Empat Tahun Buron, DPO Korupsi Dana Hibah KPU Jambi Ditangkap di Kampungnya

JAMBI, KOMPAS.com - Empat tahun jadi buronan akhirnya terpidana kasus korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilihan Wali Kota Jambi tahun anggaran 2013 ditangkap, pada Selasa (8/9/2020).

Penangkapan dilakukan oleh tim intel Kejaksaan Tinggi Jambi, Kejaksaan Negeri Jambi bersama Kejaksaan Negeri Tebo.

Mereka menangkap buron yang bernama Mawardi (56) di kampung halamannya, yaitu Desa Teluk Keloyang, Kabupaten Tebo.

Johanis Tanak selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi membenarkan hal tersebut di hadapan awak media.

“Setelah empat tahun akhirnya keberadaannya diketahui dan berhasil ditangkap,” ungkapnya.

Baca juga: Seorang Pria Tewas Tergeletak di Samping Motor, Petugas Evakuasi Gunakan APD

Mawardi langsung dibawa ke Kota Jambi untuk menjalani eksekusi putusan Pengadilan Negeri Jambi. “Langsung ditahan di rutan nanti,” katanya.

Johanis Tanak mengatakan pihaknya tetap menggunakan SOP protokol Covid-19.

“Yang bersangkutan akan di tes rapid dan swab lalu diisolasi selama 14 hari di lapas terlebih dahulu," ungkap Johanis Tanak.

Korupsi dana hibah

Sebelumnya diketahui Mawardi tersandung kasus korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait anggaran kegiatan pemeriksaan dana kampanye oleh kantor akuntan publik sebesar Rp 346 juta dan anggaran pekerjaan pemeriksaan kesehatan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota senilai Rp 98 juta.

Baca juga: 3 Pelaku Pembalakan Liar di Jambi Digerebek 100 Orang Tim Gabungan Saat Sedang Beraksi

Dalam realisasinya muncul kerugian negara senilai Rp 175 juta. Hal ini menjadi indikasi perbuatan melawan hukum. Saat iu Mawardi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Tahun 2016, Ia menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jambi. Sekitar bulan April, putusan pengadilan menetapkan ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai mana dalam dakwaan subsidair.

Dalam dakwannya Mawardi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang tindak pidana korupsi.