Duduk Perkara Keterlambatan APBD yang Buat Bupati Jember Disanksi 6 Bulan Tak Terima Gaji

Kompas.com - 09/09/2020, 11:42 WIB
Bupati Jember Faida. KOMPAS.com/ KURNIASIH BUDIBupati Jember Faida.

JEMBER, KOMPAS.com– Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan sanksi administratif kepada Bupati Jember Faida berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama enam bulan.

Hak yang dimaksud meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, honorarium, biaya penunjang operasional, dan hak-hak keuangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Penjatuhan sanksi karena Faida dinilai terlambat memproses pembentukan Raperda Kabupaten Jember tentang APBD Jember tahun anggaran 2020.

Baca juga: Perjalanan Konflik Bupati Faida dan DPRD Jember, Berujung Sanksi Tak Terima Gaji dari Khofifah

Keterlambatan APDB Jember bermula dari keterlambatan pengajuan Kebijakan Umum – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) RAPBD 2020 oleh bupati ke DPRD.

Selain itu, faktor yang membuat APBD tidak segera disahkan karena sanksi yang diberikan oleh Mendagri pada Bupati Jember.

Mendagri meminta Faida mencabut 15 SK pengangkatan pejabat dan 30 Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja (KSOTK).

Baca juga: Khofifah Beri Sanksi Bupati Jember Tak Terima Gaji, Tunjangan, dan Honor Selama 6 Bulan

11 November 2019 lalu, Faida mengajukan KUAPPAS pada DPRD Jember.

Padahal, berdasarkan peraturan Mendagri Nomor 33 tahun 2019, penyampaian rancangan KUA-PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua pada Juli 2019.

Saat pembahasan KUA-PPAS 18 November 2019, muncul polemik terkait KSOTK Jember.

Badan Anggaran DPRD Jember mempertanyakan strutur Organisas Perangkat Daerah (OPD) yang tidak sesuai.

Bila pembahasan diteruskan, DPRD khawatir berimbas pada penyalahgunaan anggaran. Selain itu, pembahasan KUA-PPAS juga bakal menjadi cacat hukum.

Sebab tim anggaran yang ditunjuk Faida dikhawatirkan tidak memenuhi syarat seperti yang diminta oleh Mendagri untuk dicabut.

Pembahasan KUA-PPAS deadlock dan tidak menemukan solusi. Sementara itu, Jember diterpa berbagai persoalan, seperti proyek pembangunan kantor kecamatan roboh, gedung sekolah ambruk, teguran KASN, Jember tidak mendapat jatah CPNS dan lainnya.

DPRD kemudian mengajukan hak interpelasi, hak angket hingga hak menyatakan pendapat.

Kemendagri mediasi pembahasan APBD Jember

Kemendagri sudah mencoba memediasi pembahasan APBD Jember yang buntu dengan cara mengundang Bupati Jember dan DPRD ke Kemendagri pada 10 Januari 2020.

Pimpinan DPRD Jember dan perwakilan Pemprov Jatim hadir. Namun, perwakilan dari Pemkab Jember tidak hadir.

Dalam pertemuan itu, DPRD menjelaskan tentang keterlambatan APBD Jember ke Dirjen Bina Keuangan Daerah.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klarifikasi soal Hoaks, KPU Ogan Ilir Pastikan Calon Petahana Masih Didiskualifikasi

Klarifikasi soal Hoaks, KPU Ogan Ilir Pastikan Calon Petahana Masih Didiskualifikasi

Regional
Anggota DPRD Jeneponto Dibacok, Berawal dari Masalah Knalpot Bising

Anggota DPRD Jeneponto Dibacok, Berawal dari Masalah Knalpot Bising

Regional
Usai Bertemu Calon Suami, Perempuan Ini Kehilangan Indra Penciuman, Ternyata Kena Corona

Usai Bertemu Calon Suami, Perempuan Ini Kehilangan Indra Penciuman, Ternyata Kena Corona

Regional
Detik-detik Perwira Polisi Ditangkap Bawa 16 Kg Sabu, Sempat Diberondong Tembakan agar Menyerah

Detik-detik Perwira Polisi Ditangkap Bawa 16 Kg Sabu, Sempat Diberondong Tembakan agar Menyerah

Regional
Awalnya untuk Usir Kebosanan, Kini Usaha Sofa Botol Plastik Andi Bisa Raup Jutaan Rupiah

Awalnya untuk Usir Kebosanan, Kini Usaha Sofa Botol Plastik Andi Bisa Raup Jutaan Rupiah

Regional
Mayat Wanita Pekerja Kafe Ditemukan di Kolam Penangkaran Buaya, Ini Dugaan Polisi

Mayat Wanita Pekerja Kafe Ditemukan di Kolam Penangkaran Buaya, Ini Dugaan Polisi

Regional
Seorang Perwira Polisi di Pekanbaru Ditangkap karena Edarkan Sabu

Seorang Perwira Polisi di Pekanbaru Ditangkap karena Edarkan Sabu

Regional
Viral, Detik-detik Polisi Tangkap Pengedar Narkoba, Diwarnai Kejar-kejaran Mobil dan Suara Tembakan

Viral, Detik-detik Polisi Tangkap Pengedar Narkoba, Diwarnai Kejar-kejaran Mobil dan Suara Tembakan

Regional
Gugus Tugas Covid-19 Klaim 70 Persen Warga Banten Patuh Protokol Kesehatan

Gugus Tugas Covid-19 Klaim 70 Persen Warga Banten Patuh Protokol Kesehatan

Regional
Kandang Ayam Kebakaran, 40.000 Ekor Ayam Hangus Terbakar

Kandang Ayam Kebakaran, 40.000 Ekor Ayam Hangus Terbakar

Regional
Banyak Layangan Dimainkan di Sekitar Bandara, Salah Satunya Tersangkut di Pesawat

Banyak Layangan Dimainkan di Sekitar Bandara, Salah Satunya Tersangkut di Pesawat

Regional
Libur Panjang Akhir Oktober, 6 Kawasan Wisata di Jateng Dijaga Ketat

Libur Panjang Akhir Oktober, 6 Kawasan Wisata di Jateng Dijaga Ketat

Regional
Pesan Terakhir Wali Kota Tasikmalaya untuk Warganya Sebelum Ditahan KPK

Pesan Terakhir Wali Kota Tasikmalaya untuk Warganya Sebelum Ditahan KPK

Regional
Fransiska Ditemukan Tewas di Kolam Penangkaran Buaya, Tangannya Diikat Lakban

Fransiska Ditemukan Tewas di Kolam Penangkaran Buaya, Tangannya Diikat Lakban

Regional
Sederet Fakta Oknum Polisi dan TNI Jadi Pemasok Senjata Api KKB di Papua

Sederet Fakta Oknum Polisi dan TNI Jadi Pemasok Senjata Api KKB di Papua

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X