Hak Keuangan Dicabut Khofifah, Bupati Jember: Saya Ingin Keadilan

KOMPAS.com - Hak keuangan Bupati Jember Faida dihentikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa selama enam bulan.

Keputusan itu sebagai bentuk sanksi administratif, karena bupati dianggap terlambat dalam melakukan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020.

Menyikapi sanksi yang diberikan Gubernur Jawa Timur tersebut, Faida menganggapnya tidak adil.

Sebab, sanksi hanya diberikan untuk bupati. Sedangkan DPRD tidak diberlakukan hal yang sama.

"Ada yang saya herankan. Karena rekomendasi dari Mendagri keterlambatan itu tanggung jawab bupati dan DPRD. Tapi, sanksi yang turun hanya untuk bupati, tidak digaji," kata Faida, usai menjalani tes psikologi selaku calon petahana Pilkada Kabupaten Jember, di RSSA Kota Malang, Rabu (9/9/2020).

Baca juga: Bupati Jember Heran Sanksi Khofifah Hanya untuk Dirinya, Sedangkan DPRD Tidak

Oleh karena itu, pihaknya mengaku akan mempelajari sanksi tersebut untuk menentukan langkah penyikapan selanjutnya.

"Saya sudah biasa menjadi pejuang sosial. Jadi, bagi saya, bukan soal ada atau tidak ada. Tapi yang saya inginkan adalah satu keadilan," kata dia.

Dijelaskan Faida, soal keterlambatan pembahasan APBD tersebut terjadi karena banyaknya agenda yang dibatalkan oleh DPRD.

Oleh karena itu, jika harus diberikan sanksi mestinya adalah keduanya dan bukan salah satu pihak. Sebab, persoalan APBD adalah tanggung jawab bersama antara bupati dan DPRD.

"Kami sudah paparkan waktu fasilitasi di Kemendagri dan DPD RI. Waktu itu kami sudah sampaikan bahwa begitu banyak acara jadwal pembahasan yang dibatalkan oleh DPRD. Ditunda dan ditunda lagi. Karena alasan yang dipaksakan," ungkap dia.

Berkaitan Pilkada

Faida menilai, sanksi yang diberikan Khofifah soal pencabutan hak keuangan selama enam bulan itu cenderung lebih bersifat politis.

Sebab, pada Pilkada kali ini dirinya maju sebagai petahana dari jalur perseorangan.

Baca juga: Khofifah Stop Hak Keuangan Bupati Jember Selama 6 Bulan, Ini Faktanya

Namun demikian, ia menganggap hal itu wajar dan sebagai resiko perjuangan sebagai pejabat politik.

"Situasi sedang seperti ini, situasi politik, sedang Pilkada. Jadi, saya pahamlah dinamika politik yang ada," kata dia.

"Saya pikir yang penting APBD bisa berjalan untuk rakyat, pembangunan bisa jalan. Risiko sebagai pejabat politik saya bisa menyadari," jelasnya.

Meski dalam pencalonannya dalam Pilkada kali ini banyak halangan yang ditemui, namun ia mengaku tetap optimistis dan akan tetap berjuang untuk kepentingan rakyat.

Penulis : Kontributor Malang, Andi Hartik | Editor : Robertus Belarminus