Kerja Ekstra Saat Pandemi, Tenaga Honorer Puskesmas di Kota Tegal Tuntut Upah Layak

"Kami bekerja lebih ekstra. Tidak hanya menangani pasien di puskesmas saja. Termasuk sampai terlibat tracing tracking. Jadi kita punya faktor risiko yang lebih tinggi dibandingkan honorer di instansi lainnya," sebut Iqbal.

Iqbal berharap, Pemkot Tegal dan DPRD bisa mempertimbangkan permohonan mereka untuk kelangsungan hidup yang lebih baik.

"Semoga ke depan nasib kami berubah lebih baik lagi. Karena kami punya keluarga yang juga harus dihidupi," tambahnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal Sri Prima Indraswari mengatakan, sejak pendapatan Puskesmas menurun, akhirnya pembiayaan honorer yang tadinya direkrut masing-masing puskesmas kini dialihkan ke Dinas Kesehatan.

"Ketika dialihkan ke Dinas Kesehatan maka standarisasinya termasuk upah sesuai Pemkot Tegal. Termasuk di Dinkes tidak ada uang jasa layanan," kata Prima.

Meski demikian, kata Prima, pihak Pemkot Tegal takkan tinggal diam dan berusaha mencari solusi terbaik.

"Bulan lalu kami sudah membuat usulan standarisasi besaran honor, dan prosesnya masih bertahap," sebut Prima.

Menurut Prima, pegawai non PNS puskesmas saat ini statusnya supporting staff dengan kontrak kerja tahunan. Meski keuangam puskesmas sedang sulit, Pemkot tetap memperpanjang kontrak agar tidak terkesan sewenang-wenang.

"Kontrak kerja itu 1 tahun, bisa diperpanjang bisa tidak. Namun kita memperpanjang. Namun di Dinkes sekali lagi tidak ada jasa pelayanan. Namun untuk upah nanti yang menentukan kesepakatan di tim anggaran," ujar Prima.