Pemprov Kalteng dan Pemkab Lamandau Dinilai Abai terhadap Masyarakat Adat Kinipan

Kompas.com - 04/09/2020, 07:51 WIB
Ketua Adat Laman Kinipan Effendi Buhing (paling kanan) sesaat setelah dibebaskan dari tahanan Polres Kobar pada 27 Agustus 2020. KOMPAS.com/DEWANTARAKetua Adat Laman Kinipan Effendi Buhing (paling kanan) sesaat setelah dibebaskan dari tahanan Polres Kobar pada 27 Agustus 2020.

PANGKALAN BUN, KOMPAS.com - Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) menilai Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Lamandau abai terhadap keberadaan masyarakat adat Laman Kinipan.

Penilaian itu diutarakan Kepala BRWA Kasmita Widodo menanggapi pernyataan Sekretaris Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri yang menyebut tidak ada hutan adat di Desa Kinipan, Kabupaten Lamandau.

"Pemerintah provinsi maupun kabupaten melihat kasus Kinipan dari sudut peraturan perundangan. Namun, terbatas pada upaya memfasilitasi kepentingan perusahaan dengan mengabaikan keberadaan masyarakat adat," ungkap Kasmita Widodo melalui pesan singkat.

Baca juga: Penjelasan Polisi soal Penangkapan Ketua Adat Laman Kinipan Effendi Buhing

Bentuk pengabaian yang dimaksud Kasmita adalah tidak dijalankannya kewenangan dan kewajiban pemerintah provinsi maupun kabupaten mengidentifikasi masyarakat adat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar.

Padahal, secara teknis, identifikasi dan verifikasi telah pula ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Di lain sisi, sejak 2017 BRWA menyatakan terdapat kawasan hutan adat di Laman Kinipan yang telah tersertifikasi dengan luasan 16.132 hektare.

Menurut keterangan di laman resmi BRWA, status tersertifikasi diberikan setelah tim verifikator memeriksa kebenaran informasi wilayah adat di lapangan.

Peta hasil identifikasi BRWA bisa menjadi acuan pemerintah daerah saat hendak mengidentifikasi serta memferifikasi hutan adat sesuai amanat Permendagri 52/2014 tersebut.

Langkah paling awal yang bisa diambil Pemkab Lamandau adalah membentuk panitia masyarakat hukum adat (MHA) sebagai mekanisme awal pengidentifikasian keberadaan masyarakat dan wilayah adat.

Alih-alih membentuk panitia MHA, pemkab justru menggaungkan narasi yang menegasikan keberadaan hutan adat di Kabupaten Lamandau.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

172 Tahun Hilang, Burung Pelanduk Kalimantan Kembali Ditemukan Warga, Difoto Lalu Dilepaskan

172 Tahun Hilang, Burung Pelanduk Kalimantan Kembali Ditemukan Warga, Difoto Lalu Dilepaskan

Regional
Gegara Suara Klakson, Devian Basry Dipukul Oknum TNI hingga Babak Belur

Gegara Suara Klakson, Devian Basry Dipukul Oknum TNI hingga Babak Belur

Regional
Tersinggung Ditanyai Kunci Motor, Seorang Kakek Aniaya Pekerja Bangunan Hingga Tewas

Tersinggung Ditanyai Kunci Motor, Seorang Kakek Aniaya Pekerja Bangunan Hingga Tewas

Regional
Rakor Bersama Jajaran Pemkab Luwu Utara, Bupati IDP Paparkan Program Prioritas

Rakor Bersama Jajaran Pemkab Luwu Utara, Bupati IDP Paparkan Program Prioritas

Regional
Dinkes Kota Padang Targetkan 700.000 Warga Menerima Vaksin Covid-19

Dinkes Kota Padang Targetkan 700.000 Warga Menerima Vaksin Covid-19

Regional
Gubernur Kalbar Geram karena Lahan Konsesi Sengaja Dibakar: Mereka Pikir Saya Takut

Gubernur Kalbar Geram karena Lahan Konsesi Sengaja Dibakar: Mereka Pikir Saya Takut

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 1 Maret 2021

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 1 Maret 2021

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 1 Maret 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 1 Maret 2021

Regional
Diduga Korupsi Dana Rehabilitasi SD, Eks Pejabat Disdik Bantaeng Ditahan

Diduga Korupsi Dana Rehabilitasi SD, Eks Pejabat Disdik Bantaeng Ditahan

Regional
Tambak Dipasena Dibangun Ulang, Bupati Tulang Bawang Berikan Apresiasi kepada Jokowi

Tambak Dipasena Dibangun Ulang, Bupati Tulang Bawang Berikan Apresiasi kepada Jokowi

Regional
Gubernur: Agar Orang Mau Berkunjung ke Bali, Pandemi Harus Dikendalikan

Gubernur: Agar Orang Mau Berkunjung ke Bali, Pandemi Harus Dikendalikan

Regional
Bali Siapkan Zona Hijau Covid-19 untuk Wisatawan Asing dan Domestik

Bali Siapkan Zona Hijau Covid-19 untuk Wisatawan Asing dan Domestik

Regional
Terduga Pembunuh Pemilik Toko di Blitar Disebut Paham Lokasi, Polisi: Sebagian CCTV Ditutup Lakban

Terduga Pembunuh Pemilik Toko di Blitar Disebut Paham Lokasi, Polisi: Sebagian CCTV Ditutup Lakban

Regional
2.500 Anggota Polda Bali Terima Vaksin Covid-19, Kapolda: Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

2.500 Anggota Polda Bali Terima Vaksin Covid-19, Kapolda: Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Regional
Wacana KLB Digelar di Bali, Demokrat Bali: Itu Ilegal, Kami Menolak Tegas

Wacana KLB Digelar di Bali, Demokrat Bali: Itu Ilegal, Kami Menolak Tegas

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X