Penjelasan Khofifah Terkait Sanksi untuk Bupati Jember

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, masyarakat mengetahui siapa yang salah dalam konflik antara DPRD dan Bupati Faida itu.

"Sehingga warga tidak berpolemik siapa yang salah dan siapa yang benar," kata Ahmad di Ruang Banmus DPRD Jember, Selasa.

Sebelumnya, pembahasan APBD Jember tertunda karena rekomendasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Jember belum ditindaklanjuti Bupati Faida.

Baca juga: Bupati Jember Tak Terima Gaji dan Tunjangan Selama 6 Bulan, Khofifah: Regulasinya Demikian

DPRD Jember tidak berani membahas karena perintah Mendagri belum ditunaikan Bupati Jember.

Tim dari Pemprov Jawa Timur melalui inspektorat juga datang ke Jember untuk mencari solusi permasalahan APBD Jember pada 25 Juni 2020.

Namun, pertemuan tersebut juga tidak membuahkan solusi. Akhirnya, inspektorat menyerahkan masalah itu kepada Kemendagri.

(KOMPAS.com - Achmad Faizal, Bagus Supriadi | Editor: David Oliver Purba)