Ratas dengan Jokowi, Gubernur Sumut Minta Bantuan Lab PCR

MEDAN, KOMPAS.com –  Rapat terbatas (ratas) gubernur se-Indonesia, kepala lembaga atau instansi negara dengan Presiden Joko Widodo secara menjadi kesempatan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi meminta tambahan laboratorium Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19.

Saat ini Sumut memiliki 11 laboratorium, masih butuh bantuan pusat agar daerah-daerah terjauh dapat melakukan tes swab sendiri.

“Ada 33 kabupaten dan kota yang letaknya berjauhan, untuk itu kami minta bantuan bidang kesehatan khususnya lab untuk melakukan pemeriksaan specimen di daerah yang terjauh seperti Nias, Pakpak Bharat atau Tapanuli,” kata Edy dalam keterangannya, Selasa (1/9/2020). 

Baca juga: Kasus Covid-19 di Kabupaten Bogor Pecah Rekor, Sehari Bertambah 34 Orang Positif

Edy lalu melaporkan, tren peningkatan kasus Covid-19 terus terjadi. Meski pada pertengahan hingga akhir Agustus, Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Sumut bisa mengendalikan.

Angka positivity rate Sumut saat ini 16,1 persen, menurun dari 18,3 persen pada pertengahan Agustus 2020. Angka kesembuhan juga mengembirakan, kini mencapai 58,1 persen. Pada pertengahan Agustus angka kesembuhan hanya 43 persen. 

"Semua karena kegiatan intervensi kami di bidang kesehatan, kami akan berusaha terus meningkatkan hal ini,” ujarnya.

Baca juga: Misteri Serangan Ribuan Tomcat di Indramayu, Berlangsung Sepekan, Hanya Gigit Anak-anak di Malam Hari

Dijelaskan Edy, Pemprov Sumut telah melakukan implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2020, salah satunya membagikan lima juta masker. 

Kemudian, menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Sumut.

Minta gubernur koordinasi dengan menkes

Menanggapi permintaan gubernur tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta menteri kesehatan untuk segera berkoordinasi dengan gubernur.

“Untuk lab yang masih kurang, saya sudah minta Menkes segera berkoordinasi dengan gubernur,” kata Jokowi.

Dia mengingatkan para gubernur untuk berhati-hati pada tren peningkatan kasus positif. Meskipun, angka pergerakan kasus Indonesia, menurut Jokowi, masih lebih terkendali ketimbang negara lain.

Akhir 2020, Indonesia akan mendapatkan 20 - 30 juta vaksin. Kemudian sampai akhir 2021,juga sudah mendapatkan komitmen mendapat 290 juta vaksin. 

"Karena jangkanya masih sampai akhir 2021, saya minta para gubernur untuk pengendalian Covid-19 betul-betul fokus dan menjadi konsentrasi kita. Kita perlu memperkuat ketahanan agar sampai betul-betul kepada seluruh rakyat, kita vaksin semuanya,” pesan Presiden.

Baca juga: Imbas Membesarnya Klaster Pernikahan, Pemkab Agam Larang Warga Gelar Pesta Resepsi

Menteri Kesehatan Terawan mengatakan untuk laboratorium PCR di wilayah terjauh Sumut akan ditindaklanjuti segera mungkin. 

“Kalau bisa, minggu ini kami segerakan,” kata Terawan.

Waspada resesi, Jokowi minta hal ini ke gubernur

Jokowi memaparkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua berada pada minus 5,3 persen, menurun dari kuartal pertama pada posisi 2,97 persen.

Dia meminta kepala daerah mempercepat belanja APBD, terutama yang berkaitan dengan belanja barang, belanja modal dan belanja bansos agar pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tidak semakin anjlok. 

"Kalau kita masih berada dalam posisi minus, artinya kita masuk ke resesi. Ini betul-betul disegerakan sehingga bisa meningkat konsumsi masyarakat dan memulihkan ekonomi di daerah,” kata Presiden.

Edy menjawab dengan melaporkan bahwa pada triwulan kedua, pertumbuhan ekonomi Sumut berada di angka minus 2,37 persen.

Pemprov Sumut akan melakukan kegiatan intervensi ekonomi dari refocusing tahap dua sebesar Rp 500 miliar. Stimulus ekonomi diarahkan lebih banyak ke sektor produktif yakni pertanian dan peternakan.

“Sudah ada bantuan dari Presiden yang kami terima, mulai dari BLT hingga PKH. Terima kasih sehingga kami bisa memberikan bantuan yang sifatnya produktif,” katanya.