Gubernur minta Pemkab Nunukan proaktif
Ditemui saat melakukan kunjungan kerja di Pulau Sebatik, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lamrie meminta Pemerintah Kabupaten Nunukan segera melakukan pemetaan, membuat laporan detail dengan dukungan data valid untuk referensi laporan ke pemerintah pusat.
"Tentu diharapkan Pemerintah Kabupaten Nunukan proaktif, untuk membuat data yang valid yang bisa kita sampaikan ke pemerintah pusat. Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah akan melanjutkan laporan itu ke pemerintah pusat,"jawabnya.
Irianto berharap, isu-isu krusial seperti adanya laporan masyarakat yang meminta kejelasan ganti rugi terkait lahan mereka yang masuk wilayah Malaysia cepat diantisipasi dan dilaporkan.
‘’Karena itu kan menjadi kewenangan pemerintah pusat, kita data kebijakan yang bisa kita usulkan, apakah ada penggantian dari pemerintah pusat atau ada kebijakan lain,"katanya.
Gubernur menambahkan, jalurnya, Pemkab Nunukan melalui bupati mengajukan laporan ke Gubernur, dan Gubernur ke pemerintah pusat.
"Ini kan di luar kewenangan Pemprov dan gubernur, karena kewenangan batas negara kan urusan antarnegara, bahkan kita kadang-kadang tidak diikutkan, tapi masukan dari daerah pasti ada," jelasnya.
Bupati Nunukan tunggu surat resmi gubernur
Dimintai tanggapan atas persoalan lahan warga Sebatik yang sebagian masuk wilayah Malaysia, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid mengaku belum mendapat informasi terkait masalah tersebut.
Dirinya akan menunggu surat dari gubernur sebagai dasar untuk menindak lanjuti arahan dimaksud.
"Lahan apa ya? Kita belum ada informasi, nanti saya tunggu aja suratnya Pak Gubernur, kita juga enggak ada dasarnya kalau mau bekerja, urusan dua negara itu kan urusan pusat," jawabnya melalui sambungan telepon.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.