Pemprov Kalteng dan Pemkab Lamandau Dinilai Abai terhadap Masyarakat Adat Kinipan

Kompas.com - 04/09/2020, 07:51 WIB
Ketua Adat Laman Kinipan Effendi Buhing (paling kanan) sesaat setelah dibebaskan dari tahanan Polres Kobar pada 27 Agustus 2020. KOMPAS.com/DEWANTARAKetua Adat Laman Kinipan Effendi Buhing (paling kanan) sesaat setelah dibebaskan dari tahanan Polres Kobar pada 27 Agustus 2020.

PANGKALAN BUN, KOMPAS.com - Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) menilai Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Lamandau abai terhadap keberadaan masyarakat adat Laman Kinipan.

Penilaian itu diutarakan Kepala BRWA Kasmita Widodo menanggapi pernyataan Sekretaris Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri yang menyebut tidak ada hutan adat di Desa Kinipan, Kabupaten Lamandau.

"Pemerintah provinsi maupun kabupaten melihat kasus Kinipan dari sudut peraturan perundangan. Namun, terbatas pada upaya memfasilitasi kepentingan perusahaan dengan mengabaikan keberadaan masyarakat adat," ungkap Kasmita Widodo melalui pesan singkat.

Baca juga: Penjelasan Polisi soal Penangkapan Ketua Adat Laman Kinipan Effendi Buhing

Bentuk pengabaian yang dimaksud Kasmita adalah tidak dijalankannya kewenangan dan kewajiban pemerintah provinsi maupun kabupaten mengidentifikasi masyarakat adat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar.

Padahal, secara teknis, identifikasi dan verifikasi telah pula ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Di lain sisi, sejak 2017 BRWA menyatakan terdapat kawasan hutan adat di Laman Kinipan yang telah tersertifikasi dengan luasan 16.132 hektare.

Menurut keterangan di laman resmi BRWA, status tersertifikasi diberikan setelah tim verifikator memeriksa kebenaran informasi wilayah adat di lapangan.

Peta hasil identifikasi BRWA bisa menjadi acuan pemerintah daerah saat hendak mengidentifikasi serta memferifikasi hutan adat sesuai amanat Permendagri 52/2014 tersebut.

Langkah paling awal yang bisa diambil Pemkab Lamandau adalah membentuk panitia masyarakat hukum adat (MHA) sebagai mekanisme awal pengidentifikasian keberadaan masyarakat dan wilayah adat.

Alih-alih membentuk panitia MHA, pemkab justru menggaungkan narasi yang menegasikan keberadaan hutan adat di Kabupaten Lamandau.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Saya Penasaran, Pesan Apa yang Ingin Disampaikan Sebelum Anak Saya Meninggal'

"Saya Penasaran, Pesan Apa yang Ingin Disampaikan Sebelum Anak Saya Meninggal"

Regional
Mengolah Biji Karet Jadi Makanan, Dewi Bangga Diapresiasi Presiden Jokowi

Mengolah Biji Karet Jadi Makanan, Dewi Bangga Diapresiasi Presiden Jokowi

Regional
Kisah Para WNA yang Dideportasi dari Indonesia, Yoga Massal Saat Pandemi hingga Ceburkan Diri Bersama Motor ke Laut

Kisah Para WNA yang Dideportasi dari Indonesia, Yoga Massal Saat Pandemi hingga Ceburkan Diri Bersama Motor ke Laut

Regional
2 Warga Sumsel Bawa 171 Kilogram Sabu dan Puluhan Ribu Ekstasi di Sungai

2 Warga Sumsel Bawa 171 Kilogram Sabu dan Puluhan Ribu Ekstasi di Sungai

Regional
Lagi, Anak Gugat Ibu Kandung, Tuntut Tanah yang Diklaim Hasil Selama Jadi TKW

Lagi, Anak Gugat Ibu Kandung, Tuntut Tanah yang Diklaim Hasil Selama Jadi TKW

Regional
Bakamla RI Menangkap 2 Kapal Tanker Berbendera Asing

Bakamla RI Menangkap 2 Kapal Tanker Berbendera Asing

Regional
Heboh Dentuman Misterius di Bali, Kesaksian Nelayan, Sinyal 20 Detik hingga Benda Bersinar di Langit

Heboh Dentuman Misterius di Bali, Kesaksian Nelayan, Sinyal 20 Detik hingga Benda Bersinar di Langit

Regional
Ratusan Warga Rohingya Kabur dari Aceh, Tersisa 112 Orang

Ratusan Warga Rohingya Kabur dari Aceh, Tersisa 112 Orang

Regional
Polisi Tangkap Pria yang Bunuh Pasangan Sesama Jenis di Grobogan, Pelaku Sakit Hati Tak Dibayar

Polisi Tangkap Pria yang Bunuh Pasangan Sesama Jenis di Grobogan, Pelaku Sakit Hati Tak Dibayar

Regional
Kota Tegal Terima 4.000 Dosis Vaksin Sinovac, 10 Pejabat Bakal Disuntik

Kota Tegal Terima 4.000 Dosis Vaksin Sinovac, 10 Pejabat Bakal Disuntik

Regional
Polres Toraja Utara Ungkap Penipuan Jual Beli Rumah Senilai Rp 91 Juta

Polres Toraja Utara Ungkap Penipuan Jual Beli Rumah Senilai Rp 91 Juta

Regional
Positif Covid-19 Meski Sempat Divaksin, Kadinkes Banjarmasin Minta Didoakan Sembuh

Positif Covid-19 Meski Sempat Divaksin, Kadinkes Banjarmasin Minta Didoakan Sembuh

Regional
Sulut Dua Kali Pecah Rekor Tambahan Kasus Covid-19 dalam Seminggu

Sulut Dua Kali Pecah Rekor Tambahan Kasus Covid-19 dalam Seminggu

Regional
Diguyur Hujan Deras, Kota Pangkalpinang Kembali Terendam Banjir

Diguyur Hujan Deras, Kota Pangkalpinang Kembali Terendam Banjir

Regional
Sedang Mandi di Laut, Wisatawan Pantai Jayanti Cianjur Hilang Ditelan Ombak

Sedang Mandi di Laut, Wisatawan Pantai Jayanti Cianjur Hilang Ditelan Ombak

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X