500 Anggota Polda Bali Terima Vaksin Covid-19, Kapolda: Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

2.500 Anggota Polda Bali Terima Vaksin Covid-19, Kapolda: Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Regional
Wacana KLB Digelar di Bali, Demokrat Bali: Itu Ilegal, Kami Menolak Tegas

Wacana KLB Digelar di Bali, Demokrat Bali: Itu Ilegal, Kami Menolak Tegas

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X