Gubernur Kepri Siap Tinggalkan Jabatan dan Kembalikan Semua Fasilitas

BATAM, KOMPAS.com - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto menyampaikan bahwa dia akan meninggalkan jabatannya dan mengembalikan semua fasilitas negara selama menjadi Gubernur Kepri.

Hal itu dikatakan Isdianto saat menggelar pertemuan dengan sejumlah awak media di Batam, Rabu (2/9/2020).

Pernyataan yang tiba-tiba itu cukup mengejutkan sejumlah wartawan yang hadir.

Baca juga: Kasus Korupsi Izin Tambang, 2 Mantan Kadis di Pemprov Kepri Ditahan

Namun, setelah itu Isdianto menjelaskan bahwa tindakan yang akan dilakukan itu terkait keikutsertaannya dalam pilkada.

"Saya akan tinggalkan jabatan saya dan mengembalikan semua fasilitas negara yang saya pakai. Saya akan mengambil cuti besar karena akan melakukan kampanye politik bersama pasangan politik saya, Suryani dari Partai PKS," kata Isdianto di Batam, Rabu.

Baca juga: Gagal Masuk Akpol karena Disebut Positif Corona, Anggie Daftar ke UI

Isdianto mengatakan, pernyataan tersebut akan terealisasi pada awal September 2020 ini.

“Bisa saja cuti ini saya lakukan usai melakukan pendaftaran di KPU Kepri bersama pasangan saya, Ibu Suryani, yang dijadwalkan pada 4 September 2020 mendatang,” kata Isdianto.

Untuk masa cuti yang telah diajukan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Isdianto menyebutkan, akan berlangsung selama 71 hari.

Cuti mulai 26 September 2020 dan akan berlangsung selama dua bulan.

“Selama itu, saya akan fokus untuk kampanye visi dan misi pasangan INSANI," kata Isdianto.

Mengenai siapa pelaksana tugas (Plt) yang akan ditunjuk menggantikan jabatannya, Isdianto menyebutkan bahwa dia menyerahkan sepenuhnya kepada Mendagri Tito Karnavian.

Isdianto menuturkan bahwa dia tidak mengajukan kriteria apa pun mengenai siapa Plt Gubernur Kepri nantinya.

Dalam masa cutinya tersebut, Isdianto akan berfokus dalam kampanye visi dan misi bersama dengan koalisi dari Partai Hanura, Demokrat, PAN, dan PKS.

Isdianto rencananya mendeklarasikan pasangan INSANI di kawasan Engku Hamidah, Batam, Kepulauan Riau, pada 3 September 2020.

"Deklarasi akan kita batasi sebagai upaya mendukung langkah pemerintah mencegah penyebaran Covid-19," kata dia.