Kompas.com - 31/08/2020, 09:25 WIB

PANGKALPINANG, KOMPAS.com - Tambang timah di Bangka Belitung kembali memakan korban.

Baru-baru ini, enam pekerja tambang di Desa Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, tewas tertimbun longsoran.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kepulauan Bangka Belitung menilai, korporasi tambang, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta harus bertanggung jawab atas kasus ini.

"Kerusakan lingkungan dan kematian akibat kecelakaan tambang ibarat dua sisi mata uang. Di balik semua itu, ada soal pelanggaran HAM yang tidak pernah terungkap dari rantai bisnis tambang timah dari hulu sampai hilir," kata Direktur Eksekutif Walhi Jessix Amundian dalam keterangan tertulis, Senin (31/8/2020).

Baca juga: Tiga dari 6 Penambang Timah di Bangka Tengah Ditemukan Tewas

Dalam catatan Walhi Babel, sejak Januari hingga Agustus 2020, sebanyak 16 orang meninggal karena kecelakaan di tambang timah.

Kemudian, dari 16 orang tersebut, 1 di antaranya masih berstatus anak-anak.

Menurut Jessix, jika melihat tiga tahun ke belakang dari 2017-2019, maka terdapat 40 korban kecelakaan tambang yang meninggal dunia.

"Terus berulangnya peristiwa laka tambang di Babel menunjukkan betapa buruknya tata kelola pertimahan di kepulauan bagian timur Sumatera ini," ujar Jessix.

Baca juga: Walhi Beri Catatan soal Alih Fungsi Hutan Lindung Jadi Tambak Udang di Babel

Walhi menyayangkan, karena fakta tersebut hanya dianggap seperti angin lalu.

Lemahnya pengawasan tanpa adanya audit lingkungan dan moratorium tambang dinilai semakin memperburuk tata kelola sumber daya alam tambang timah di Babel.

Korporasi tambang yang terlibat menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan atau pemurnian, serta menjual pasir timah yang bukan dari wilayah IUP mutlak diminta pertanggungjawaban.

"Negara harus hadir membawa timbangan keadilan itu untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat di Bangka Belitung, untuk generasi sekarang dan mendatang," kata Jessix.

Berdasarkan catatan kompilasi Walhi Babel, terdapat 611 izin usaha skala besar yang menguasai lebih kurang 1.261.316,41 hektar dari luas 1.642.423 hektar wilayah daratan Provinsi Kepulauan Babel.

Dari total luas 1.261.316,41 hektar izin usaha skala besar tersebut, lebih kurang seluas 862.299,81 hektar atau 68,37 persen dikuasai oleh IUP korporasi pertambangan.

Luasnya penguasaan ruang oleh korporasi tambang ini tidak sebanding dengan pemulihan kerusakan lingkungan hidup berupa kewajiban reklamasi pasca tambang.

Menurut Walhi, selama ini tata kelola pertimahan hanya dinilai dari cara pandang perhitungan ekonomi semata, tanpa mempertimbangkan secara adil lanskap keberlanjutan fungsi ekologis dan keselamatan masyarakat.

Di sisi lain, Babel telah kehilangan lahan produktif seluas 320.760 hektar dalam waktu 10 tahun. Akibatnya, fungsi ekologis terus terganggu dan terancam keberlanjutannya.

Babel dinilai rentan dengan bencana seperti banjir, kekeringan dan angin puting beliung sebagai akibat dari rusaknya kawasan hutan dan daerah aliran sungai yang merupakan wilayah resapan air dan sumber mata air tanah.

Diberitakan sebelumnya, enam penambang timah tewas pada Sabtu (29/8/2020), saat menggali timah di kedalaman 12 meter di kawasan Lubuk, Bangka Tengah.

Seluruh jasad korban ditemukan setelah tim gabungan mengerahkan alat berat dan melakukan upaya pencarian hingga Minggu (30/8/2020) dini hari.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Stunting di Samarinda, Elnusa Petrofin Gelar Penyuluhan Gizi Seimbang

Cegah Stunting di Samarinda, Elnusa Petrofin Gelar Penyuluhan Gizi Seimbang

Regional
Terima Program Beli Rumah Dapat Rumah dari Ganjar, Masyarakat: Alhamdulilah Punya Rumah

Terima Program Beli Rumah Dapat Rumah dari Ganjar, Masyarakat: Alhamdulilah Punya Rumah

Regional
Kirimkan Bantuan Rp 533 Juta untuk Korban Gempa Cianjur, Gubernur Syamsuar: Uang Paling Dibutuhkan Mereka

Kirimkan Bantuan Rp 533 Juta untuk Korban Gempa Cianjur, Gubernur Syamsuar: Uang Paling Dibutuhkan Mereka

Regional
Bupati Ipuk Berharap Festival Arsitektur Nusantara Lahirkan Arsitek Top dari Banyuwangi

Bupati Ipuk Berharap Festival Arsitektur Nusantara Lahirkan Arsitek Top dari Banyuwangi

Regional
Melirik Program Prioritas Dinkes Jabar, Apa Saja?

Melirik Program Prioritas Dinkes Jabar, Apa Saja?

Regional
Gubernur Syamsuar Serahkan Bantuan kepada Pensiunan PNS Pemprov Riau

Gubernur Syamsuar Serahkan Bantuan kepada Pensiunan PNS Pemprov Riau

Regional
Wadahi Ketangkasan Digital Anak Muda, Pemkab Banyuwangi Kembali Gelar Hacking Day Competition

Wadahi Ketangkasan Digital Anak Muda, Pemkab Banyuwangi Kembali Gelar Hacking Day Competition

Regional
Turnamen Tenis Meja Pemkab Banyuwangi Diikuti 220 Atlet se-Jawa dan Bali

Turnamen Tenis Meja Pemkab Banyuwangi Diikuti 220 Atlet se-Jawa dan Bali

Regional
Gelar Gebyar Ekraf Rumaket Greget, Upaya Pemkab Trenggalek Dorong UMKM dan Industri Kreatif

Gelar Gebyar Ekraf Rumaket Greget, Upaya Pemkab Trenggalek Dorong UMKM dan Industri Kreatif

Regional
Anwar Ibrahim Jadi PM Malaysia, Gubernur Riau Berharap Pembangunan Jembatan Selat Malaka Terwujud

Anwar Ibrahim Jadi PM Malaysia, Gubernur Riau Berharap Pembangunan Jembatan Selat Malaka Terwujud

Regional
Ganjar Bentuk Timsus untuk Atasi Masalah Pembebasan Lahan Proyek Tol Semarang-Demak

Ganjar Bentuk Timsus untuk Atasi Masalah Pembebasan Lahan Proyek Tol Semarang-Demak

Regional
Rombongan Benchmarking Sumedang Bertolak ke Helsinki, Bupati Dony: Kami Akan Adopsi Best Practices Finlandia

Rombongan Benchmarking Sumedang Bertolak ke Helsinki, Bupati Dony: Kami Akan Adopsi Best Practices Finlandia

Regional
Mobil Dinas Camat Sudah Tak Layak Jalan, Pemkab Bojonegoro Siapkan 28 Toyota Rush Senilai Rp 7,72 Miliar

Mobil Dinas Camat Sudah Tak Layak Jalan, Pemkab Bojonegoro Siapkan 28 Toyota Rush Senilai Rp 7,72 Miliar

Regional
Program Puspa, Inovasi Dinas Kesehatan Jabar untuk Atasi Covid-19

Program Puspa, Inovasi Dinas Kesehatan Jabar untuk Atasi Covid-19

Regional
Disparbud Trenggalek Gelar FGD untuk Edukasi 35 Kades tentang Pengembangan Desa Wisata

Disparbud Trenggalek Gelar FGD untuk Edukasi 35 Kades tentang Pengembangan Desa Wisata

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.