Kompas.com - 09/09/2020, 07:33 WIB
Johanis Tanak (masker orange) menerangkap penangkapan Mawardi selaku DPO Kasus Korupsi Danah Hibah KPU 2013. Johanis didampingi kepala Kejaksaan Negeri Jambi dan stafnya di Kejaksaan Tinggi Jambi, pada Selasa (8/9/2020). KOMPAS.COM/ Jaka HBJohanis Tanak (masker orange) menerangkap penangkapan Mawardi selaku DPO Kasus Korupsi Danah Hibah KPU 2013. Johanis didampingi kepala Kejaksaan Negeri Jambi dan stafnya di Kejaksaan Tinggi Jambi, pada Selasa (8/9/2020).

JAMBI, KOMPAS.com - Empat tahun jadi buronan akhirnya terpidana kasus korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilihan Wali Kota Jambi tahun anggaran 2013 ditangkap, pada Selasa (8/9/2020).

Penangkapan dilakukan oleh tim intel Kejaksaan Tinggi Jambi, Kejaksaan Negeri Jambi bersama Kejaksaan Negeri Tebo.

Mereka menangkap buron yang bernama Mawardi (56) di kampung halamannya, yaitu Desa Teluk Keloyang, Kabupaten Tebo.

Johanis Tanak selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi membenarkan hal tersebut di hadapan awak media.

“Setelah empat tahun akhirnya keberadaannya diketahui dan berhasil ditangkap,” ungkapnya.

Baca juga: Seorang Pria Tewas Tergeletak di Samping Motor, Petugas Evakuasi Gunakan APD

Mawardi langsung dibawa ke Kota Jambi untuk menjalani eksekusi putusan Pengadilan Negeri Jambi. “Langsung ditahan di rutan nanti,” katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Johanis Tanak mengatakan pihaknya tetap menggunakan SOP protokol Covid-19.

“Yang bersangkutan akan di tes rapid dan swab lalu diisolasi selama 14 hari di lapas terlebih dahulu," ungkap Johanis Tanak.

Korupsi dana hibah

Sebelumnya diketahui Mawardi tersandung kasus korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait anggaran kegiatan pemeriksaan dana kampanye oleh kantor akuntan publik sebesar Rp 346 juta dan anggaran pekerjaan pemeriksaan kesehatan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota senilai Rp 98 juta.

Baca juga: 3 Pelaku Pembalakan Liar di Jambi Digerebek 100 Orang Tim Gabungan Saat Sedang Beraksi

Dalam realisasinya muncul kerugian negara senilai Rp 175 juta. Hal ini menjadi indikasi perbuatan melawan hukum. Saat iu Mawardi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Tahun 2016, Ia menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jambi. Sekitar bulan April, putusan pengadilan menetapkan ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai mana dalam dakwaan subsidair.

Dalam dakwannya Mawardi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang tindak pidana korupsi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BOR Masih 60 Persen, Mendagri Imbau Pemkot Tangsel Tambah Fasilitas Isolasi Terpusat

BOR Masih 60 Persen, Mendagri Imbau Pemkot Tangsel Tambah Fasilitas Isolasi Terpusat

Regional
Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Regional
Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Regional
Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Regional
Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Regional
Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Regional
Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Regional
UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

Regional
Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Regional
Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Regional
Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Regional
Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Regional
Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Regional
Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Regional
BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X